PBB Bakal Selidiki Kejahatan Perang Israel di Gaza
Sabtu, 19 Mei 2018 - 07:39 WIB
PBB Bakal Selidiki Kejahatan Perang Israel di Gaza
A
A
A
JENEWA - Dewan HAM PBB menggelar voting untuk mengirim tim penyelidik kejahatan perang internasional ke Jalur Gaza. Tim tersebut akan menyelidiki penembakan mematikan para demonstran oleh pasukan Israel.
Alhasil, Badan HAM PBB menyetujui resolusi yang menyerukan kepada lembaga itu untuk segera mengirim penyelidikan independen internasional, penyelidikan tingkat tertinggi Dewan HAM PBB.
Dari 47 anggota, hanya Amerika Serikat (AS) dan Australia yang menentang resolusi tersebut. Sebanyak 29 suara mendukung dan 14 abstain, termasuk Inggris, Swiss dan Jerman.
Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengecam keputusan itu, dan menyebutnya sebagai hari yang memalukan bagi hak asasi manusia.
"Pada saat ketika Venezuela bergerak menuju kediktatoran, Iran memenjarakan ribuan lawan politik, dan pembersihan etnis telah terjadi di Myanmar, yang disebut Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan ke dalam negara demokrati yang mempunyai legitimasi mempertahankan perbatasannya sendiri terhadap serangan teroris," kata Haley seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/5/2018).
Resolusi itu mengatakan tim investigasi harus menyelidikan menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuataan dalam konteks serangan militer terhadap aksi protes besar-besaran warga sipil yang dimulai pada 30 Maret 2018, termasuk yang kemungkinan menjadi kejahatan perang.
Sesi khusus PBB datang setelah enam minggu aksi protes massa dan bentrokan di sepanjang perbatasan Gaza yang melibatkan para pengungsi Palestina yang menuntut hak untuk kembali ke bekas rumah mereka di dalam wilayah apa yang sekarang menjadi Israel.
Kekerasan telah menewaskan lebih dari 100 warga Gaza, dengan 60 orang Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka dalam satu hari protes yang bertepatan dengan relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada awal pekan ini.
Alhasil, Badan HAM PBB menyetujui resolusi yang menyerukan kepada lembaga itu untuk segera mengirim penyelidikan independen internasional, penyelidikan tingkat tertinggi Dewan HAM PBB.
Dari 47 anggota, hanya Amerika Serikat (AS) dan Australia yang menentang resolusi tersebut. Sebanyak 29 suara mendukung dan 14 abstain, termasuk Inggris, Swiss dan Jerman.
Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengecam keputusan itu, dan menyebutnya sebagai hari yang memalukan bagi hak asasi manusia.
"Pada saat ketika Venezuela bergerak menuju kediktatoran, Iran memenjarakan ribuan lawan politik, dan pembersihan etnis telah terjadi di Myanmar, yang disebut Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan ke dalam negara demokrati yang mempunyai legitimasi mempertahankan perbatasannya sendiri terhadap serangan teroris," kata Haley seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/5/2018).
Resolusi itu mengatakan tim investigasi harus menyelidikan menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuataan dalam konteks serangan militer terhadap aksi protes besar-besaran warga sipil yang dimulai pada 30 Maret 2018, termasuk yang kemungkinan menjadi kejahatan perang.
Sesi khusus PBB datang setelah enam minggu aksi protes massa dan bentrokan di sepanjang perbatasan Gaza yang melibatkan para pengungsi Palestina yang menuntut hak untuk kembali ke bekas rumah mereka di dalam wilayah apa yang sekarang menjadi Israel.
Kekerasan telah menewaskan lebih dari 100 warga Gaza, dengan 60 orang Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka dalam satu hari protes yang bertepatan dengan relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada awal pekan ini.
(ian)
