Pompeo: AS Tidak Menginginkan Perang Dingin Baru dengan China
Pompeo: AS Tidak Menginginkan Perang Dingin Baru dengan China
A
A
A
WASHINGTON - Washington sedang berupaya untuk melakukan dialog yang ramah dan konstruktif dengan Beijing. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.
Pompeo mengatakan terlepas dari kenyataan bahwa AS masih prihatin atas kebijakan militer China dan kebebasan beragama di negara itu, Washington tidak menginginkan "Perang Dingin" baru dengan Beijing.
"Amerika Serikat tidak mengejar kebijakan Perang Dingin atau pembatasan dengan China. Sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa China bertindak secara bertanggung jawab dan adil dalam mendukung keamanan dan kemakmuran di masing-masing dua negara," ujar Pompeo seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (10/11/2018).
Hubungan bilateral dan kerja sama dengan China tetap penting bagi Amerika Serikat dalam banyak masalah, termasuk denuklirisasi Korea Utara (Korut) dan sanksi Iran.
"Kami berharap dapat bekerja dengan pemerintah China dan perusahaan-perusahaan energi Cina dalam hal ini," kata Pompeo.
"Membawa pendapatan ekspor minyak Iran ke nol adalah komponen penting dari kampanye ini dan kami mendiskusikannya hari ini," imbuhnya.
Hubungan China-AS memburuk pada akhir Mei ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang-barang China senilai USD50 miliar akan dikenakan tarif 25 persen dalam upaya untuk memperbaiki defisit perdagangan AS dengan China.
Sejak itu, kedua negara telah saling bertukar pajak perdagangan, dengan negosiasi terbukti tidak berhasil.
Mike Pompeo juga mencatat bahwa kekhawatiran yang signifikan terhadap kebijakan China di Laut Cina Selatan tetap ada.
"Saya sudah jelas bahwa kami terus khawatir tentang kegiatan dan militerisasi China di Laut Cina Selatan. Kami menekan China untuk memenuhi komitmen masa lalunya di bidang ini," Pompeo mengatakan kepada pers.
China terlibat dalam sejumlah perselisihan teritorial atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. China dan Filipina bersama dengan Taiwan, Malaysia, Brunei dan Vietnam bersitegang terkai kepulauan Spratly, yang memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Pada bulan Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang bermarkas di Den Haag mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim maritim China di wilayah tersebut setelah permintaan yang relevan dari Manila. Namun China menolak mengakui putusan pengadilan itu.
Pada saat yang sama, Pompeo menegaskan kembali bahwa AS menghormati kebijakan satu-China.
Pompeo mengatakan terlepas dari kenyataan bahwa AS masih prihatin atas kebijakan militer China dan kebebasan beragama di negara itu, Washington tidak menginginkan "Perang Dingin" baru dengan Beijing.
"Amerika Serikat tidak mengejar kebijakan Perang Dingin atau pembatasan dengan China. Sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa China bertindak secara bertanggung jawab dan adil dalam mendukung keamanan dan kemakmuran di masing-masing dua negara," ujar Pompeo seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (10/11/2018).
Hubungan bilateral dan kerja sama dengan China tetap penting bagi Amerika Serikat dalam banyak masalah, termasuk denuklirisasi Korea Utara (Korut) dan sanksi Iran.
"Kami berharap dapat bekerja dengan pemerintah China dan perusahaan-perusahaan energi Cina dalam hal ini," kata Pompeo.
"Membawa pendapatan ekspor minyak Iran ke nol adalah komponen penting dari kampanye ini dan kami mendiskusikannya hari ini," imbuhnya.
Hubungan China-AS memburuk pada akhir Mei ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang-barang China senilai USD50 miliar akan dikenakan tarif 25 persen dalam upaya untuk memperbaiki defisit perdagangan AS dengan China.
Sejak itu, kedua negara telah saling bertukar pajak perdagangan, dengan negosiasi terbukti tidak berhasil.
Mike Pompeo juga mencatat bahwa kekhawatiran yang signifikan terhadap kebijakan China di Laut Cina Selatan tetap ada.
"Saya sudah jelas bahwa kami terus khawatir tentang kegiatan dan militerisasi China di Laut Cina Selatan. Kami menekan China untuk memenuhi komitmen masa lalunya di bidang ini," Pompeo mengatakan kepada pers.
China terlibat dalam sejumlah perselisihan teritorial atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. China dan Filipina bersama dengan Taiwan, Malaysia, Brunei dan Vietnam bersitegang terkai kepulauan Spratly, yang memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Pada bulan Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang bermarkas di Den Haag mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim maritim China di wilayah tersebut setelah permintaan yang relevan dari Manila. Namun China menolak mengakui putusan pengadilan itu.
Pada saat yang sama, Pompeo menegaskan kembali bahwa AS menghormati kebijakan satu-China.
(ian)
Explore More