Indonesia Dorong Proses Repartiasi di Rakhine State
Indonesia Dorong Proses Repartiasi di Rakhine State
A
A
A
NEW YORK - Indonesia bersama masyarakat internasional, ASEAN dan PBB, akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repartriasi terlaksana. Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State.
Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dalam “Working Lunch on Rohingya Crisis” tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Inggris dan Prancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat.
Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State Myanmar.
Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.
Menlu RI menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.
"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menlu Retno seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Selasa (25/9/2018).
Menlu RI menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan enabling, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal.
Kedua memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi setback. Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi.
Ketiga penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.
Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin oleh Menlu Inggris, Jeremy Hunt dan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.
Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dalam “Working Lunch on Rohingya Crisis” tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Inggris dan Prancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat.
Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State Myanmar.
Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.
Menlu RI menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.
"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menlu Retno seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Selasa (25/9/2018).
Menlu RI menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan enabling, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal.
Kedua memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi setback. Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi.
Ketiga penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.
Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin oleh Menlu Inggris, Jeremy Hunt dan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.
(ian)
Explore More