Menlu Iran Bantah Bakal Bertemu Pompeo

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, tidak ada rencana pertemuan dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) termasuk koleganya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo di Majelis Umum PBB. Demikia laporan yang diturunkan kantor berita Tasnim.

Ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan para pejabat AS, termasuk Pompeo, di sela-sela Sidang Umum PBB, Zarif mengatakan: "Tidak, tidak ada pertemuan seperti itu direncanakan. Kami telah berulang kali mengumumkan posisi kami," kutip Al Arabiya dari Tasnim, Sabtu (11/8/2018).

Awal pekan ini, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran sejalan dengan keputusan Presiden Donald Trump menarik keluar dari kesepakatan 2015 tentang program nuklir Iran.

“Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah diberlakukan, dan pada bulan November mereka naik ke tingkat lain. Siapa pun yang berbisnis dengan Iran tidak akan berbisnis dengan Amerika Serikat. Saya meminta perdamaian dunia, tidak kurang!” cuit Trump dalam akun Twitternya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, Washington akan terus menjatuhkan sanksi kepada Iran, sampai Iran dapat menjadi sebuah "negara normal".

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat akan mengaktifkan banyak sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran.

Tindakan ini akan membawa sanksi AS terhadap Iran ke level yang setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral yang dicapai pada tahun 2015.

Presiden AS Donald Trump menarik AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 8 Mei lalu sementara para penandatangan lainnya bersumpah untuk tetap berkomitmen terhadapnya.

Sanksi pertama menargetkan pembelian uang kertas AS, perdagangan emas dan logam mulia lainnya, serta penggunaan grafit, batu bara, aluminium, dan baja pada proses industri Teheran. Mereka juga mempengaruhi transaksi terkait dengan Rial Iran, penerbitan utang negara, dan sektor otomotif negara itu.

Putaran sanksi lainnya, yang akan diberlakukan ulang pada bulan November, berlaku di sektor pelabuhan Iran, sektor energi dan pengiriman, transaksi terkait perminyakan, dan transaksi asing dengan Bank Sentral Iran, menurut pernyataan itu.