PBB Desak Mesir Cabut Vonis Hukuman Mati Massal
Senin, 10 September 2018 - 12:07 WIB
PBB Desak Mesir Cabut Vonis Hukuman Mati Massal
A
A
A
JENEWA - Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mendesak pengadilan banding Mesir mencabut vonis hukuman mati secara massal oleh pengadilan rendah.
Bachelet menganggap vonis itu tidak adil. Dia pun mengkritik kekebalan hukum yang di miliki para pejabat keamanan senior di Mesir. Pengadilan Mesir pada Sabtu (8/9) membacakan vonis hukuman mati pada 75 orang, termasuk para pemimpin Islam terkait unjuk rasa 2013. Saat unjuk rasa itu pasukan keamanan Mesir membunuh ratusan demonstran.
“Jika diterapkan, hukuman itu akan menjadi kejahatan yang tak dapat diubah lagi,” kata Bachelet dikutip kantor berita Reuters.
Para terdakwa itu tidak memiliki hak mendapatkan pengacara individual dan menunjukkan bukti untuk menyangkal berbagaituduhan. “Tuntut anitu tidak menyediakan cukup bukti untuk membuktikan kesalahan individual,” kata Ba chelet.
Mereka yang mendapat vonis hukuman mati termasuk para pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM) Essam al-Erian, Mohamed Beltagi, dan Safwat Higazi. Vonis itu termasuk hukuman penjara pada lebih 600 orang lainnya, juga pengadilan massal pada mereka yang dituduh melakukan pembunuhan dan menyulut kekerasan selama unjuk rasa di lapangan Rabaa Adawiya, Kairo, oleh kelompok IM.
Keputusan pengadilan itu dapat diajukan banding dalam 60 hari. Vonis pengadilan itu dibacakan di kompleks penjara Tora, selatan Kairo. Lapangan Rabaa menjadi insiden tunggal paling mematikan dalam kerusuhan setelah pemimpin Mesir Hosni Mubarak digulingkan pada 2011.
Unjuk rasa itu terjadi beberapa pekan setelah militer mengudeta Presiden Mesir Mohamed Mursi yang terpilih pertama kali melalui pemilu secara demokratis. Kelompok HAM menyatakan lebih dari 800 demonstran tewas dalam unjuk rasa itu. Amnesty International juga mengecam vonis pengadilan tersebut.
“Mereka yang dihukum penjara termasuk warga Amerika Serikat Moustafa Kassem,” kata kelompok HAM Pretrial Rights International.
AS merupakan aliansi terdekat Mesir dan salah satu pendonor terbesar bagi Kairo. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bertemu Kepala Komando Pusat AS Jenderal Joseph Votel saat kedua negara menggelar latihan militer gabungan di lepas pantai Mediterania Mesir.
Bachelet menganggap vonis itu tidak adil. Dia pun mengkritik kekebalan hukum yang di miliki para pejabat keamanan senior di Mesir. Pengadilan Mesir pada Sabtu (8/9) membacakan vonis hukuman mati pada 75 orang, termasuk para pemimpin Islam terkait unjuk rasa 2013. Saat unjuk rasa itu pasukan keamanan Mesir membunuh ratusan demonstran.
“Jika diterapkan, hukuman itu akan menjadi kejahatan yang tak dapat diubah lagi,” kata Bachelet dikutip kantor berita Reuters.
Para terdakwa itu tidak memiliki hak mendapatkan pengacara individual dan menunjukkan bukti untuk menyangkal berbagaituduhan. “Tuntut anitu tidak menyediakan cukup bukti untuk membuktikan kesalahan individual,” kata Ba chelet.
Mereka yang mendapat vonis hukuman mati termasuk para pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM) Essam al-Erian, Mohamed Beltagi, dan Safwat Higazi. Vonis itu termasuk hukuman penjara pada lebih 600 orang lainnya, juga pengadilan massal pada mereka yang dituduh melakukan pembunuhan dan menyulut kekerasan selama unjuk rasa di lapangan Rabaa Adawiya, Kairo, oleh kelompok IM.
Keputusan pengadilan itu dapat diajukan banding dalam 60 hari. Vonis pengadilan itu dibacakan di kompleks penjara Tora, selatan Kairo. Lapangan Rabaa menjadi insiden tunggal paling mematikan dalam kerusuhan setelah pemimpin Mesir Hosni Mubarak digulingkan pada 2011.
Unjuk rasa itu terjadi beberapa pekan setelah militer mengudeta Presiden Mesir Mohamed Mursi yang terpilih pertama kali melalui pemilu secara demokratis. Kelompok HAM menyatakan lebih dari 800 demonstran tewas dalam unjuk rasa itu. Amnesty International juga mengecam vonis pengadilan tersebut.
“Mereka yang dihukum penjara termasuk warga Amerika Serikat Moustafa Kassem,” kata kelompok HAM Pretrial Rights International.
AS merupakan aliansi terdekat Mesir dan salah satu pendonor terbesar bagi Kairo. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bertemu Kepala Komando Pusat AS Jenderal Joseph Votel saat kedua negara menggelar latihan militer gabungan di lepas pantai Mediterania Mesir.
(don)
