PBB Dorong Pelarangan Senjata Otonom
Rabu, 07 November 2018 - 10:41 WIB
PBB Dorong Pelarangan Senjata Otonom
A
A
A
LISBON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendorong pelarangan senjata otonom yang dapat membunuh orang tanpa keterlibatan manusia.
Guterres menegaskan, secara moral menjijikkan jika dunia gagal melarang senjata otonom tersebut. Saat kemampuan kecerdasan buatan (AI) tumbuh pesat, ada kekhawatiran kemungkinan munculnya robot-robot pembunuh atau mesin lain yang dikembangkan untuk perang.
Saat berbicara dalam konferensi teknologi Web Summit di Lisbon, Senin (5/11) waktu lokal, Guterres memuji berbagai manfaat besar dari teknologi baru. Namun, dia juga memberi peringatan kepada dunia. ”Dunia harus bekerja untuk menghindari mesin-mesin otonom dengan kekuatan dan kemampuan mengambil nyawa manusia atas keinginan mereka sendiri, tanpa kontrol manusia,” tutur dia, dikutip kantor berita Reuters.
”Ini hal yang dalam pendapat saya tidak hanya secara politik tak dapat diterima, tapi secara moral menjijikkan dan saya yakin ini akan dilarang oleh hukum internasional,” ujar dia.
Teknologi baru itu memungkinkan terciptakan lebih banyak sistem senjata otonom, mulai drone hingga tank. Robot-robot juga sedang dikembangkan untuk potensi penggunaan dalam perang. Guterres menyatakan, saat ini tidak ada kesepakatan internasional bahwa hukum kemanusiaan internasional diterapkan pada penggunaan siber dalam situasi konflik. Hal ini, menurut dia, akan membuat regulasi senjata otonom dalam konflik menjadi lebih sulit.
”Ini satu bidang di mana saya yakin komunitas internasional perlu bekerja sama. Hal terburuk yang bisa terjadi, yaitu kita menjadi optimistis naif dan bodoh,” ungkap Guterres.
Dia menyatakan, PBB dapat bekerja sebagai sarana untuk kerja sama ruang siber untuk menciptakan kode etik. Untuk memulai hal itu, PBB tahun ini membentuk panel tingkat tinggi dalam kerja sama digital. Panel ini dipimpinMelinda GatesdanJack Ma, Executive Chairman raksasa e-commerce China, Alibaba.
Guterres juga menyatakan berbagai perpecahan internasional dapat mempersulit kerja sama di bidang siber, terutama saat ada tren baru untuk mempertanyakan mekanisme multilateral yang menjadi jalan satu-satunya menjawab tantangan global. (Syarifudin)
Guterres menegaskan, secara moral menjijikkan jika dunia gagal melarang senjata otonom tersebut. Saat kemampuan kecerdasan buatan (AI) tumbuh pesat, ada kekhawatiran kemungkinan munculnya robot-robot pembunuh atau mesin lain yang dikembangkan untuk perang.
Saat berbicara dalam konferensi teknologi Web Summit di Lisbon, Senin (5/11) waktu lokal, Guterres memuji berbagai manfaat besar dari teknologi baru. Namun, dia juga memberi peringatan kepada dunia. ”Dunia harus bekerja untuk menghindari mesin-mesin otonom dengan kekuatan dan kemampuan mengambil nyawa manusia atas keinginan mereka sendiri, tanpa kontrol manusia,” tutur dia, dikutip kantor berita Reuters.
”Ini hal yang dalam pendapat saya tidak hanya secara politik tak dapat diterima, tapi secara moral menjijikkan dan saya yakin ini akan dilarang oleh hukum internasional,” ujar dia.
Teknologi baru itu memungkinkan terciptakan lebih banyak sistem senjata otonom, mulai drone hingga tank. Robot-robot juga sedang dikembangkan untuk potensi penggunaan dalam perang. Guterres menyatakan, saat ini tidak ada kesepakatan internasional bahwa hukum kemanusiaan internasional diterapkan pada penggunaan siber dalam situasi konflik. Hal ini, menurut dia, akan membuat regulasi senjata otonom dalam konflik menjadi lebih sulit.
”Ini satu bidang di mana saya yakin komunitas internasional perlu bekerja sama. Hal terburuk yang bisa terjadi, yaitu kita menjadi optimistis naif dan bodoh,” ungkap Guterres.
Dia menyatakan, PBB dapat bekerja sebagai sarana untuk kerja sama ruang siber untuk menciptakan kode etik. Untuk memulai hal itu, PBB tahun ini membentuk panel tingkat tinggi dalam kerja sama digital. Panel ini dipimpinMelinda GatesdanJack Ma, Executive Chairman raksasa e-commerce China, Alibaba.
Guterres juga menyatakan berbagai perpecahan internasional dapat mempersulit kerja sama di bidang siber, terutama saat ada tren baru untuk mempertanyakan mekanisme multilateral yang menjadi jalan satu-satunya menjawab tantangan global. (Syarifudin)
(nfl)
