China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya
Kamis, 25 Oktober 2018 - 06:39 WIB
China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya
A
A
A
NEW YORK - China, yang didukung oleh Rusia, gagal menghentikan pertemuan pengarahan Dewan Keamanan (DK) PBB oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB yang menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya. Ketua TPF pun mendesak DK PBB yang beranggotakan 15 negara untuk menegakkan keadilan.
"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman, ketua TPF PBB, kepada wartawan menjelang pengarahan dewan.
"Ini adalah rentetan genosida yang sedang berlangsung," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).
Tekanan global meningkat terhadap Myanmar untuk bertanggung jawab setelah penumpasan yang dilakukan oleh militer negara itu di negara bagian barat Rakhine tahun lalu memicu eksodus sekitar 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.
"Membiarkan Rohingya tetap berada di Rakhine berisiko besar dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri dalam konteks ini sama saja dengan menghukum mereka untuk hidup sebagai sub manusia dan pembunuhan massal lebih lanjut," kata Darusman kepada DK PBB.
Myanmar sendiri telah menolak laporan temuan PBB.
"Kami bersedia dan mampu mengambil isu-isu akuntabilitas untuk setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana ada bukti yang cukup," kata Dubes Myanmar, Hau Do Suan kepada DK PBB.
Penindasan militer yang dilakukan Myanmar mengikuti serangan militan Rohingya terhadap pos keamanan. Myanmar telah membantah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, dan mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan.
“Kejahatan yang kami dengar terdengar seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dewan Keamanan bertindak dalam dua situasi itu. (Dewan) ini bertindak terlambat untuk mencegah mereka yang semuanya rasa malu kami abadi, tetapi apakah bertindak itu memastikan akuntabilitas," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada dewan.
Inggris mengkoordinasi tindakan dewan di Myanmar dan Pierce mengatakan akan mendorong akuntabilitas yang benar-benar mengakhiri impunitas militer Myanmar.
Laporan penyelidikan PBB, dirilis pada bulan Agustus lalu, menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, sanksi yang ditargetkan dan mendirikan pengadilan ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kedaulatan nasional bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida," kata Darusman kepada dewan.
"Rohingya dan semua orang Myanmar, sebenarnya seluruh dunia, sedang melihat Anda untuk mengambil tindakan," sentil Darusman.
Namun, para diplomat mengatakan hak veto akan menggerakkan China dan Rusia untuk melindungi Myanmar dari tindakan apa pun. Sementara Duta Besar Myanmar mengatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menerima rujukan ICC.
Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan enam anggota lainnya meminta pengarahan pada Rabu, tetapi China menyerukan pemungutan suara untuk mencoba menghentikannya. Sembilan negara memberikan suara mendukung pengarahan - jumlah minimum yang diperlukan - sementara China, Rusia dan Bolivia menentang. Sedangkan Ethiopia, Equatorial Guinea dan Kazakhstan memilih untuk abstain.
Duta Besar AS untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan DK PBB tidak boleh terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia khusus negara dan bahwa pengarahan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk memecahkan situasi.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh sembilan anggota dengan sengaja mengacaukan konsensus pertemuan DK PBB terkait isu tersebut.
"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman, ketua TPF PBB, kepada wartawan menjelang pengarahan dewan.
"Ini adalah rentetan genosida yang sedang berlangsung," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).
Tekanan global meningkat terhadap Myanmar untuk bertanggung jawab setelah penumpasan yang dilakukan oleh militer negara itu di negara bagian barat Rakhine tahun lalu memicu eksodus sekitar 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.
"Membiarkan Rohingya tetap berada di Rakhine berisiko besar dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri dalam konteks ini sama saja dengan menghukum mereka untuk hidup sebagai sub manusia dan pembunuhan massal lebih lanjut," kata Darusman kepada DK PBB.
Myanmar sendiri telah menolak laporan temuan PBB.
"Kami bersedia dan mampu mengambil isu-isu akuntabilitas untuk setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana ada bukti yang cukup," kata Dubes Myanmar, Hau Do Suan kepada DK PBB.
Penindasan militer yang dilakukan Myanmar mengikuti serangan militan Rohingya terhadap pos keamanan. Myanmar telah membantah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, dan mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan.
“Kejahatan yang kami dengar terdengar seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dewan Keamanan bertindak dalam dua situasi itu. (Dewan) ini bertindak terlambat untuk mencegah mereka yang semuanya rasa malu kami abadi, tetapi apakah bertindak itu memastikan akuntabilitas," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada dewan.
Inggris mengkoordinasi tindakan dewan di Myanmar dan Pierce mengatakan akan mendorong akuntabilitas yang benar-benar mengakhiri impunitas militer Myanmar.
Laporan penyelidikan PBB, dirilis pada bulan Agustus lalu, menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, sanksi yang ditargetkan dan mendirikan pengadilan ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kedaulatan nasional bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida," kata Darusman kepada dewan.
"Rohingya dan semua orang Myanmar, sebenarnya seluruh dunia, sedang melihat Anda untuk mengambil tindakan," sentil Darusman.
Namun, para diplomat mengatakan hak veto akan menggerakkan China dan Rusia untuk melindungi Myanmar dari tindakan apa pun. Sementara Duta Besar Myanmar mengatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menerima rujukan ICC.
Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan enam anggota lainnya meminta pengarahan pada Rabu, tetapi China menyerukan pemungutan suara untuk mencoba menghentikannya. Sembilan negara memberikan suara mendukung pengarahan - jumlah minimum yang diperlukan - sementara China, Rusia dan Bolivia menentang. Sedangkan Ethiopia, Equatorial Guinea dan Kazakhstan memilih untuk abstain.
Duta Besar AS untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan DK PBB tidak boleh terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia khusus negara dan bahwa pengarahan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk memecahkan situasi.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh sembilan anggota dengan sengaja mengacaukan konsensus pertemuan DK PBB terkait isu tersebut.
(ian)
