AS Bantah Bakal Restui Pengakuan Israel Atas Golan
Rabu, 22 Agustus 2018 - 14:56 WIB
AS Bantah Bakal Restui Pengakuan Israel Atas Golan
A
A
A
TEL AVIV - Pemerintahan Trump tidak membahas kemungkinan Amerika Serikat (AS) mengakui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Hal itu dikatakan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.
Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak didukung secara internasional. Pada bulan Mei, seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa pengakuan AS dapat dilakukan dalam beberapa bulan.
"Saya telah mendengar ide itu disarankan tetapi tidak ada diskusi tentang itu, tidak ada keputusan dalam pemerintahan AS," kata Bolton saat berkunjung ke Israel.
"Jelas kami memahami klaim Israel bahwa mereka telah mencaplok Dataran Tinggi Golan - kami memahami posisi mereka - tetapi tidak ada perubahan dalam posisi AS untuk saat ini," tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/8/2018).
Palestina berusaha mendapatkan wilayah lain yang diduduki Israel pada 1967 - Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur - untuk negara masa depannya. Pembicaraan yang didukung AS tentang tujuan itu terhenti pada tahun 2014.
Pemerintahan Trump telah mencoba untuk memulai kembali diplomasi namun ditanggapi dingin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pasalnya, AS telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Desember lalu.
Washington juga mengisyaratkan kemungkinan mengakomodasi permukiman Israel di Tepi Barat, menghilangkan istilah "diduduki" dari beberapa dokumentasi AS tentang wilayah itu. Sebagian besar kekuatan dunia menganggap pemukiman itu ilegal.
Ditanya apakah pemerintahan Trump membayangkan negara Palestina sebagai jalan ke depan, Bolton terdengar berhati-hati.
"Saya pikir itu telah menjadi pandangan AS untuk waktu yang lama yang pada akhirnya orang Israel dan Palestina akan harus menyetujui ini," ujarnya diplomatis.
"Tidak ada yang akan memaksakan kedamaian dalam hal itu," imbuhnya.
"Apakah pembicaraan damai dengan Abbas bisa dilanjutkan adalah terserah padanya," cetus Bolton.
Penasihat Trump tersebut lebih berterus terang tentang pemangkasan dana Washington untuk Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA). UNRWA adalah badan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terlantar akibat perang pendirian Israel 1948 dan jutaan keturunan mereka.
“UNRWA adalah mekanisme yang gagal. Ini melanggar standar hukum internasional tentang status pengungsi. Program UNRWA adalah satu-satunya dalam sejarah berdasarkan pada asumsi bahwa status pengungsi adalah turun temurun, dan saya pikir sudah lama terlambat bahwa kita telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pendanaan,” tutur Bolton.
UNRWA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan itu dapat memperparah kesulitan di Gaza, daerah kantong yang telah berada di bawah blokade Israel dan Mesir yang dirancang untuk mengisolasi para penguasa Hamas yang beragama Islam. Abbas, yang berasal dari faksi pesaing Hamas, juga telah membatasi pendanaan untuk Gaza.
Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB, berusaha menempatkan tanggung jawab atas penderitaan Gaza pada Hamas. Ia pun memperdebatkan hubungan antara anggaran UNRWA dan kesejahteraan Palestina.
“Sebagian besar pengeluaran UNRWA benar-benar pergi untuk mengabadikan status pengungsi orang Palestina, dan saya pikir itu adalah kesalahan. Saya pikir itu adalah kesalahan dari sudut pandang kemanusiaan ... pengabadian status yang tidak alami,” ujarnya.
"Saya pikir apa yang ingin kita lihat untuk Palestina adalah nyata, mendapatkan pekerjaan," sambung Bolton, menggemakan seruan Washington dan Israel untuk perbaikan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza.
"Kecuali Anda memiliki ekonomi yang berfungsi, Anda tidak akan pernah memiliki stabilitas sosial dan politik," tukasnya.
Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak didukung secara internasional. Pada bulan Mei, seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa pengakuan AS dapat dilakukan dalam beberapa bulan.
"Saya telah mendengar ide itu disarankan tetapi tidak ada diskusi tentang itu, tidak ada keputusan dalam pemerintahan AS," kata Bolton saat berkunjung ke Israel.
"Jelas kami memahami klaim Israel bahwa mereka telah mencaplok Dataran Tinggi Golan - kami memahami posisi mereka - tetapi tidak ada perubahan dalam posisi AS untuk saat ini," tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/8/2018).
Palestina berusaha mendapatkan wilayah lain yang diduduki Israel pada 1967 - Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur - untuk negara masa depannya. Pembicaraan yang didukung AS tentang tujuan itu terhenti pada tahun 2014.
Pemerintahan Trump telah mencoba untuk memulai kembali diplomasi namun ditanggapi dingin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pasalnya, AS telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Desember lalu.
Washington juga mengisyaratkan kemungkinan mengakomodasi permukiman Israel di Tepi Barat, menghilangkan istilah "diduduki" dari beberapa dokumentasi AS tentang wilayah itu. Sebagian besar kekuatan dunia menganggap pemukiman itu ilegal.
Ditanya apakah pemerintahan Trump membayangkan negara Palestina sebagai jalan ke depan, Bolton terdengar berhati-hati.
"Saya pikir itu telah menjadi pandangan AS untuk waktu yang lama yang pada akhirnya orang Israel dan Palestina akan harus menyetujui ini," ujarnya diplomatis.
"Tidak ada yang akan memaksakan kedamaian dalam hal itu," imbuhnya.
"Apakah pembicaraan damai dengan Abbas bisa dilanjutkan adalah terserah padanya," cetus Bolton.
Penasihat Trump tersebut lebih berterus terang tentang pemangkasan dana Washington untuk Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA). UNRWA adalah badan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terlantar akibat perang pendirian Israel 1948 dan jutaan keturunan mereka.
“UNRWA adalah mekanisme yang gagal. Ini melanggar standar hukum internasional tentang status pengungsi. Program UNRWA adalah satu-satunya dalam sejarah berdasarkan pada asumsi bahwa status pengungsi adalah turun temurun, dan saya pikir sudah lama terlambat bahwa kita telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pendanaan,” tutur Bolton.
UNRWA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan itu dapat memperparah kesulitan di Gaza, daerah kantong yang telah berada di bawah blokade Israel dan Mesir yang dirancang untuk mengisolasi para penguasa Hamas yang beragama Islam. Abbas, yang berasal dari faksi pesaing Hamas, juga telah membatasi pendanaan untuk Gaza.
Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB, berusaha menempatkan tanggung jawab atas penderitaan Gaza pada Hamas. Ia pun memperdebatkan hubungan antara anggaran UNRWA dan kesejahteraan Palestina.
“Sebagian besar pengeluaran UNRWA benar-benar pergi untuk mengabadikan status pengungsi orang Palestina, dan saya pikir itu adalah kesalahan. Saya pikir itu adalah kesalahan dari sudut pandang kemanusiaan ... pengabadian status yang tidak alami,” ujarnya.
"Saya pikir apa yang ingin kita lihat untuk Palestina adalah nyata, mendapatkan pekerjaan," sambung Bolton, menggemakan seruan Washington dan Israel untuk perbaikan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza.
"Kecuali Anda memiliki ekonomi yang berfungsi, Anda tidak akan pernah memiliki stabilitas sosial dan politik," tukasnya.
(ian)
