Rekonsiliasi Palestina, Hamas Bertemu Delegasi Mesir di Gaza
Minggu, 23 September 2018 - 10:52 WIB
Rekonsiliasi Palestina, Hamas Bertemu Delegasi Mesir di Gaza
A
A
A
GAZA - Sekelompok pemimpin Hamas bertemu dengan delegasi keamanan Mesir di Jalur Gaza. Pertemuan tersebut untuk membahas upaya Kairo untuk memajukan rekonsiliasi Palestina.
"Kedua belah pihak membahas upaya Mesir untuk mengakhiri perseteruan yang panjang antara kelompok Hamas, yang mengontrol Gaza, dan partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memiliki dominasi di Tepi Barat," menurut pernyataan Hamas.
"Para pihak juga mengadakan pembicaraan mendalam tentang cara-cara untuk mengakhiri pengepungan di Jalur Gaza dan meringankan penderitaan rakyat kami di daerah kantong," pernyataan Hamas menambahkan seperti dikutip dari Times of Israel, Minggu (23/9/2018).
Mesir menengahi kesepakatan antara Hamas dan Fatah untuk membawa Tepi Barat dan Gaza di bawah satu pemerintah pada Oktober 2017, meningkatkan harapan Palestina untuk kemungkinan rekonsiliasi. Namun, kedua kubu yang saling bersaing itu telah gagal melaksanakan perjanjian.
Hamas telah mengendalikan Gaza sejak menyingkirkan Fatah yang mendominasi Otoritas Palestina pada 2007 dari wilayah itu.
Pekan lalu, Dinas Intelijen Umum Mesir dan delegasi Fatah bertemu di Kairo, di mana mereka mengadakan pembicaraan tentang rekonsiliasi, menurut anggota Komite Pusat Fatah Azzam al-Ahmad.
Pada Kamis, utusan PBB Nickolay Mladenov mengatakan kegagalan untuk menerapkan perjanjian persatuan Hamas-Fatah adalah faktor kunci di balik situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza.
Abbas telah mencoba untuk menekan pengiriman bahan bakar dan pasokan lainnya ke Gaza sebagai cara untuk menekan Hamas.
"Fatah dan Hamas harus bersungguh-sungguh dengan Mesir untuk mengembalikan pemerintah yang sah ke Gaza," Mladenov mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan.
Ia juga memperingatkan bahwa bahan bakar darurat akan segera habis, menempatkan fasilitas kesehatan, air dan sanitasi pada risiko langsung mematikan.
Selain memediasi upaya rekonsiliasi Hamas-Fatah, Kairo juga menjadi pusat untuk memperantarai periode tenang di tengah gelombang kekerasan yang bergelombang dengan Israel di sepanjang perbatasan Gaza.
Pembicaraan itu terjadi ketika ketegangan mulai memanas di sepanjang perbatasan, dengan protes besar di dekat pagar keamanan dan munculnya kembali balon pembakar dan peluncuran layang-layang setelah jeda beberapa minggu.
Pada Sabtu malam, Israel mengatakan melepaskan tembakan di Jalur Gaza utara yang ditujukan kepada sel yang meluncurkan balon pembakar ke arah Israel. Tidak ada rincian lebih lanjut.
Para pejabat Hamas menuntut agar gencatan senjata jangka panjang termasuk pencabutan pembatasan masuk dan keluar Gaza.
Baik Israel dan Mesir memberlakukan sejumlah pembatasan pada pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari Gaza. Israel mengatakan blokade diperlukan untuk menjaga Hamas dan kelompok teror lainnya di jalur itu mempersenjatai atau membangun infrastruktur militer.
Bulan lalu, Mesir menjadi tuan rumah sejumlah faksi Palestina di Kairo termasuk Hamas untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan kepala Dinas Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel dilaporkan mengunjungi kepala Shin Bet Nadav Argaman di Israel untuk berbicara dengannya tentang masalah itu.
Setelah protes dari pejabat senior Fatah dan Otoritas Palestina, bagaimanapun, Mesir dilaporkan menghentikan upayanya untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas.
