RI Cabut Dukungan Semua Resolusi Politik AIPA
Jum'at, 07 September 2018 - 17:22 WIB
RI Cabut Dukungan Semua Resolusi Politik AIPA
A
A
A
SINGAPURA - Delegasi Parlemen RI dalam ke-39 AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) mencabut dukungan pada seluruh resolusi politik yang telah dibahas dalam sidang Komite Politik pada Rabu (5/9).
Alasannya, Myanmar menolak membahas resolusi bersama terkait tragedi kemanusiaan yang dialami etnik muslim Rohingya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon yang memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam sidang di Komite Politik menyampaikan DPR RI bersikap tegas terhadap isu kemanusiaan di Myanmar.
“Sebagai anggota komunitas internasional, sesudah Parlemen Dunia, atau IPU (Inter-Parliamentary Union), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi atas isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga bisa melahirkan resolusi serupa,” papar pernyataan Fadli Zon pada KORAN SINDO.
Dia menambahkan, “Tentu saja resolusi itu bisa disesuaikan, disusun bersama-sama, berdasarkan semangat ASEAN. Dan Indonesia sangat terbuka dalam mendialogkan semua itu.”
Fadli Zon menjelaskan, sejak sidang di Komite Eksekutif pada Senin (3/9) malam lalu, ataupun dalam seluruh dialog dan rapat sepanjang Selasa (4/9), Indonesia sangat terbuka dan sudah melakukan berbagai kompromi terkait proposal resolusi kemanusiaan yang diusulkan.
“Namun, delegasi Myanmar terus memarkir bus di depan pintu dialog yang telah di bangun. Sikap itu menyulitkan AIPA bisa mengambil langkah maju dalam isu ini,” ujar dia.
“Seperti halnya sidang AIPA tahun lalu di Manila, tahun ini Indonesia kembali mengajukan proposal resolusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
Kami ingin mengajak parlemen negara-negara ASEAN lain untuk tak menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di halaman kita sendiri,” papar dia.
Sebab, menurut Fadli Zon, jika AIPA tak sanggup melahirkan resolusi apapun mengenai masalah tersebut, lalu apa gunanya AIPA? “Prinsipnya, kita hanya bisa menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara jika kita sendiri bisa menghargai kemanusiaan,” kata dia.
“Apa yang terjadi di Rakhine bukan hanya masalah domestik sebagaimana yang selalu diklaim delegasi Myanmar. Masalah itu sudah jadi masalah kawasan dan masalah internasional,” papar dia. Fadli Zon mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah terkena dampaknya, terkait urusan pengungsi.
Begitu juga dengan Bangladesh, yang sekarang jadi tempat pengungsian terbesar di dunia. “Jadi, ini bukan lagi urusan domestik Myanmar, atau urusan bilateral antara Myanmar dan Bangladesh.
Seluruh komunitas internasional menganggapnya sebagai tragedi kemanusiaan,” ungkap dia. “Dalam sidang, beberapa negara sebenarnya sudah mengusulkan sejumlah solusi agar sidang Komite Politik AIPA tidak buntu.
Dan Indonesia sudah terbuka terhadap perbaikan proposal yang telah kami ajukan. Misalnya, delegasi Thailand telah mengusulkan agar resolusi kami diubah menjadi resolusi pembentukan “Working Group AIPA for Humanitarian Situation in Myanmar”,” kata dia.
AIPA akan mengirimkan delegasi untuk mengetahui apa yang terjadi di Rakhine. “Kami sudah sepakat dengan usulan tersebut. Namun, Myanmar terus-menerus bersikap defensif,” ungkap dia.
Fadli Zon menjelaskan, proses pengambilan keputusan dalam Sidang AIPA menganut sistem konsensus. Jadi, jika ada satu negara yang tidak sepakat, maka tak ada kesepakatan yang dihasilkan. “Dalam dua sidang AIPA terakhir, Myanmar telah menggunakan dalih konsensus ini untuk menolak proposal resolusi kemanusiaan yang diajukan Indonesia,“ kata dia.
Alasannya, Myanmar menolak membahas resolusi bersama terkait tragedi kemanusiaan yang dialami etnik muslim Rohingya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon yang memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam sidang di Komite Politik menyampaikan DPR RI bersikap tegas terhadap isu kemanusiaan di Myanmar.
“Sebagai anggota komunitas internasional, sesudah Parlemen Dunia, atau IPU (Inter-Parliamentary Union), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi atas isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga bisa melahirkan resolusi serupa,” papar pernyataan Fadli Zon pada KORAN SINDO.
Dia menambahkan, “Tentu saja resolusi itu bisa disesuaikan, disusun bersama-sama, berdasarkan semangat ASEAN. Dan Indonesia sangat terbuka dalam mendialogkan semua itu.”
Fadli Zon menjelaskan, sejak sidang di Komite Eksekutif pada Senin (3/9) malam lalu, ataupun dalam seluruh dialog dan rapat sepanjang Selasa (4/9), Indonesia sangat terbuka dan sudah melakukan berbagai kompromi terkait proposal resolusi kemanusiaan yang diusulkan.
“Namun, delegasi Myanmar terus memarkir bus di depan pintu dialog yang telah di bangun. Sikap itu menyulitkan AIPA bisa mengambil langkah maju dalam isu ini,” ujar dia.
“Seperti halnya sidang AIPA tahun lalu di Manila, tahun ini Indonesia kembali mengajukan proposal resolusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
Kami ingin mengajak parlemen negara-negara ASEAN lain untuk tak menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di halaman kita sendiri,” papar dia.
Sebab, menurut Fadli Zon, jika AIPA tak sanggup melahirkan resolusi apapun mengenai masalah tersebut, lalu apa gunanya AIPA? “Prinsipnya, kita hanya bisa menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara jika kita sendiri bisa menghargai kemanusiaan,” kata dia.
“Apa yang terjadi di Rakhine bukan hanya masalah domestik sebagaimana yang selalu diklaim delegasi Myanmar. Masalah itu sudah jadi masalah kawasan dan masalah internasional,” papar dia. Fadli Zon mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah terkena dampaknya, terkait urusan pengungsi.
Begitu juga dengan Bangladesh, yang sekarang jadi tempat pengungsian terbesar di dunia. “Jadi, ini bukan lagi urusan domestik Myanmar, atau urusan bilateral antara Myanmar dan Bangladesh.
Seluruh komunitas internasional menganggapnya sebagai tragedi kemanusiaan,” ungkap dia. “Dalam sidang, beberapa negara sebenarnya sudah mengusulkan sejumlah solusi agar sidang Komite Politik AIPA tidak buntu.
Dan Indonesia sudah terbuka terhadap perbaikan proposal yang telah kami ajukan. Misalnya, delegasi Thailand telah mengusulkan agar resolusi kami diubah menjadi resolusi pembentukan “Working Group AIPA for Humanitarian Situation in Myanmar”,” kata dia.
AIPA akan mengirimkan delegasi untuk mengetahui apa yang terjadi di Rakhine. “Kami sudah sepakat dengan usulan tersebut. Namun, Myanmar terus-menerus bersikap defensif,” ungkap dia.
Fadli Zon menjelaskan, proses pengambilan keputusan dalam Sidang AIPA menganut sistem konsensus. Jadi, jika ada satu negara yang tidak sepakat, maka tak ada kesepakatan yang dihasilkan. “Dalam dua sidang AIPA terakhir, Myanmar telah menggunakan dalih konsensus ini untuk menolak proposal resolusi kemanusiaan yang diajukan Indonesia,“ kata dia.
(don)
