Murka, Abbas Bakal Sunat Bantuan Keuangan untuk Gaza
Murka, Abbas Bakal Sunat Bantuan Keuangan untuk Gaza
A
A
A
YERUSALEM - Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, berencana untuk memangkas bantuan keuangan untuk Gaza. Abbas marah atas kesediaan Qatar untuk mendukung daerah pesisir yang dikuasai kelompok perlawanan Hamas itu.
Menurut laporan Hadashot TV yang dikutip Arutz Sheva, Minggu (7/10/2018), Otoritas Palestina berencana untuk memotong sekitar Rp1,4 triliun dana bantuan yang diterima Gaza setiap bulannya. Rencana ini berisiko memperburuk situasi yang sudah mengerikan di Gaza.
Pejabat pertahanan senior mengatakan kepada Hadashot TV bahwa Abbas sangat frustrasi dengan Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov, yang memfasilitasi kesepakatan yang akan membuat Qatar membiayai pembelian bahan bakar untuk pembangkit listrik Gaza.
Sebelumnya pada hari Sabtu, surat kabar Al Akhbar Libanon melaporkan bahwa Qatar telah mulai mengirim dana ke Gaza melalui Israel, sementara menghindari Otoritas Palestina.
Menurut surat kabar itu, dana tersebut dimaksudkan untuk digunakan membayar enam bulan listrik bagi Gaza. Selait itu dana tersebut juga untuk membayar gaji para anggota Hamas di Gaza selama tiga bulan ke depan, menurut surat kabar itu.
Pada hari Kamis, Haaretz melaporkan bahwa pembicaraan tentang kesepakatan dengan Qatar telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di bawah Mladenov. Qatar diwakili oleh utusan regionalnya Mohammed al-Amedi. Pejabat Israel yang paling terlibat dalam kesepakatan itu adalah Penasihat Keamanan Nasional Meir Ben-Shabbat.
Abbas sedang mencoba untuk menekan penguasa Gaza, Hamas, untuk mengembalikan kontrol wilayah itu ke gerakan Fatah-nya, terutama dengan memotong pasokan listrik ke Gaza melalui Israel.
Abbas telah menolak langkah untuk meningkatkan pasokan listrik di Gaza kecuali ada kemajuan dalam pembicaraan rekonsiliasi Otoritas Palestina dengan Hamas.
Konflik Hamas-Fatah telah berlangsung sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah.
Fatah dan Hamas kemudian menandatangani perjanjian rekonsiliasi pada Oktober lalu, di mana Otoritas Palestina akan kembali menguasai Gaza pada 1 Desember.
Batas waktu itu awalnya akan dilakukan selama 10 hari dan kemudian dilaporkan menghadapi "rintangan". Upaya untuk mengembalikan keduanya ke meja perundingan pun gagal.
Menurut laporan Hadashot TV yang dikutip Arutz Sheva, Minggu (7/10/2018), Otoritas Palestina berencana untuk memotong sekitar Rp1,4 triliun dana bantuan yang diterima Gaza setiap bulannya. Rencana ini berisiko memperburuk situasi yang sudah mengerikan di Gaza.
Pejabat pertahanan senior mengatakan kepada Hadashot TV bahwa Abbas sangat frustrasi dengan Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov, yang memfasilitasi kesepakatan yang akan membuat Qatar membiayai pembelian bahan bakar untuk pembangkit listrik Gaza.
Sebelumnya pada hari Sabtu, surat kabar Al Akhbar Libanon melaporkan bahwa Qatar telah mulai mengirim dana ke Gaza melalui Israel, sementara menghindari Otoritas Palestina.
Menurut surat kabar itu, dana tersebut dimaksudkan untuk digunakan membayar enam bulan listrik bagi Gaza. Selait itu dana tersebut juga untuk membayar gaji para anggota Hamas di Gaza selama tiga bulan ke depan, menurut surat kabar itu.
Pada hari Kamis, Haaretz melaporkan bahwa pembicaraan tentang kesepakatan dengan Qatar telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di bawah Mladenov. Qatar diwakili oleh utusan regionalnya Mohammed al-Amedi. Pejabat Israel yang paling terlibat dalam kesepakatan itu adalah Penasihat Keamanan Nasional Meir Ben-Shabbat.
Abbas sedang mencoba untuk menekan penguasa Gaza, Hamas, untuk mengembalikan kontrol wilayah itu ke gerakan Fatah-nya, terutama dengan memotong pasokan listrik ke Gaza melalui Israel.
Abbas telah menolak langkah untuk meningkatkan pasokan listrik di Gaza kecuali ada kemajuan dalam pembicaraan rekonsiliasi Otoritas Palestina dengan Hamas.
Konflik Hamas-Fatah telah berlangsung sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah.
Fatah dan Hamas kemudian menandatangani perjanjian rekonsiliasi pada Oktober lalu, di mana Otoritas Palestina akan kembali menguasai Gaza pada 1 Desember.
Batas waktu itu awalnya akan dilakukan selama 10 hari dan kemudian dilaporkan menghadapi "rintangan". Upaya untuk mengembalikan keduanya ke meja perundingan pun gagal.
(ian)
Explore More