Suu Kyi Bela Vonis Penjara 2 Wartawan Reuters di Myanmar
Kamis, 13 September 2018 - 15:49 WIB
Suu Kyi Bela Vonis Penjara 2 Wartawan Reuters di Myanmar
A
A
A
HANOI - Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, pada hari Kamis (13/9/2018), membela hukuman penjara tujuh tahun untuk dua wartawan Reuters yang mengungkap pembantaian warga Rohingnya oleh pasukan negara setempat.
Menurut Suu Kyi, vonis penjara itu tidak ada hubungannya dengan masalah kebebasan berekspresi, namun karena keduanya melanggar Undang-Undang Rahasia Negara. Kedua jurnalis, lanjut dia, dapat mengajukan banding.
"Mereka bukan dipenjara karena mereka wartawan, mereka dipenjara karena pengadilan memutuskan bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang Rahasia Negara," katanya, seperti dikutip Reuters.
Komentar itu disampaikan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) tentang ASEAN di Hanoi ketika dia menanggapi pertanyaan dari moderator forum yang bertanya apakah dia merasa nyaman dengan wartawan yang dipenjara di negaranya.
Kedua jurnalis, Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dinyatakan bersalah atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Negara dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada awal bulan ini.
Vonis pengadilan itu memicu kecaman masyarakat internasional. Para pemimpin dunia, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyerukan Myanmar untuk membebaskan kedua jurnalis.
Para wartawan tersebut sedang menyelidiki pembantaian yang dialami para warga Rohingya oleh pasukan keamanan setempat di sebuah desa. Mereka ditangkap pada Desember tahun lalu. Mereka bersikeras tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan.
"Saya bertanya-tanya apakah sangat banyak orang yang benar-benar membaca ringkasan vonis yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi sama sekali, itu ada hubungannya dengan Undang-undang Rahasia Negara," kata Suu Kyi.
"Jika kita percaya pada aturan hukum, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan dan untuk menunjukkan mengapa putusan itu salah," imbuh Suu Kyi.
Ketika diminta untuk mengomentari seruan Pence agar membebaskan para jurnalis, Suu Kyi menanggapi dengan menanyakan apakah para kritikus merasa ada ketidakadilan yang terjadi.
"Kasus tersebut telah diselenggarakan di pengadilan terbuka dan semua sesi dengar pendapat terbuka untuk semua orang yang ingin pergi dan menghadirinya dan jika ada yang merasa ada kejahatan yang menyesatkan, saya ingin mereka menunjukkannya," katanya.
Zaw Htay, juru bicara untuk kantor presiden Myanmar, tidak mengomentari pernyataan Suu Kyi.
Sebelumnya, Suu Kyi pada sesi WEF yang sama mengatakan bahwa pemerintahannya bisa menangani situasi di negara bagian Rakhine secara lebih baik.
"Tentu saja ada cara-cara di mana kita, dengan melihat ke belakang, mungkin berpikir bahwa situasinya dapat ditangani dengan lebih baik," kata Suu Kyi. "Tetapi kami percaya bahwa demi stabilitas dan keamanan jangka panjang, kami harus adil terhadap semua pihak. Kami tidak dapat memilih dan memilih siapa yang harus dilindungi oleh aturan hukum."
Sekitar 700.000 warga Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine setelah pasukan pemerintah memimpin penumpasan brutal di negara Rakhine, Myanmar, sebagai tanggapan atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer pada bulan Agustus 2017.
Menurut Suu Kyi, vonis penjara itu tidak ada hubungannya dengan masalah kebebasan berekspresi, namun karena keduanya melanggar Undang-Undang Rahasia Negara. Kedua jurnalis, lanjut dia, dapat mengajukan banding.
"Mereka bukan dipenjara karena mereka wartawan, mereka dipenjara karena pengadilan memutuskan bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang Rahasia Negara," katanya, seperti dikutip Reuters.
Komentar itu disampaikan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) tentang ASEAN di Hanoi ketika dia menanggapi pertanyaan dari moderator forum yang bertanya apakah dia merasa nyaman dengan wartawan yang dipenjara di negaranya.
Kedua jurnalis, Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dinyatakan bersalah atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Negara dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada awal bulan ini.
Vonis pengadilan itu memicu kecaman masyarakat internasional. Para pemimpin dunia, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyerukan Myanmar untuk membebaskan kedua jurnalis.
Para wartawan tersebut sedang menyelidiki pembantaian yang dialami para warga Rohingya oleh pasukan keamanan setempat di sebuah desa. Mereka ditangkap pada Desember tahun lalu. Mereka bersikeras tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan.
"Saya bertanya-tanya apakah sangat banyak orang yang benar-benar membaca ringkasan vonis yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi sama sekali, itu ada hubungannya dengan Undang-undang Rahasia Negara," kata Suu Kyi.
"Jika kita percaya pada aturan hukum, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan dan untuk menunjukkan mengapa putusan itu salah," imbuh Suu Kyi.
Ketika diminta untuk mengomentari seruan Pence agar membebaskan para jurnalis, Suu Kyi menanggapi dengan menanyakan apakah para kritikus merasa ada ketidakadilan yang terjadi.
"Kasus tersebut telah diselenggarakan di pengadilan terbuka dan semua sesi dengar pendapat terbuka untuk semua orang yang ingin pergi dan menghadirinya dan jika ada yang merasa ada kejahatan yang menyesatkan, saya ingin mereka menunjukkannya," katanya.
Zaw Htay, juru bicara untuk kantor presiden Myanmar, tidak mengomentari pernyataan Suu Kyi.
Sebelumnya, Suu Kyi pada sesi WEF yang sama mengatakan bahwa pemerintahannya bisa menangani situasi di negara bagian Rakhine secara lebih baik.
"Tentu saja ada cara-cara di mana kita, dengan melihat ke belakang, mungkin berpikir bahwa situasinya dapat ditangani dengan lebih baik," kata Suu Kyi. "Tetapi kami percaya bahwa demi stabilitas dan keamanan jangka panjang, kami harus adil terhadap semua pihak. Kami tidak dapat memilih dan memilih siapa yang harus dilindungi oleh aturan hukum."
Sekitar 700.000 warga Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine setelah pasukan pemerintah memimpin penumpasan brutal di negara Rakhine, Myanmar, sebagai tanggapan atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer pada bulan Agustus 2017.
(mas)
