Draft Perdamaian Yaman Serukan Houthi Serahkan Rudal Balistik
Kamis, 07 Juni 2018 - 05:56 WIB
Draft Perdamaian Yaman Serukan Houthi Serahkan Rudal Balistik
A
A
A
WASHINGTON - Rencana perdamaian PBB untuk Yaman menyerukan kepada gerakan Houthi untuk menyerahkan misil balistiknya sebagai imbalan untuk mengakhiri kampanye pemboman terhadapnya oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Rencana perdamaian juga menyebut perjanjian pemerintahan transisi.
Rencana tersebut, yang belum dipublikasikan dan masih bisa dimodifikasi, adalah upaya terbaru untuk mengakhiri perang saudara tiga tahun di Yaman. Konflik ini telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia.
Konflik tersebut melibatkan Houthi yang dibantu Iran, yang menguasai Ibu Kota Sanaa pada tahun 2014, melawan pasukan Yaman lainnya yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh sekutu AS Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Koalisi khawatir Houthi adalah bagian dari perebutan kekuasaan regional oleh Teheran.
Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, telah gagal. Tidak jelas apakah rencana baru akan berjalan lebih baik mengingat perbedaan kepentingan para pejuang di lapangan dan para pendukung internasional.
Sebuah rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber yang akrab dengannya mengatakan bahwa sebagai langkah menuju pengaturan keamanan baru, senjata berat dan menengah termasuk rudal balistik akan diserahkan oleh aktor militer non-negara secara teratur dan terencana.
"Tidak ada kelompok bersenjata yang akan dibebaskan dari perlucutan senjata," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/6/2018).
Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, membenarkan bahwa dokumen itu termasuk Houthi, yang telah meluncurkan rudal balistik di negara tetangga Arab Saudi.
Dokumen ini juga mengutip rencana untuk menciptakan pemerintahan transisi, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai, yang jelas ditujukan kepada Houthi, yang tidak mungkin menyerahkan Sanaa tanpa partisipasi dalam pemerintahan mendatang.
“Tujuannya adalah untuk menghubungkan aspek keamanan dan politik dimulai dengan penghentian pertempuran kemudian bergerak menuju penarikan pasukan dan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Tujuan terakhir ini mungkin yang paling sulit,” kata salah satu sumber.
Rencana perdamaian itu dirancang oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang akan menyajikan kerangka kerja untuk negosiasi di Yaman pada pertengahan Juni.
Griffiths berada di Timur Tengah mengerjakan kesepakatan terpisah untuk mencegah serangan terhadap Hodeidah.
Rencana perdamaian yang lebih luas nampaknya dirancang untuk memenangkan gencatan senjata cepat sambil meninggalkan banyak masalah pelik untuk kemudian dinegosiasikan.
Masalah-masalah seperti proses konstitusional dan pemilihan umum, dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak akan dibahas nanti sebagai bagian dari agenda transisi.
Draft dokumen menyerukan untuk membangun pemerintahan transisi yang inklusif, dipimpin oleh perdana menteri yang disepakati, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai.
Rencana ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang berapa banyak representasi yang mungkin diterima oleh Houthi dalam pemerintahan transisi seperti itu.
Sebuah dewan militer nasional akan mengawasi langkah-langkah untuk penarikan bertahap kelompok-kelompok bersenjata dari daerah-daerah tertentu dan penyerahan senjata, termasuk rudal balistik.
Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) untuk urusan luar negeri, mengisyaratkan keinginan Abu Dhabi untuk mendukung upaya Griffith.
“Secara politis, ada kebutuhan untuk mendukung upaya AS. Ini pada akhirnya akan berarti transisi, ke tatanan politik baru di Yaman. Jelas dengan upaya PBB, proses militer dan politik akan melihat Houthi menarik diri dari pusat-pusat kota,” katanya kepada surat kabar berbahasa Inggris UEA, The National.
Pasukan Yaman yang didukung UEA dan Huthi berada dalam kebuntuan atas pelabuhan Laut Merah Hodeidah yang dikendalikan Houthi.
