AS Tidak Cabut Sanksi, Korut Ancam Lanjutkan Program Nuklir
AS Tidak Cabut Sanksi, Korut Ancam Lanjutkan Program Nuklir
A
A
A
SEOUL - Korea Utara (Korut) mengancam akan melanjutkan program nuklirnya jika Amerika Serikat (AS) tidak mencabut sanksi ekonomi negara itu. Ancaman itu dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Korut di tengah kerenggangan antara Seoul dan Washington terkait sanksi dan tekanan agar Pyongyang menghentikan program nuklirnya.
Kementerian itu mengatakan Korut dapat mengembalikan kebijakan "pyongjin"-nya secara bersamaan untuk memajukan kekuatan nuklir dan pembangunan ekonominya jika AS tidak mengubah pendiriannya.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut, yang dirilis di bawah nama Direktur Institut kementerian untuk Studi Amerika, mengatakan peningkatan hubungan dan sanksi tidak sesuai.
"AS menganggap bahwa sanksi dan tekanannya yang berulang-ulang 'mengarah pada' denuklirisasi. Kami tidak bisa menahan tawa pada ide bodoh seperti itu," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari ABC News.go, Sabtu (3/11/2018).
Kementerian itu menggambarkan pencabutan sanksi yang dipimpin AS sebagai tindakan yang sesuai dengan tindakan proaktif dan niat baik Korut. Hal ini tampaknya mengacu pada penangguhan sepihak uji coba rudal balistik nuklir dan interkontinental serta penutupan tempat uji coba nuklir.
Pernyataan itu juga menandai pertama kalinya Korut mengatakan kemungkinan bisa melanjutkan tes senjata dan kegiatan pembangunan lainnya sejak Jong-un mengisyaratkan kebijakan baru negara itu pada bulan April lalu.
"Jika AS terus bertingkah sombong tanpa menunjukkan perubahan dalam pendiriannya, sementara gagal untuk memahami permintaan berulang kami, DPRK dapat menambahkan satu hal pada kebijakan negara untuk mengarahkan semua upaya ke konstruksi ekonomi yang diadopsi pada bulan April dan sebagai hasilnya, kata 'pyongjin' mungkin muncul lagi," kata pernyataan itu, mengacu pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Pyongjin" sendiri berarti "kemajuan ganda."
Korut datang dengan ancaman untuk meninggalkan negosiasi nuklir yang sedang berlangsung dengan AS. Namun negara itu menuduh Washington membatalkan komitmen yang dibuat antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump pada pertemuan puncak bulan Juni di Singapura untuk bekerja menuju Semenanjung Korea yang bebas nuklir, tanpa menjelaskan bagaimana dan kapan itu akan terjadi.
Dalam wawancara dengan Fox News pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berencana untuk berbicara minggu depan dengan rekannya asal Korut. Tampaknya hal itu mengacu pada pejabat senior Korut Kim Yong-chol.
Pompeo tidak menyebutkan lokasi dan tanggal pertemuan itu, yang kemungkinan akan difokuskan untuk membujuk Korut mengambil langkah lebih tegas menuju denuklirisasi dan mengadakan pertemuan puncak kedua antara Trump dan Jong-un.
"Banyak pekerjaan yang masih ada, tetapi saya yakin bahwa kami akan menjaga tekanan ekonomi ditempatnya sampai Ketua Kim memenuhi komitmen yang dia buat kepada Presiden Trump pada bulan Juni di Singapura," kata Pompeo.
Kementerian itu mengatakan Korut dapat mengembalikan kebijakan "pyongjin"-nya secara bersamaan untuk memajukan kekuatan nuklir dan pembangunan ekonominya jika AS tidak mengubah pendiriannya.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut, yang dirilis di bawah nama Direktur Institut kementerian untuk Studi Amerika, mengatakan peningkatan hubungan dan sanksi tidak sesuai.
"AS menganggap bahwa sanksi dan tekanannya yang berulang-ulang 'mengarah pada' denuklirisasi. Kami tidak bisa menahan tawa pada ide bodoh seperti itu," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari ABC News.go, Sabtu (3/11/2018).
Kementerian itu menggambarkan pencabutan sanksi yang dipimpin AS sebagai tindakan yang sesuai dengan tindakan proaktif dan niat baik Korut. Hal ini tampaknya mengacu pada penangguhan sepihak uji coba rudal balistik nuklir dan interkontinental serta penutupan tempat uji coba nuklir.
Pernyataan itu juga menandai pertama kalinya Korut mengatakan kemungkinan bisa melanjutkan tes senjata dan kegiatan pembangunan lainnya sejak Jong-un mengisyaratkan kebijakan baru negara itu pada bulan April lalu.
"Jika AS terus bertingkah sombong tanpa menunjukkan perubahan dalam pendiriannya, sementara gagal untuk memahami permintaan berulang kami, DPRK dapat menambahkan satu hal pada kebijakan negara untuk mengarahkan semua upaya ke konstruksi ekonomi yang diadopsi pada bulan April dan sebagai hasilnya, kata 'pyongjin' mungkin muncul lagi," kata pernyataan itu, mengacu pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Pyongjin" sendiri berarti "kemajuan ganda."
Korut datang dengan ancaman untuk meninggalkan negosiasi nuklir yang sedang berlangsung dengan AS. Namun negara itu menuduh Washington membatalkan komitmen yang dibuat antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump pada pertemuan puncak bulan Juni di Singapura untuk bekerja menuju Semenanjung Korea yang bebas nuklir, tanpa menjelaskan bagaimana dan kapan itu akan terjadi.
Dalam wawancara dengan Fox News pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berencana untuk berbicara minggu depan dengan rekannya asal Korut. Tampaknya hal itu mengacu pada pejabat senior Korut Kim Yong-chol.
Pompeo tidak menyebutkan lokasi dan tanggal pertemuan itu, yang kemungkinan akan difokuskan untuk membujuk Korut mengambil langkah lebih tegas menuju denuklirisasi dan mengadakan pertemuan puncak kedua antara Trump dan Jong-un.
"Banyak pekerjaan yang masih ada, tetapi saya yakin bahwa kami akan menjaga tekanan ekonomi ditempatnya sampai Ketua Kim memenuhi komitmen yang dia buat kepada Presiden Trump pada bulan Juni di Singapura," kata Pompeo.
(ian)
Explore More