Pejabat Fatah dan Otoritas Palestina telah menuntut bahwa upaya rekonsiliasi lebih diutamakan daripada gencatan senjata dan mengatakan bahwa hanya Organisasi Pembebasan Palestina, dan bukan Hamas, yang memiliki legitimasi untuk merundingkan perjanjian internasional seperti gencatan senjata.
"Kedua belah pihak membahas upaya Mesir untuk mengakhiri perseteruan yang panjang antara kelompok Hamas, yang mengontrol Gaza, dan partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memiliki dominasi di Tepi Barat," menurut pernyataan Hamas.
"Para pihak juga mengadakan pembicaraan mendalam tentang cara-cara untuk mengakhiri pengepungan di Jalur Gaza dan meringankan penderitaan rakyat kami di daerah kantong," pernyataan Hamas menambahkan seperti dikutip dari Times of Israel, Minggu (23/9/2018).
Mesir menengahi kesepakatan antara Hamas dan Fatah untuk membawa Tepi Barat dan Gaza di bawah satu pemerintah pada Oktober 2017, meningkatkan harapan Palestina untuk kemungkinan rekonsiliasi. Namun, kedua kubu yang saling bersaing itu telah gagal melaksanakan perjanjian.
Hamas telah mengendalikan Gaza sejak menyingkirkan Fatah yang mendominasi Otoritas Palestina pada 2007 dari wilayah itu.
Pekan lalu, Dinas Intelijen Umum Mesir dan delegasi Fatah bertemu di Kairo, di mana mereka mengadakan pembicaraan tentang rekonsiliasi, menurut anggota Komite Pusat Fatah Azzam al-Ahmad.
Pada Kamis, utusan PBB Nickolay Mladenov mengatakan kegagalan untuk menerapkan perjanjian persatuan Hamas-Fatah adalah faktor kunci di balik situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza.
Abbas telah mencoba untuk menekan pengiriman bahan bakar dan pasokan lainnya ke Gaza sebagai cara untuk menekan Hamas.
"Fatah dan Hamas harus bersungguh-sungguh dengan Mesir untuk mengembalikan pemerintah yang sah ke Gaza," Mladenov mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan.
Ia juga memperingatkan bahwa bahan bakar darurat akan segera habis, menempatkan fasilitas kesehatan, air dan sanitasi pada risiko langsung mematikan.
Selain memediasi upaya rekonsiliasi Hamas-Fatah, Kairo juga menjadi pusat untuk memperantarai periode tenang di tengah gelombang kekerasan yang bergelombang dengan Israel di sepanjang perbatasan Gaza.
Pembicaraan itu terjadi ketika ketegangan mulai memanas di sepanjang perbatasan, dengan protes besar di dekat pagar keamanan dan munculnya kembali balon pembakar dan peluncuran layang-layang setelah jeda beberapa minggu.
Pada Sabtu malam, Israel mengatakan melepaskan tembakan di Jalur Gaza utara yang ditujukan kepada sel yang meluncurkan balon pembakar ke arah Israel. Tidak ada rincian lebih lanjut.
Para pejabat Hamas menuntut agar gencatan senjata jangka panjang termasuk pencabutan pembatasan masuk dan keluar Gaza.
Baik Israel dan Mesir memberlakukan sejumlah pembatasan pada pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari Gaza. Israel mengatakan blokade diperlukan untuk menjaga Hamas dan kelompok teror lainnya di jalur itu mempersenjatai atau membangun infrastruktur militer.
Bulan lalu, Mesir menjadi tuan rumah sejumlah faksi Palestina di Kairo termasuk Hamas untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan kepala Dinas Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel dilaporkan mengunjungi kepala Shin Bet Nadav Argaman di Israel untuk berbicara dengannya tentang masalah itu.
Setelah protes dari pejabat senior Fatah dan Otoritas Palestina, bagaimanapun, Mesir dilaporkan menghentikan upayanya untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas.
Pejabat Fatah dan Otoritas Palestina telah menuntut bahwa upaya rekonsiliasi lebih diutamakan daripada gencatan senjata dan mengatakan bahwa hanya Organisasi Pembebasan Palestina, dan bukan Hamas, yang memiliki legitimasi untuk merundingkan perjanjian internasional seperti gencatan senjata.
(ian)
