Prancis Pernah Minta AS Tidak Mengebom Pabrik Semennya di Suriah

PARIS - Prancis ternyata pernah meminta Amerika Serikat (AS) untuk tidak mengebom pabrik semen Lafarge di Suriah utara yang saat itu dikuasai oleh ISIS. Demikian bunyi email yang merupakan bagian dari penyelidikan atas operasi perusahaan semen Prancis itu di Suriah.

Kejaksaan Prancis tahun lalu meluncurkan penyelidikan atas dugaan "perusahaan membiayai kelompok teroris" oleh perusahaan semen di Suriah. Perusahaan mengakui tahun lalu bahwa mereka telah membayar kelompok-kelompok bersenjata untuk menjaga pabrik beroperasi.

"Investasi Perancis ini harus dilindungi," utusan Suriah Perancis, Franck Gellet, yang berbasis di Paris, mengatakan dalam email 19 September 2014 kepada pejabat senior kementerian luar negeri, mengacu pada pabrik Lafarge sekitar 87 km dari Raqqa.

“Tampaknya sah bahwa kami meminta Washington untuk tidak melakukan apa-apa tentang situs ini tanpa memeriksa kami terlebih dahulu,” kata Gellet di email, yang menyertakan koordinat GPS pabrik seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/4/2018).

Email tersebut berada di antara dokumentasi korespondensi yang dikirim oleh Gellet, kepala keamanan Lafarge, Jean-Claude Veillard dan pejabat Prancis lainnya, yang didapatkan oleh Reuters.

Gellet sendiri tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar terkait temuan ini.

Temuan ini datang ketika pemimpin Prancis Emmanuel Macron membahas Suriah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menekan rekan Amerika-nya untuk mempertahankan pasukannya di Suriah untuk memastikan ISIS tidak bangkit kembali.

Email lain yang tertanggal 2 Oktober 2014, juga merupakan bagian dari penyelidikan yudisial, menunjukkan bahwa permintaan tersebut telah dikirimkan ke pejabat AS.

"Ini untuk mengonfirmasi bahwa situs yang disebutkan oleh teman bicara Anda disebutkan oleh militer kami kepada rekan-rekan mereka di AS dan sekarang terdaftar dalam daftar yang sesuai," bunyi email yang dikirim ke Gellet.

Lafarge bergabung dengan perusahaan Swiss, Holcim pada 2015 untuk menjadi LafargeHolcim.

Jaksa tahun lalu menempatkan beberapa mantan manajer senior Lafarge dan LafargeHolcim di bawah penyelidikan resmi.

LafargeHolcim sendiri menolak memberikan komentar.

Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar ketika ditanya tentang permintaan itu dan apakah pemerintah menyadari Lafarge membayar kelompok-kelompok bersenjata.

Sumber diplomatik Prancis mengatakan beberapa diplomat ditanyai sebagai saksi tentang kontak mereka dengan Lafarge pada saat itu.

"Kami memberikan otoritas peradilan semua informasi atau dokumen yang mereka minta kepada kami," kata sumber itu, menambahkan kementerian luar negeri dan para pejabatnya tidak dituduh melakukan kesalahan.

File investigasi menunjukkan Veillard mengatakan kepada hakim bahwa dia secara teratur memberikan informasi kepada dinas intelijen Prancis.

"Segera setelah saya mendapat informasi tentang orang-orang ini, saya akan meneruskannya ke intelijen. Saya mengirimkan mereka informasi mentah," katanya.

Pengacara Veillard menolak berkomentar.

Satu dokumen memerinci transkrip seorang hakim yang meminta Veillard jika dia memberi tahu dinas intelijen tentang pembayaran kepada kelompok bersenjata yang mengendalikan daerah itu.

Dokumen tersebut menunjukkan Veillard menjawab: "Saya tidak menyaring informasi yang saya berikan ke dinas intelijen, saya menceritakan semuanya kepada mereka."

Pengacara hak asasi manusia pada bulan Desember mengatakan Lafarge membayar hampir 13 juta euro untuk kelompok-kelompok bersenjata termasuk militan ISIS untuk tetap beroperasi di Suriah dari 2011 hingga 2015.

Mantan CEO LafargeHolcim, Eric Olsen, mengundurkan diri tahun lalu setelah perusahaan itu mengakui telah membayar kelompok-kelompok bersenjata untuk menjaga pabrik tetap beroperasi.