AS Tunda Persetujuan PBB Terkait Permintaan Bantuan Korut
Jum'at, 09 November 2018 - 23:27 WIB
AS Tunda Persetujuan PBB Terkait Permintaan Bantuan Korut
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menunda persetujuan sejumlah permintaan pengecualian sanksi untuk mengirimkan traktor, suku cadang dan barang-barang lain yang diperlukan untuk bantuan kemanusiaan di Korea Utara (Korut). Hal itu terungkap dari sebuah dokumen yang didapat AFP.
Korut berada di bawah sanksi yang dikenakan atas uji coba rudal nuklir dan balistik, namun resolusi PBB menetapkan hal ini tidak akan mempengaruhi bantuan kemanusiaan.
Menurut dokumen yang didapat AFP, pengecualian akan memungkinkan pengiriman pipa saluran air yang diperlukan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan Korut, peralatan pertanian seperti traktor dan barang-barang lain yang diperlukan untuk proyek-proyek kemanusiaan.
Dokumen itu menunjukkan bahwa permintaan yang diajukan oleh Irlandia pada bulan Agustus untuk mengizinkan badan kemanusiaan terbesarnya, Concern Worldwide, guna melaksanakan empat proyek bantuan di Korut belum disetujui setelah AS meminta lebih banyak waktu.
Perusahaan Agrotec Spa dari Italia sedang mencari otorisasi untuk mengekspor traktor, suku cadang dan trailer traktor ke Korut di bawah program Uni Eropa untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Juni mengajukan permintaan untuk proyek sanitasi air yang masih dalam peninjauan, menurut seorang pejabat Palang Merah.
"Sistem perawatan kesehatan di DPRK di daerah pedesaan sangat rapuh, 40 persen orang tidak memiliki akses ke air bersih," kata seorang pejabat Palang Merah menggunakan akronim nama resmi Korut Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Program air adalah tentang menyelamatkan nyawa dan menghentikan penyebaran penyakit seperti TB. Pengetatan definisi tindakan kemanusiaan yang tidak termasuk meningkatkan akses ke air yang aman mempengaruhi orang-orang yang sangat rentan di DPRK," sambungnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (9/11/2018).
Para pejabat AS menyatakan bahwa setiap permintaan pengecualian sanksi akan ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan bahwa peralatan atau barang yang dikirim ke Korut tidak dialihkan.
AS telah menolak seruan dari China dan Rusia guna meringankan sanksi untuk memberi penghargaan pada Kim Jong-un karena menghentikan uji coba rudal dan membuka dialog dengan AS.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mempertahankan bahwa tekanan maksimum dari sanksi harus dipertahankan untuk memaksa Kim Jong-un untuk menindaklanjuti janjinya melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Sekitar 10,3 juta orang, atau 41 persen dari penduduk korut, kekurangan gizi, menurut kantor PBB untuk urusan kemanusiaan.
Korut berada di bawah sanksi yang dikenakan atas uji coba rudal nuklir dan balistik, namun resolusi PBB menetapkan hal ini tidak akan mempengaruhi bantuan kemanusiaan.
Menurut dokumen yang didapat AFP, pengecualian akan memungkinkan pengiriman pipa saluran air yang diperlukan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan Korut, peralatan pertanian seperti traktor dan barang-barang lain yang diperlukan untuk proyek-proyek kemanusiaan.
Dokumen itu menunjukkan bahwa permintaan yang diajukan oleh Irlandia pada bulan Agustus untuk mengizinkan badan kemanusiaan terbesarnya, Concern Worldwide, guna melaksanakan empat proyek bantuan di Korut belum disetujui setelah AS meminta lebih banyak waktu.
Perusahaan Agrotec Spa dari Italia sedang mencari otorisasi untuk mengekspor traktor, suku cadang dan trailer traktor ke Korut di bawah program Uni Eropa untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Juni mengajukan permintaan untuk proyek sanitasi air yang masih dalam peninjauan, menurut seorang pejabat Palang Merah.
"Sistem perawatan kesehatan di DPRK di daerah pedesaan sangat rapuh, 40 persen orang tidak memiliki akses ke air bersih," kata seorang pejabat Palang Merah menggunakan akronim nama resmi Korut Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Program air adalah tentang menyelamatkan nyawa dan menghentikan penyebaran penyakit seperti TB. Pengetatan definisi tindakan kemanusiaan yang tidak termasuk meningkatkan akses ke air yang aman mempengaruhi orang-orang yang sangat rentan di DPRK," sambungnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (9/11/2018).
Para pejabat AS menyatakan bahwa setiap permintaan pengecualian sanksi akan ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan bahwa peralatan atau barang yang dikirim ke Korut tidak dialihkan.
AS telah menolak seruan dari China dan Rusia guna meringankan sanksi untuk memberi penghargaan pada Kim Jong-un karena menghentikan uji coba rudal dan membuka dialog dengan AS.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mempertahankan bahwa tekanan maksimum dari sanksi harus dipertahankan untuk memaksa Kim Jong-un untuk menindaklanjuti janjinya melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Sekitar 10,3 juta orang, atau 41 persen dari penduduk korut, kekurangan gizi, menurut kantor PBB untuk urusan kemanusiaan.
(ian)
