Sekolah di Australia Hapus Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Jum'at, 16 November 2018 - 00:28 WIB
Sekolah di Australia Hapus Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
A
A
A
CANBERRA - Sebuah sekolah menengah negeri di Canberra, Australia, mulai tahun 2019, menghilangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia setelah lebih dari 40 tahun diajarkan. Keputusan ini muncul justru di saat Perdana Menteri (PM) Scott Morrison menjanjikan hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.
Narrabundah College menyatakan tidak akan lagi mengajar para siswanya Bahasa Indonesia mulai 2019. Perwakilan media dari ACT Education Directorate mengatakan kepada ABC bahwa keputusan itu dibuat karena jumlah siswa yang terdaftar untuk mata pelajaran tersebut rendah.
"Keputusan ini dibuat di tingkat sekolah, berdasarkan sekolah demi sekolah," kata perwakilan tersebut.
Pada tahun depan, hanya akan ada dua sekolah yang menawarkan siswanya pilihan untuk belajar Bahasa Indonesia di seluruh wilayah negara tersebut.
Sabtu lalu, salah satu pelajar di kampus tersebut meluncurkan petisi yang mengatakan bahwa keputusan kampus "tidak adil". "Kampus harus tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pendidikan di atas ekonomi," bunyi petisi tersebut.
Petisi itu telah mengumpulkan lebih dari 5.300 tanda tangan, melebihi target awalnya, yakni 5.000 tanda tangan.
Aidan Brooke, yang memulai petisi, mengatakan kepada ABC bahwa keputusan itu bertentangan dan akan merampas kesempatan bagi para pelajar di masa depan untuk belajar Bahasa Indonesia.
"Gagasan menghilangkan (mata kuliah Bahasa) Indonesia di kampus di ibu kota negara di saat PM (Morrison) berbicara di Indonesia tentang pentingnya hal itu, tampaknya cupet," katanya.
Seorang analis mengatakan keputusan untuk membatalkan program bahasa Indonesia bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat hubungan dan memprioritaskan pengajaran bahasa Asia di kampus.
Morrison berjanji untuk mengembangkan hubungan strategis yang lebih dekat antara kedua negara setelah melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Jakarta sejak menjadi PM Australia pada akhir Agustus lalu.
Janji itu bertujuan untuk menunjukkan komitmen Australia guna memprioritaskan diplomasi regional dan menjalin hubungan yang erat.
"Dengan menghapus Bahasa Indonesia dari apa yang mereka tawarkan, mereka tidak hanya (menentang) rekomendasi umum dari Pemerintah, tetapi juga (akan) melawan kebijakan mereka sendiri," kata George Quinn, seorang ahli studi Indonesia di Universitas Nasional Australia, kepada ABC.
Dia mengatakan ada juga kurangnya kepemimpinan yang konsisten oleh Pemerintah Federal dalam hal pengaturan kurikulum nasional untuk bahasa asing.
"Keputusan itu akan mengecewakan dan membawa malapetaka bagi hubungan kita dengan Indonesia." imbuh dia, yang dilansir Kamis (15/11/2018).
Imran Hanafi, atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Canberra, mengatakan langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait tentang masalah tersebut.
Sementara itu, Yacinta Kurniasih, seorang ahli studi Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia, Monash Herb Feith, percaya bahwa Pemerintah Australia tidak serius tentang pernyataannya bahwa Indonesia penting bagi Australia.
"Dengan mengizinkan sekolah yang didanai publik untuk mengakhiri program bahasa Indonesia-nya... jelas dukungan (Pemerintah) masih sangat terbatas," kata Kurniasih.
ABC telah menghubungi Narrabundah College untuk berkomentar, tetapi belum menerima tanggapan.
Narrabundah College menyatakan tidak akan lagi mengajar para siswanya Bahasa Indonesia mulai 2019. Perwakilan media dari ACT Education Directorate mengatakan kepada ABC bahwa keputusan itu dibuat karena jumlah siswa yang terdaftar untuk mata pelajaran tersebut rendah.
"Keputusan ini dibuat di tingkat sekolah, berdasarkan sekolah demi sekolah," kata perwakilan tersebut.
Pada tahun depan, hanya akan ada dua sekolah yang menawarkan siswanya pilihan untuk belajar Bahasa Indonesia di seluruh wilayah negara tersebut.
Sabtu lalu, salah satu pelajar di kampus tersebut meluncurkan petisi yang mengatakan bahwa keputusan kampus "tidak adil". "Kampus harus tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pendidikan di atas ekonomi," bunyi petisi tersebut.
Petisi itu telah mengumpulkan lebih dari 5.300 tanda tangan, melebihi target awalnya, yakni 5.000 tanda tangan.
Aidan Brooke, yang memulai petisi, mengatakan kepada ABC bahwa keputusan itu bertentangan dan akan merampas kesempatan bagi para pelajar di masa depan untuk belajar Bahasa Indonesia.
"Gagasan menghilangkan (mata kuliah Bahasa) Indonesia di kampus di ibu kota negara di saat PM (Morrison) berbicara di Indonesia tentang pentingnya hal itu, tampaknya cupet," katanya.
Seorang analis mengatakan keputusan untuk membatalkan program bahasa Indonesia bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat hubungan dan memprioritaskan pengajaran bahasa Asia di kampus.
Morrison berjanji untuk mengembangkan hubungan strategis yang lebih dekat antara kedua negara setelah melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Jakarta sejak menjadi PM Australia pada akhir Agustus lalu.
Janji itu bertujuan untuk menunjukkan komitmen Australia guna memprioritaskan diplomasi regional dan menjalin hubungan yang erat.
"Dengan menghapus Bahasa Indonesia dari apa yang mereka tawarkan, mereka tidak hanya (menentang) rekomendasi umum dari Pemerintah, tetapi juga (akan) melawan kebijakan mereka sendiri," kata George Quinn, seorang ahli studi Indonesia di Universitas Nasional Australia, kepada ABC.
Dia mengatakan ada juga kurangnya kepemimpinan yang konsisten oleh Pemerintah Federal dalam hal pengaturan kurikulum nasional untuk bahasa asing.
"Keputusan itu akan mengecewakan dan membawa malapetaka bagi hubungan kita dengan Indonesia." imbuh dia, yang dilansir Kamis (15/11/2018).
Imran Hanafi, atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Canberra, mengatakan langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait tentang masalah tersebut.
Sementara itu, Yacinta Kurniasih, seorang ahli studi Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia, Monash Herb Feith, percaya bahwa Pemerintah Australia tidak serius tentang pernyataannya bahwa Indonesia penting bagi Australia.
"Dengan mengizinkan sekolah yang didanai publik untuk mengakhiri program bahasa Indonesia-nya... jelas dukungan (Pemerintah) masih sangat terbatas," kata Kurniasih.
ABC telah menghubungi Narrabundah College untuk berkomentar, tetapi belum menerima tanggapan.
(mas)
