Keluar dari Dewan HAM, China Sesali Keputusan AS

BEIJING - China menyesali keputusan Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dengan keputusan itu, citra AS sebagai pembela HAM di ambang kehancuran.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik keluar dari dewan pada hari Selasa atas apa yang dikatakannya sebagai bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik keputusan tersebut, mengirim pesan bahwa Amerika Serikat menutup mata terhadap pelanggaran di seluruh dunia.

"China mengekspresikan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang pada briefing reguler.

"China akan terus, bekerja dengan semua pihak, untuk memberikan kontribusinya bagi pengembangan hak asasi manusia yang sehat di seluruh dunia melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/6/2018).

Ditanya tentang kritik AS terhadap catatan hak-hak China, Geng mengatakan Amerika Serikat mengabaikan fakta-fakta dan bahwa siapa pun yang tanpa prasangka dapat melihat kemajuan besar yang telah dibuat China tentang hak asasi manusia.

Publikasi resmi dari pengawas anti-korupsi China mengatakan dalam sebuah komentar bahwa keputusan AS untuk meninggalkan dewan telah menempatkan citra sombong rakyat Amerika sebagai pembela hak asasi manusia di ambang kehancuran.

"Pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan Amerika Serikat dan bahwa 'tidak boleh dan jangan' mengkritik catatan hak negara lain," katanya.

Hak asasi manusia telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, terutama sejak 1989, ketika AS menjatuhkan sanksi pada China setelah tindakan keras berdarah terhadap demonstran pro-demokrasi di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing.

China secara teratur menolak kritik atas catatan hak asasi manusianya dan menunjukkan keberhasilannya dalam mengangkat jutaan orang dari kemiskinan.

Tetapi Partai Komunis yang berkuasa tidak memiliki perbedaan pendapat politik dan sejak Presiden Xi Jinping berkuasa, puluhan pengacara HAM dan aktivis telah ditangkap atau dipenjarakan dalam operasi yang dikatakan aktivis lebih buruk dari pada beberapa dekade.

Beijing juga merilis laporan tahunan yang mencerca AS untuk masalah HAM-nya, selalu mengutip rasisme, standar politik dan kekerasan bersenjata.