Rusia: Sudah Saatnya Pengurangan Sanksi pada Korut
A
A
A
NEW YORK - Duta Besar Rusia untuk PBB,Vassily Nebenzia menyatakan, sudah saatnya mempertimbangkan pengurangan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Dewan Keamanan (DK) PBB sudah beberapa kali menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korut.
Berbicara di sebuah acara di Fort Ross Orthodox Cemetery di California, Nebenzia menuturkan, hanya tinggal menunggu waktu tepat untuk mulai mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.
"Kami mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memikirkan (pelonggaran sanksi terhadap Korut). Mari kita tunggu dan lihat kapan waktu yang tepat (untuk melakukannya)," kata Nebenzia, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (14/10).
Seperti diketahui, DK PBB elah memperkenalkan beberapa sanksi terhadap Korut sebagai tanggapan atas peluncuran rudal dan tes nuklir Pyongyang. Organisasi itu, khususnya, telah membatasi ekspor minyak ke Korut dan melarang perusahaan asing mempekerjakan pekerja Korut.
Namun, situasi di semenanjung Korea yang terus membaik, sejak para pemimpin Korut dan Korea Selatan (Korsel) memulai pembicaraan bilateral yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencapai kesepakatan damai.
Kemudian,pada bulan Juni, Amerika Serikat (AS) dan Korut mencapai kesepakatan yang mengharuskan Pyongyang untuk denuklirisasi dalam pertukaran untuk bantuan sanksi dan penghentian latihan militer AS-Korea Selatan.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa pertemuan kedua antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un diharapkan dalam beberapa bulan mendatang. Bolton juga menekankan kombinasi potensi penggunaan kekuatan militer terhadap Korut dan kampanye tekanan maksimum untuk membawa pemimpin Korut ke meja perundingan.
Berbicara di sebuah acara di Fort Ross Orthodox Cemetery di California, Nebenzia menuturkan, hanya tinggal menunggu waktu tepat untuk mulai mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.
"Kami mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memikirkan (pelonggaran sanksi terhadap Korut). Mari kita tunggu dan lihat kapan waktu yang tepat (untuk melakukannya)," kata Nebenzia, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (14/10).
Seperti diketahui, DK PBB elah memperkenalkan beberapa sanksi terhadap Korut sebagai tanggapan atas peluncuran rudal dan tes nuklir Pyongyang. Organisasi itu, khususnya, telah membatasi ekspor minyak ke Korut dan melarang perusahaan asing mempekerjakan pekerja Korut.
Namun, situasi di semenanjung Korea yang terus membaik, sejak para pemimpin Korut dan Korea Selatan (Korsel) memulai pembicaraan bilateral yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencapai kesepakatan damai.
Kemudian,pada bulan Juni, Amerika Serikat (AS) dan Korut mencapai kesepakatan yang mengharuskan Pyongyang untuk denuklirisasi dalam pertukaran untuk bantuan sanksi dan penghentian latihan militer AS-Korea Selatan.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa pertemuan kedua antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un diharapkan dalam beberapa bulan mendatang. Bolton juga menekankan kombinasi potensi penggunaan kekuatan militer terhadap Korut dan kampanye tekanan maksimum untuk membawa pemimpin Korut ke meja perundingan.
(esn)