Najib Razak Bayar Kekurangan Uang Jaminan

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak kemarin membayar sisa kekurangan uang jaminan dengan total 1 juta ringgit (Rp3,5 miliar).

Najib didakwa pekan lalu dengan tiga dakwaan kriminal pelanggaran kepercayaan dan satu dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana 42 juta ringgit milik SRC International, bekas anak usaha 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dia dirikan.

Uang jaminan pembebasan itu oleh pengadilan ditetapkan sebesar 1 juta ringgit secara tunai dengan dua penanggung. Uang jaminan pertama dibayar oleh dua anaknya saat Najib didakwa pengadilan. Para pendukungnya juga mengumpulkan ratusan ribu ringgit untuk membayar sisa kekurangan uang jaminan 500.000 ringgit (Rp1,8 miliar).

Dua anak Najib, Nooryana Najwa dan Norashman membayar uang itu setelah mereka tiba di Kompleks Pengadilan Jalan Duta, Kuala Lumpur, sekitar pukul 10 pagi kemarin. Mereka ditemani suami Nooryana Najwa, Daniyar Kessibayev. Mereka bersama Najib dan istrinya Rosmah Mansor sekitar pukul 11.40 pagi.

Setelah membayar uang kekurangan jaminan itu, Najib keluar dari kantor dan menerima 489.166 ringgit (Rp1,7 miliar) dari "Tabung Solidariti Bebaskan Najib" yang diserahkan Kepala Sekretariat Solidaritas Najib Razak Mohd Razlan Muhammad Rafii.

Najib dan Rosmah meninggalkan lokasi itu mengendarai mobil Toyota MPV warna putih. Najib terlihat gembira dan melambaikan tangan pada para pendukungnya di luar kompleks gedung pengadilan.

Sementara, PM Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan pemerintahannya berencana mengamandemen undang-undang (UU) anti-korupsi sehingga PM dan deputi PM harus mengumumkan hadiah yang dia terima pada badan anti-korupsi.

Langkah ini diambil saat berbagai barang mewah bernilai jutaan dolar disita dari kediaman milik keluarga Najib. Dia menyatakan sebagian besar barang mewah itu adalah hadiah, termasuk barang yang diberikan oleh para pemimpin asing.

Sesuai usulan perubahan, semua anggota parlemen dan anggota pemerintahan harus mengumumkan jika mereka menerima hadiah apapun bernilai lebih dari USD124 pada PM dengan salinan laporan ke Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC). PM akan mendeklarasikan secara langsung pada MACC.

UU itu sedang dipelajari sehingga anggota pemerintahan dapat didakwa dengan UU anti-korupsi seperti pejabat publik.

Tahun lalu, Najib dapat melawan gugatan yang diajukan padanya oleh Mahathir dan dua orang lainnya karena Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menyatakan dia bukan anggota kantor publik tapi anggota pemerintahan.

“Jadi jika pengadilan mengatakan, dengan kondisi sangat mencurigakan, PM dan deputi PM di atas hukum, kita dapat mengubahnya untuk memastikan itu terjangkau hukum,” kata Mahathir, kemarin.

Sejak menjabat sebagai PM, Mahathir juga meninjau ulang dan menghentikan berbagai proyek kerja sama yang dibuat di era pemerintahan Najib. Salah satunya dalam proyek Jalur Kereta Cepat (HSR) antara Singapura dan Malaysia.

Singapura telah mengirim nota diplomatik pada 1 Juni untuk meminta keterangan sikap Malaysia dalam proyek HSR karena biaya dalam proyek itu terus meningkat cepat. Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan menyatakan di depan parlemen bahwa setelah berbagai pernyataan para petinggi Malaysia, termasuk Mahathir tentang proyek HSR, tampaknya Malaysia tidak lagi berminat melanjutkan proyek kereta yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura itu.

Kesepakatan bilateral telah ditandatangani pada Desember 2016 sebagai traktat internasional untuk membangun HSR sehingga pengguna dapat melakukan perjalanan dari Distrik Jurong Lake ke Bandar Malaysia, Kuala Lumpur dalam 90 menit.

Singapura telah mengirim nota diplomatik untuk meminta keterangan sikap Malaysia dalam proyek tersebut tapi hingga kemarin belum ada jawaban resmi. “Pernyataan publik oleh para menteri Malaysia dan PM Dr Mahathir sendiri, untuk menghentikan proyek itu tidak dilanjutkan melalui komunitasi resmi apapun dengan kami,” kata Khaw.

Berdasarkan perkiraan awal, pemerintah Singapura telah menghabiskan lebih dari 250 juta dolar Singapura untuk proyek HSR hingga akhir Mei tahun ini, termasuk biaya konsultan yang mendesain infrastruktur sipil, biaya tenaga kerja untuk mengatasi dan melaksanakan proyek, serta biaya untuk akuisisi tanah.

“Ini uang sebenarnya yang telah dikeluarkan, uang pembayar pajak kami,” papar Khaw. (Syarifudin)