Puluhan Aktivis Anti Pemerintah Venezuela Dibebaskan

CARACAS - Puluhan aktivis Venezuela yang selama ini menjadi lawan pemerintah yang dianggap sebagai tahanan politik dibebaskan dari penjara Jumat waktu setempat. Pihak berwenang menyebut pembebasan para aktivis sebagai isyarat yang bertujuan untuk menyatukan kembali negara yang retak.

Di antara 39 tahanan yang dibebaskan dalam pengamanan ekstra ketat adalah Daniel Ceballos, yang telah ditahan selama empat tahun karena mendorong aksi protes saat menjabat sebagai walikota di kota barat San Cristobal.

Presiden Nicolas Maduro yang terpili kembali dalam pemilu 20 Mei lalu mengatakan bahwa di antara langkah-langkah perdamaiannya akan membebaskan tahanan yang dipenjarakan karena tindakan melawan pemerintah.

Maduro mengatakan bahwa para tahanan yang dibebaskan telah mengucapkan terima kasih karena diizinkan pulang ke rumah, meskipun telah dituntut atas kejahatan mereka.

"Ini pertanda kekuatan dan bukan kelemahan, seperti yang dikatakan beberapa orang," kata Maduro seperti dikutip dari AP, Sabtu (2/6/2018).

"Jangan ada lagi kekerasan, kumohon. Jangan perang lagi," imbuhnya dalam pidato yang disiarkan televisi negara.

Masalah para tahanan telah menjadi titik pelekat selama pembicaraan rekonsiliasi, dan pemimpin oposisi Laidy Gomez mengatakan diskusi dengan Maduro pada Kamis difokuskan pada mengakhiri penganiayaan politik.

Maduro meminta beberapa tahanan untuk dilepaskan, tetapi mengesampingkan pembebasan dari mereka yang dituduh melakukan pembunuhan.

Ceballos (34) pada tahun 2014 dituduh atas kejahatan pemberontakan dan perserikatan ilegal untuk melakukan tindakan kejahatan. Tuduhan yang ditolak oleh pengacaranya, kerabat, dan pendukungnya.

Dibebaskan, menurut pengadilan, Ceballos harus melapor ke pihak berwenang setiap bulan, tidak dapat meninggalkan Venezuela dan tidak boleh berbicara dengan media atau membuat komentar di media sosial.

Namun kelompok hak asasi manusia mengatakan bahkan setelah putaran pembebasan ini, lebih dari 300 tahanan politik tetap dipenjara secara ilegal di Venezuela.

Delcy Rodriguez, presiden Majelis Konstituante Nasional, mengatakan ini adalah putaran pertama dan menjanjikan lebih banyak tahanan yang dibebaskan.

Pada bulan Mei, pemerintah Maduro membebaskan 20 orang yang ditangkap selama protes terhadap pemadaman yang tersebar luas. Ia juga membebaskan Joshua Holt, seorang pria Utah yang telah dipenjara hampir dua tahun sebelumnya dengan tuduhan kepemilikan senjata yang dianggap bohong oleh para pejabat Amerika Serikat (AS).

Baca: Venezuela Bebaskan Misionaris Asal AS

Namun Alfredo Romero, direktur kelompok hak asasi tahanan Foro Penal, mengatakan dia khawatir para pejabat sekarang akan mengumpulkan lebih banyak lawannya, dalam siklus yang berulang.

"Mereka membersihkan sel, dan kemudian mereka mengisinya dengan orang-orang baru," kata Romero, yang menyebutnya dengan istilah "pintu putar" Venezuela.

Tidak diketahui apakah para pejabat akan membebaskan pemimpin oposisi Leopoldo Lopez, tahanan paling terkenal di Venezuela, yang masih berada dalam tahanan rumah.

Lopez adalah mantan walikota yang karismatik dari lingkungan Caracas kelas atas dari sebuah keluarga terkemuka di Venezuela. Dia dituduh menghasut aksi protes jalanan anti-pemerintah dan dijatuhi hukuman hampir 14 tahun penjara.

Polisi bersenjata lengkap dari dinas intelijen Venezuela menjaga pintu depannya sepanjang waktu.

Pembebasan para aktivis pada Jumat mengikuti instruksi Maduro untuk apa yang disebut komisi kebenaran di bawah Majelis Konstituante, yang meninjau kembali kasus-kasus tersebut.

"Cabang yudisial Venezuela akan terus menjamin akses warga terhadap keadilan, proses hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Presiden Mahkamah Agung Maikel Moreno dalam sebuah tweet.

Sementara itu, legislator dari enam negara Amerika Selatan bertemu Jumat di kota Kolombia Cucuta di perbatasan Venezuela untuk membahas krisis kemanusiaan Venezuela dan menolak pemilihan Maduro untuk masa jabatan enam tahun kedua.

Para anggota parlemen dari Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, Uruguay dan Argentina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Maduro memimpin sebuah pemerintahan yang represif yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia.