Tolak Draft Kesepakatan dengan UE, Menteri Brexit Inggris Mundur
A
A
A
LONDON - Menteri Brexit Inggris, Dominic Raab menyatakan mengundurkan diri dari posisisnya. Pengunduran diri Raab datang hanya satu hari setelah Inggris dan Uni Eropa (UE) menyepakti rancangan perjanjian Brexit.
Mundurnya Raab mendorong pemerintah Perdana Menteri, Theresa May ke dalam gejolak, setelah sebelumnya sejumlah pejabat tinggi Inggris lainnya mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas rancangan perjanjian itu.
"Di atas segalanya, saya tidak dapat mendamaikan ketentuan kesepakatan yang diusulkan dengan janji-janji yang kami buat kepada negara dalam manifesto kami pada pemilu terakhir," kata Raab.
"Ini, pada intinya, masalah kepercayaan publik. Saya tidak bisa mendukung kesepakatan yang diusulkan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (15/11).
Raab kemudian mengatakan rencana May atas Brexit mengancam integritas Inggris dan dia tidak dapat mendukung perjanjian yang dicapai melalui jalan belakang, di mana UE memiliki hak veto atas keputusan Inggris untuk keluar.
"Tidak ada negara demokratis yang pernah mendaftar untuk terikat oleh rezim yang begitu luas, yang dikenakan secara eksternal tanpa kontrol demokratis atas undang-undang yang akan diterapkan, atau kemampuan untuk memutuskan untuk keluar dari sebuah perjanjian," tukasnya.
Mundurnya Raab mendorong pemerintah Perdana Menteri, Theresa May ke dalam gejolak, setelah sebelumnya sejumlah pejabat tinggi Inggris lainnya mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas rancangan perjanjian itu.
"Di atas segalanya, saya tidak dapat mendamaikan ketentuan kesepakatan yang diusulkan dengan janji-janji yang kami buat kepada negara dalam manifesto kami pada pemilu terakhir," kata Raab.
"Ini, pada intinya, masalah kepercayaan publik. Saya tidak bisa mendukung kesepakatan yang diusulkan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (15/11).
Raab kemudian mengatakan rencana May atas Brexit mengancam integritas Inggris dan dia tidak dapat mendukung perjanjian yang dicapai melalui jalan belakang, di mana UE memiliki hak veto atas keputusan Inggris untuk keluar.
"Tidak ada negara demokratis yang pernah mendaftar untuk terikat oleh rezim yang begitu luas, yang dikenakan secara eksternal tanpa kontrol demokratis atas undang-undang yang akan diterapkan, atau kemampuan untuk memutuskan untuk keluar dari sebuah perjanjian," tukasnya.
(esn)