Pasukan Yaman yang didukung Emirat, yang setia kepada Presiden Yaman yang diasingkan Abd-Rabbu Mansour Hadi telah pindah ke dalam 10 km dari Hodeidah, garis batas untuk persediaan kemanusiaan.
Perundingan damai yang didukung PBB antara Houthi dan pemerintah Yaman terakhir diadakan di Kuwait pada Agustus 2016.
Rencana tersebut, yang belum dipublikasikan dan masih bisa dimodifikasi, adalah upaya terbaru untuk mengakhiri perang saudara tiga tahun di Yaman. Konflik ini telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia.
Konflik tersebut melibatkan Houthi yang dibantu Iran, yang menguasai Ibu Kota Sanaa pada tahun 2014, melawan pasukan Yaman lainnya yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh sekutu AS Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Koalisi khawatir Houthi adalah bagian dari perebutan kekuasaan regional oleh Teheran.
Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, telah gagal. Tidak jelas apakah rencana baru akan berjalan lebih baik mengingat perbedaan kepentingan para pejuang di lapangan dan para pendukung internasional.
Sebuah rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber yang akrab dengannya mengatakan bahwa sebagai langkah menuju pengaturan keamanan baru, senjata berat dan menengah termasuk rudal balistik akan diserahkan oleh aktor militer non-negara secara teratur dan terencana.
"Tidak ada kelompok bersenjata yang akan dibebaskan dari perlucutan senjata," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/6/2018).
Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, membenarkan bahwa dokumen itu termasuk Houthi, yang telah meluncurkan rudal balistik di negara tetangga Arab Saudi.
Dokumen ini juga mengutip rencana untuk menciptakan pemerintahan transisi, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai, yang jelas ditujukan kepada Houthi, yang tidak mungkin menyerahkan Sanaa tanpa partisipasi dalam pemerintahan mendatang.
“Tujuannya adalah untuk menghubungkan aspek keamanan dan politik dimulai dengan penghentian pertempuran kemudian bergerak menuju penarikan pasukan dan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Tujuan terakhir ini mungkin yang paling sulit,” kata salah satu sumber.
Rencana perdamaian itu dirancang oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang akan menyajikan kerangka kerja untuk negosiasi di Yaman pada pertengahan Juni.
Griffiths berada di Timur Tengah mengerjakan kesepakatan terpisah untuk mencegah serangan terhadap Hodeidah.
Rencana perdamaian yang lebih luas nampaknya dirancang untuk memenangkan gencatan senjata cepat sambil meninggalkan banyak masalah pelik untuk kemudian dinegosiasikan.
Masalah-masalah seperti proses konstitusional dan pemilihan umum, dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak akan dibahas nanti sebagai bagian dari agenda transisi.
Draft dokumen menyerukan untuk membangun pemerintahan transisi yang inklusif, dipimpin oleh perdana menteri yang disepakati, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai.
Rencana ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang berapa banyak representasi yang mungkin diterima oleh Houthi dalam pemerintahan transisi seperti itu.
Sebuah dewan militer nasional akan mengawasi langkah-langkah untuk penarikan bertahap kelompok-kelompok bersenjata dari daerah-daerah tertentu dan penyerahan senjata, termasuk rudal balistik.
Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) untuk urusan luar negeri, mengisyaratkan keinginan Abu Dhabi untuk mendukung upaya Griffith.
“Secara politis, ada kebutuhan untuk mendukung upaya AS. Ini pada akhirnya akan berarti transisi, ke tatanan politik baru di Yaman. Jelas dengan upaya PBB, proses militer dan politik akan melihat Houthi menarik diri dari pusat-pusat kota,” katanya kepada surat kabar berbahasa Inggris UEA, The National.
Pasukan Yaman yang didukung UEA dan Huthi berada dalam kebuntuan atas pelabuhan Laut Merah Hodeidah yang dikendalikan Houthi.
Pasukan Yaman yang didukung Emirat, yang setia kepada Presiden Yaman yang diasingkan Abd-Rabbu Mansour Hadi telah pindah ke dalam 10 km dari Hodeidah, garis batas untuk persediaan kemanusiaan.
Perundingan damai yang didukung PBB antara Houthi dan pemerintah Yaman terakhir diadakan di Kuwait pada Agustus 2016.
(ian)
