Rencana Pertemuan Hak Asasi Manusia PBB Bikin Korut Meradang
Rencana Pertemuan Hak Asasi Manusia PBB Bikin Korut Meradang
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) mendesak anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membatalkan usulan Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan pertemuan mengenai catatan hak asasi manusia Pyongyang. Korut mengatakan pertemuan itu akan bertentangan dengan gerakan perdamaian baru-baru ini.
Duta Besar Korut untuk PBB Kim Song menyatakan sangat terkejut dan kecewa DK PBB akan berenang melawan arus saat ini dengan mengadakan pertemuan itu.
Menurut surat yang dikirm ke DK PBB, pertemuan tersebut secara tentatif akan dilakukan pada 10 Desember mendatang.
Jika terus berlanjut, ini akan menjadi yang kelima kalinya DK PBB mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
"Pertemuan itu akan memicu konfrontasi, bukannya mendorong dan memopromosikan perkembangan positif yang sedang berlansung," tulis Kim Song seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (28/11/2018).
Ia pun menuding AS telah melakukan konspirasi dengan mengundang kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet untuk berbicara dengan dewan guna melaporkan pelanggaran hak asasi di Korut.
Sebuah laporan penting pada tahun 2014 oleh Komisi Penyelidikan PBB mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia pada skala yang mengerikan di Korut. Laporan itu menggambarkan jaringan luas kamp penjara di mana tahanan menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan dan eksekusi mati.
Laporan itu menuduh Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah melakukan kekejaman dan menyimpulkan bahwa ia dapat dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korut menolak laporan itu sebagai rekayasa berdasarkan kesaksian dari para pembangkang yang telah mengkhianati negara mereka.
AS setiap tahun sejak 2014 mengajukan pertemaun ini. Sejauh ini negara itu telah mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan di dewan untuk mengadakan pertemuan, meskipun ada tentangan dari China.
Setiap tahun, China telah meminta pemungutan suara prosedural dalam upaya untuk memblokir pertemuan. China beralasan bahwa hak asasi manusia harus didiskusikan di Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa dan tidak di Dewan Keamanan.
Diskusi tentang pelanggaran hak asasi di Korut terjadi ketika China dan Rusia mendorong dewan untuk meringankan sanksi terhadap Pyongyang guna mendorong kemajuan dalam pembicaraan tentang denuklirisasi.
DK PBB telah menampar serangkaian sanksi ekonomi yang keras terhadap Korut atas uji coba nuklir dan rudalnya.
Pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un membuka dialog tentang denuklirisasi semenanjung Korea antara kedua negara setelah berbulan-bulan ancaman militer.
Pertemuan kedua diperkirakan akan diadakan tahun depan, tetapi Korut telah mengambil beberapa langkah konkret untuk meninggalkan program rudal nuklir dan balistiknya.
Meski begitu, AS menyatakan bahwa sanksi PBB akan tetap berlaku sampai Korut sepenuhnya menghapus program senjatanya.
Duta Besar Korut untuk PBB Kim Song menyatakan sangat terkejut dan kecewa DK PBB akan berenang melawan arus saat ini dengan mengadakan pertemuan itu.
Menurut surat yang dikirm ke DK PBB, pertemuan tersebut secara tentatif akan dilakukan pada 10 Desember mendatang.
Jika terus berlanjut, ini akan menjadi yang kelima kalinya DK PBB mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
"Pertemuan itu akan memicu konfrontasi, bukannya mendorong dan memopromosikan perkembangan positif yang sedang berlansung," tulis Kim Song seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (28/11/2018).
Ia pun menuding AS telah melakukan konspirasi dengan mengundang kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet untuk berbicara dengan dewan guna melaporkan pelanggaran hak asasi di Korut.
Sebuah laporan penting pada tahun 2014 oleh Komisi Penyelidikan PBB mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia pada skala yang mengerikan di Korut. Laporan itu menggambarkan jaringan luas kamp penjara di mana tahanan menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan dan eksekusi mati.
Laporan itu menuduh Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah melakukan kekejaman dan menyimpulkan bahwa ia dapat dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korut menolak laporan itu sebagai rekayasa berdasarkan kesaksian dari para pembangkang yang telah mengkhianati negara mereka.
AS setiap tahun sejak 2014 mengajukan pertemaun ini. Sejauh ini negara itu telah mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan di dewan untuk mengadakan pertemuan, meskipun ada tentangan dari China.
Setiap tahun, China telah meminta pemungutan suara prosedural dalam upaya untuk memblokir pertemuan. China beralasan bahwa hak asasi manusia harus didiskusikan di Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa dan tidak di Dewan Keamanan.
Diskusi tentang pelanggaran hak asasi di Korut terjadi ketika China dan Rusia mendorong dewan untuk meringankan sanksi terhadap Pyongyang guna mendorong kemajuan dalam pembicaraan tentang denuklirisasi.
DK PBB telah menampar serangkaian sanksi ekonomi yang keras terhadap Korut atas uji coba nuklir dan rudalnya.
Pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un membuka dialog tentang denuklirisasi semenanjung Korea antara kedua negara setelah berbulan-bulan ancaman militer.
Pertemuan kedua diperkirakan akan diadakan tahun depan, tetapi Korut telah mengambil beberapa langkah konkret untuk meninggalkan program rudal nuklir dan balistiknya.
Meski begitu, AS menyatakan bahwa sanksi PBB akan tetap berlaku sampai Korut sepenuhnya menghapus program senjatanya.
(ian)
Explore More