Trump Akan Pimpin Pertemuan DK PBB Bahas Iran
Rabu, 05 September 2018 - 11:09 WIB
Trump Akan Pimpin Pertemuan DK PBB Bahas Iran
A
A
A
NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan memimpin pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Iran yang akan menyoroti pelanggaran hukum internasional selama pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York. Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.
Amerika Serikat, yang memegang kursi kepresidenan DK PBB untuk September, telah gagal mendorong Dewan Keamanan untuk memanggil Iran. Haley secara teratur menyerang Iran, menuduhnya ikut campur dalam perang di Suriah dan Yaman.
"Trump memimpin pertemuan untuk mengatasi pelanggaran Iran terhadap hukum internasional dan ketidakstabilan secara umum yang ditanggung Iran di seluruh wilayah Timur Tengah," kata Haley seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).
Para diplomat mengatakan Iran dapat meminta untuk berbicara pada pertemuan 26 September, pada pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB. Presiden Iran Hassan Rouhani diperkirakan akan berpidato pada 25 September. Misi Iran untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan dengan pidato Rouhani.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan pertemuan Iran harus fokus pada pelaksanaan resolusi 2015 tentang Iran.
"Kami sangat berharap bahwa akan ada pandangan yang disuarakan sehubungan dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional 2015," ujar Polyanskiy kepada dewan.
Trump pada Mei lalu menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang ditujukan untuk menghentikan kemampuan nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi. Trump memerintahkan reimposisi sanksi AS yang ditangguhkan berdasarkan perjanjian itu.
Iran masih tunduk pada embargo senjata PBB dan pembatasan lain yang terkandung dalam resolusi, yang mengabadikan kesepakatan nuklir. Kekuatan Eropa telah berusaha untuk menyelamatkan kesepakatan itu.
Pada bulan Februari, Rusia memveto tawaran yang dipimpin AS untuk Dewan Keamanan guna memanggil Teheran karena gagal untuk mencegah senjatanya jatuh ke tangan kelompok Houthi, tuduhan yang dibantah oleh Teheran.
Beberapa anggota dewan pada hari Selasa juga menyatakan menentang rencana Haley untuk mengadakan pertemuan pada hari Rabu terkait krisis di Nikaragua.
Lebih dari 300 orang telah tewas dan ribuan lainnya terluka dalam tindakan keras kepolisian setempat dan kelompok-kelompok bersenjata atas aksi protes terhadap rencana pemerintah Nikaragua untuk memotong tunjangan kesejahteraan. Protes berkembang menjadi sikap oposisi yang lebih luas terhadap Presiden Daniel Ortega.
China, Rusia, Bolivia dan lain-lain mengatakan situasi di Nikaragua bukan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional karena itu tidak boleh dibicarakan oleh dewan. Bolivia diperkirakan akan berusaha memblokir pertemuan pada hari Rabu tetapi tidak memiliki dukungan sembilan suara minimum yang diperlukan untuk melakukannya, kata para diplomat.
Amerika Serikat, yang memegang kursi kepresidenan DK PBB untuk September, telah gagal mendorong Dewan Keamanan untuk memanggil Iran. Haley secara teratur menyerang Iran, menuduhnya ikut campur dalam perang di Suriah dan Yaman.
"Trump memimpin pertemuan untuk mengatasi pelanggaran Iran terhadap hukum internasional dan ketidakstabilan secara umum yang ditanggung Iran di seluruh wilayah Timur Tengah," kata Haley seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).
Para diplomat mengatakan Iran dapat meminta untuk berbicara pada pertemuan 26 September, pada pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB. Presiden Iran Hassan Rouhani diperkirakan akan berpidato pada 25 September. Misi Iran untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan dengan pidato Rouhani.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan pertemuan Iran harus fokus pada pelaksanaan resolusi 2015 tentang Iran.
"Kami sangat berharap bahwa akan ada pandangan yang disuarakan sehubungan dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional 2015," ujar Polyanskiy kepada dewan.
Trump pada Mei lalu menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang ditujukan untuk menghentikan kemampuan nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi. Trump memerintahkan reimposisi sanksi AS yang ditangguhkan berdasarkan perjanjian itu.
Iran masih tunduk pada embargo senjata PBB dan pembatasan lain yang terkandung dalam resolusi, yang mengabadikan kesepakatan nuklir. Kekuatan Eropa telah berusaha untuk menyelamatkan kesepakatan itu.
Pada bulan Februari, Rusia memveto tawaran yang dipimpin AS untuk Dewan Keamanan guna memanggil Teheran karena gagal untuk mencegah senjatanya jatuh ke tangan kelompok Houthi, tuduhan yang dibantah oleh Teheran.
Beberapa anggota dewan pada hari Selasa juga menyatakan menentang rencana Haley untuk mengadakan pertemuan pada hari Rabu terkait krisis di Nikaragua.
Lebih dari 300 orang telah tewas dan ribuan lainnya terluka dalam tindakan keras kepolisian setempat dan kelompok-kelompok bersenjata atas aksi protes terhadap rencana pemerintah Nikaragua untuk memotong tunjangan kesejahteraan. Protes berkembang menjadi sikap oposisi yang lebih luas terhadap Presiden Daniel Ortega.
China, Rusia, Bolivia dan lain-lain mengatakan situasi di Nikaragua bukan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional karena itu tidak boleh dibicarakan oleh dewan. Bolivia diperkirakan akan berusaha memblokir pertemuan pada hari Rabu tetapi tidak memiliki dukungan sembilan suara minimum yang diperlukan untuk melakukannya, kata para diplomat.
(ian)
