Soal Pemotongan Dana Bantuan oleh AS, Palestina: Bentuk Pemerasan Murahan
Minggu, 26 Agustus 2018 - 18:18 WIB
Soal Pemotongan Dana Bantuan oleh AS, Palestina: Bentuk Pemerasan Murahan
A
A
A
RAMALLAH - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memotong dana bantuan kepada Palestina adalah bentuk pemerasan murahan.
“Pemerintah AS menunjukkan penggunaan pemerasan murahan sebagai alat politik. Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan diintimidasi dan tidak akan menyerah pada pemaksaan. Hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual," kata Komite Eksekutif PLO, Hanan Ashraw, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (26/8).
Hal senada diungkapkan oleh juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rdeneh yang mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tekanan politik dan keuangan yang berkelanjutan terhadap kepemimpinan Palestina. Ia mengatakan, AS harus sepenuhnya sadar bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara Palestina
Seperti diketahui, Pemerintahan Donald Trump mengatakan, memotong bantuan bilateral ke Palestina setelah melakukan peninjauan dana untuk proyek-proyek di Tepi Barat dan Gaza. Dana itu nantinya akan dialihkan ke proyek prioritas tinggi di tempat lain.
Kementerian Luar Negeri AS memberi tahu Kongres tentang keputusan itu dalam pemberitahuan singkat, tiga paragraf yang dikirim terlebih dahulu kepada anggota parlemen dan kemudian kepada wartawan pada hari Jumat. Langkah ini muncul ketika Trump dan staf para penasihat Timur Tengahnya, Jared Kushner dan Jason Greenblatt, di kantor mereka untuk mempersiapkan peluncuran rencana perdamaian yang jauh lebih jelas bagi Israel dan Palestina.
Satu masalah utama yang dimiliki AS dengan dukungan untuk Otoritas Palestina adalah tunjangan yang dibayarkan kepada keluarga warga Palestina yang terbunuh, terluka atau dipenjara karena serangan terhadap Israel. Israel dan pemerintahan Trump, telah berulang kali menuntut agar pembayaran-pembayaran dari apa yang disebut "dana para martir" dihentikan karena mereka mendorong terorisme. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak untuk melakukannya.
Namun, beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa mengurangi dana bantuan ke Palestina hanya akan memperkuat rival Abbas yang lebih radikal dalam gerakan militan Hamas yang memerintah Gaza.
“Pemerintah AS menunjukkan penggunaan pemerasan murahan sebagai alat politik. Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan diintimidasi dan tidak akan menyerah pada pemaksaan. Hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual," kata Komite Eksekutif PLO, Hanan Ashraw, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (26/8).
Hal senada diungkapkan oleh juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rdeneh yang mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tekanan politik dan keuangan yang berkelanjutan terhadap kepemimpinan Palestina. Ia mengatakan, AS harus sepenuhnya sadar bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara Palestina
Seperti diketahui, Pemerintahan Donald Trump mengatakan, memotong bantuan bilateral ke Palestina setelah melakukan peninjauan dana untuk proyek-proyek di Tepi Barat dan Gaza. Dana itu nantinya akan dialihkan ke proyek prioritas tinggi di tempat lain.
Kementerian Luar Negeri AS memberi tahu Kongres tentang keputusan itu dalam pemberitahuan singkat, tiga paragraf yang dikirim terlebih dahulu kepada anggota parlemen dan kemudian kepada wartawan pada hari Jumat. Langkah ini muncul ketika Trump dan staf para penasihat Timur Tengahnya, Jared Kushner dan Jason Greenblatt, di kantor mereka untuk mempersiapkan peluncuran rencana perdamaian yang jauh lebih jelas bagi Israel dan Palestina.
Satu masalah utama yang dimiliki AS dengan dukungan untuk Otoritas Palestina adalah tunjangan yang dibayarkan kepada keluarga warga Palestina yang terbunuh, terluka atau dipenjara karena serangan terhadap Israel. Israel dan pemerintahan Trump, telah berulang kali menuntut agar pembayaran-pembayaran dari apa yang disebut "dana para martir" dihentikan karena mereka mendorong terorisme. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak untuk melakukannya.
Namun, beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa mengurangi dana bantuan ke Palestina hanya akan memperkuat rival Abbas yang lebih radikal dalam gerakan militan Hamas yang memerintah Gaza.
(esn)
