Lembaga HAM Dituding Jadi Biang Kerok Keluarnya AS dari Dewan PBB
Lembaga HAM Dituding Jadi Biang Kerok Keluarnya AS dari Dewan PBB
A
A
A
NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, menuding lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) telah menggagalkan desakan AS untuk terjadinya perubahan pada Dewan HAM PBB. Ia pun menyebut mereka memberikan komtribusi terhadap keputusan Washington untuk keluar dari badan PBB tersebut.
Dalam sebuah surat yang dikirim ke organisasi non-pemerintah, Haley mengeluh bahwa mereka telah memainkan peran "dekonstruksi" dengan menolak untuk mendukung upaya AS menjadikan Israel sebagai agenda dewan.
Saat mengumumkan pengunduran diri AS dari Dewan HAM PBB, Haley mengutuk kemunafikan anggotanya dan dugaan bias tak kenal ampun terhadap Israel.
"Anda harus tahu bahwa upaya Anda untuk memblokir perundingan dan menggagalkan reformasi merupakan faktor yang berkontribusi dalam keputusan AS untuk mundur dari dewan," kata Haley dalam suratnya.
"Anda menempatkan diri Anda di sisi Rusia dan China, dan berlawanan dengan Amerika Serikat, pada masalah kunci hak asasi manusia," imbuhnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (21/6/2018).
Haley mengacu pada surat oleh 18 kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International kepada negara-negara anggota PBB pada bulan Mei yang menyatakan keprihatinan bahwa rancangan resolusi AS di Majelis Umum dapat melemahkan dewan hak asasi manusia.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan dapat memicu "amarah permusuhan," mungkin dari China dan Rusia, untuk melemahkan pekerjaan dewan yang memantau krisis hak asasi manusia di seluruh dunia.
"Usul permusuhan seperti itu bisa mendapat dukungan luas dan AS mungkin tidak dapat menghentikannya," kata Direktur Human Rights Watch (HRW) PBB, Louis Charbonneau.
Pada akhirnya AS tidak mendorong maju proposal tersebut ke Majelis Umum karena kurangnya dukungan dari sekutu yang memperingatkan bahwa perubahan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau mungkin gagal untuk memenangkan adopsi.
Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth berpendapat bahwa reformasi sedang dilakukan untuk memperbaiki cara kerja dewan yang beranggotakan 47 negara di Jenewa tetapi Amerika Serikat "menjauh dari" upaya itu dan memilih untuk "secara teatrikal" keluar dari dewan.
"Dengan menyerang dan menyalahkan LSM atas kegagalannya sendiri, administrasi Trump mengambil satu halaman dari buku beberapa pemerintah terburuk di seluruh dunia," ujar Charbonneau.
Haley telah berulang kali mengancam selama setahun terakhir untuk keluar dari dewan hak asasi kecuali ada reformasi dalam agenda dan pemilihan anggotanya, yang sering berjalan tanpa rintangan sebagai kandidat wilayah, terlepas dari catatan hak asasi mereka.
Tahun lalu, Amerika Serikat mendesak negara-negara Afrika untuk mundur mendukung pencalonan Republik Demokratik Kongo ke dewan hak asasi manusia, tetapi gagal.
Kelompok hak asasi manusia juga telah menyuarakan keprihatinan tentang pemberian kursi Republik Demokratik Kongo di Dewan HAM PBB, mengutip kekerasan di Kasai, pembunuhan dua ahli PBB yang sedang menyelidiki kuburan massal di sana, dan penangkapan sejumlah demonstran oposisi.
Dalam sebuah surat yang dikirim ke organisasi non-pemerintah, Haley mengeluh bahwa mereka telah memainkan peran "dekonstruksi" dengan menolak untuk mendukung upaya AS menjadikan Israel sebagai agenda dewan.
Saat mengumumkan pengunduran diri AS dari Dewan HAM PBB, Haley mengutuk kemunafikan anggotanya dan dugaan bias tak kenal ampun terhadap Israel.
"Anda harus tahu bahwa upaya Anda untuk memblokir perundingan dan menggagalkan reformasi merupakan faktor yang berkontribusi dalam keputusan AS untuk mundur dari dewan," kata Haley dalam suratnya.
"Anda menempatkan diri Anda di sisi Rusia dan China, dan berlawanan dengan Amerika Serikat, pada masalah kunci hak asasi manusia," imbuhnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (21/6/2018).
Haley mengacu pada surat oleh 18 kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International kepada negara-negara anggota PBB pada bulan Mei yang menyatakan keprihatinan bahwa rancangan resolusi AS di Majelis Umum dapat melemahkan dewan hak asasi manusia.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan dapat memicu "amarah permusuhan," mungkin dari China dan Rusia, untuk melemahkan pekerjaan dewan yang memantau krisis hak asasi manusia di seluruh dunia.
"Usul permusuhan seperti itu bisa mendapat dukungan luas dan AS mungkin tidak dapat menghentikannya," kata Direktur Human Rights Watch (HRW) PBB, Louis Charbonneau.
Pada akhirnya AS tidak mendorong maju proposal tersebut ke Majelis Umum karena kurangnya dukungan dari sekutu yang memperingatkan bahwa perubahan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau mungkin gagal untuk memenangkan adopsi.
Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth berpendapat bahwa reformasi sedang dilakukan untuk memperbaiki cara kerja dewan yang beranggotakan 47 negara di Jenewa tetapi Amerika Serikat "menjauh dari" upaya itu dan memilih untuk "secara teatrikal" keluar dari dewan.
"Dengan menyerang dan menyalahkan LSM atas kegagalannya sendiri, administrasi Trump mengambil satu halaman dari buku beberapa pemerintah terburuk di seluruh dunia," ujar Charbonneau.
Haley telah berulang kali mengancam selama setahun terakhir untuk keluar dari dewan hak asasi kecuali ada reformasi dalam agenda dan pemilihan anggotanya, yang sering berjalan tanpa rintangan sebagai kandidat wilayah, terlepas dari catatan hak asasi mereka.
Tahun lalu, Amerika Serikat mendesak negara-negara Afrika untuk mundur mendukung pencalonan Republik Demokratik Kongo ke dewan hak asasi manusia, tetapi gagal.
Kelompok hak asasi manusia juga telah menyuarakan keprihatinan tentang pemberian kursi Republik Demokratik Kongo di Dewan HAM PBB, mengutip kekerasan di Kasai, pembunuhan dua ahli PBB yang sedang menyelidiki kuburan massal di sana, dan penangkapan sejumlah demonstran oposisi.
(ian)
Explore More