PBB Sebut Israel Hanya Diam Soal Pembangunan Permukiman Yahudi

NEW YORK - Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov menyatakan, bahwa tidak ada langkah yang diambil Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

"Semua aktivitas permukiman merupakan pelanggaran hukum internasional," kata Mladenov, saat memberikan penjelasan kepada anggota Dewan Keamamanan (DK) PBB tentang status terkini konflik Israel-Palestina.

"Sekitar 2.800 unit rumah di wilayah pendudukan Tepi Barat telah disetujui oleh pemerintah Israel. Sementara itu, 117 rumah warga Palestina dihancurkan atau disita oleh Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, mengakibatkan 145 warga Palestina mengungsi," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Jumat (21/9).

Mladenov memberi contoh desa Badui Khan al-Ahmar, yang direbut oleh Israel dan dinyatakan sebagai "zona militer tertutup".

Dia mengatakan, pemerintah Israel membenarkan tindakan ini dengan dasar bahwa warga Palestina tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah Israel, sesuatu yang sangat sulit bagi warga Palestina untuk mendapatkannya.

Lebih lanjut, dia menyerukan semua tindakan yang akan membahayakan kehidupan orang Palestina dan Israel untuk segera dihentikan. Dia juga menyerukan Israel untuk bertransisi menuju otoritas sipil yang lebih besar dalam meningkatkan kondisi ekonomi bagi warga Palestina, termasuk akses ke sumber air, perumahan dan energi.

Mladenov kemudian mendesak semua pihak untuk mendukung situasi kemanusiaan di Gaza, yang katanya bisa "meledak" dalam waktu dekat.