AS Cari Cara Rahasia Bayar Hotel Kim Jong-un selama KTT
Minggu, 03 Juni 2018 - 06:11 WIB
AS Cari Cara Rahasia Bayar Hotel Kim Jong-un selama KTT
A
A
A
SINGAPURA - Di sebuah resor pulau di lepas pantai Singapura, orang-orang Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) bekerja siang dan malam untuk membuat konferensi tingkat tinggi (KTT) bersejarah berlangsung sukses. KTT pada 12 Juni nanti akan mempertemukan Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.
Pertemuan kedua pemimpin tersebut dirancang untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang.
Meski pelaksanaan KTT tinggal menghitung hari, namun masalah logistik yang sangat canggung masih belum terselesaikan. Menurut dua sumber yang terlibat dalam KTT tersebut, masalah yang belum selesai itu adalah siapa yang akan membayar hotel mewah tempat Kim Jong-un menginap nanti.
Rezim Pyongyang yang murah hati tetapi miskin uang telah mensyaratkan bahwa negara asing yang harus membayar tagihan hotel yang dipilih Kim Jong-un.
Hotel yang dipilih diktator muda Korut itu adalah Fullerton, hotel neoklasik megah di dekat muara sungai di Singapura. Tarif satu kamar presidential di hotel ini lebih dari USD6.000 atau lebih dari Rp83 juta per malam.
Masalah logistik itu disepakati antara dua tim yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Joe Hagin dan kepala staf de facto Pyongyang, Kim Chang Son.
KTT ini sempat dibatalkan sepihak oleh Presiden Trump beberapa waktu lalu dengan alasan pemerintah Korea Utara menyuarakan permusuhan terbuka terhadap AS. Namun, Trump akhirnya mengubah keputusannya dan tetap melanjutkan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-un.
Dua sumber mengatakan AS sudah secara terbuka menyanggupi pembiayaan hotel yang dipilih Kim Jong-un. Namun, Washington khawatir Pyongyang akan memanfaatkan kesanggupan AS itu untuk penghinaan. Akibatnya, perencana acara KTT dari pihak AS sedang mempertimbangkan untuk meminta Singapura, negara tuan rumah, untuk membayar tagihan para delegasi Korea Utara.
"Ini adalah penyimpangan ironis dan desakan Korea Utara untuk diperlakukan dengan ‘pijakan yang sama', kata Scott Snyder, seorang ahli Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada hari Sabtu tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa AS akan mengatur pemerintah Singapura untuk membayar akomodasi para delegasi Korea Utara. "AS tidak membayar biaya akomodasi di Singapura untuk delegasi DPRK," ujarnya, mengacu nama resmi Korut, seperti dikutip The Washington Post, Minggu (3/6/2018).
Departemen Luar Negeri AS awalnya menolak berkomentar tentang masalah logistik tersebut.
Pertemuan kedua pemimpin tersebut dirancang untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang.
Meski pelaksanaan KTT tinggal menghitung hari, namun masalah logistik yang sangat canggung masih belum terselesaikan. Menurut dua sumber yang terlibat dalam KTT tersebut, masalah yang belum selesai itu adalah siapa yang akan membayar hotel mewah tempat Kim Jong-un menginap nanti.
Rezim Pyongyang yang murah hati tetapi miskin uang telah mensyaratkan bahwa negara asing yang harus membayar tagihan hotel yang dipilih Kim Jong-un.
Hotel yang dipilih diktator muda Korut itu adalah Fullerton, hotel neoklasik megah di dekat muara sungai di Singapura. Tarif satu kamar presidential di hotel ini lebih dari USD6.000 atau lebih dari Rp83 juta per malam.
Masalah logistik itu disepakati antara dua tim yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Joe Hagin dan kepala staf de facto Pyongyang, Kim Chang Son.
KTT ini sempat dibatalkan sepihak oleh Presiden Trump beberapa waktu lalu dengan alasan pemerintah Korea Utara menyuarakan permusuhan terbuka terhadap AS. Namun, Trump akhirnya mengubah keputusannya dan tetap melanjutkan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-un.
Dua sumber mengatakan AS sudah secara terbuka menyanggupi pembiayaan hotel yang dipilih Kim Jong-un. Namun, Washington khawatir Pyongyang akan memanfaatkan kesanggupan AS itu untuk penghinaan. Akibatnya, perencana acara KTT dari pihak AS sedang mempertimbangkan untuk meminta Singapura, negara tuan rumah, untuk membayar tagihan para delegasi Korea Utara.
"Ini adalah penyimpangan ironis dan desakan Korea Utara untuk diperlakukan dengan ‘pijakan yang sama', kata Scott Snyder, seorang ahli Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada hari Sabtu tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa AS akan mengatur pemerintah Singapura untuk membayar akomodasi para delegasi Korea Utara. "AS tidak membayar biaya akomodasi di Singapura untuk delegasi DPRK," ujarnya, mengacu nama resmi Korut, seperti dikutip The Washington Post, Minggu (3/6/2018).
Departemen Luar Negeri AS awalnya menolak berkomentar tentang masalah logistik tersebut.
(mas)
