Terlibat Suap, Pebisnis Guatemala Dihukum Bangun Jalan dan Sekolah
Kamis, 05 April 2018 - 14:14 WIB
Terlibat Suap, Pebisnis Guatemala Dihukum Bangun Jalan dan Sekolah
A
A
A
GUATEMALA CITY - Sembilan pengusaha Guatemala diharuskan membangun jalan dan sekolah. Itu merupakan bagian dari hukuman karena membayar suap agar mendapatkan kontrak publik, menurut badan anti korupsi yang didukung oleh PBB.
Para pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi yang berhasil terbongkar pada tahun lalu. Praktek kotor itu terbongkar berkat kerja sama kantor kejaksaan Guatemala dan Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (CICIG) yang didukung oleh PBB.
Aksi nakal ini terjadi pada masa pemerintahan mantan menteri infrastruktur Alejandro Sinibaldi, yang masih buron.
"Kesembilan pengusaha itu meminta proses hukum yang dipercepat dengan mengakui membayar suap," menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh CICIG. Mereka lantas diperintahkan oleh pengadilan Guatemala untuk membayar denda masing-masing setara dengan USD67.500.
"Selain itu, sebagai kelompok, mereka harus memperbaiki dan membangun setidaknya enam jalan dan membangun sekolah di daerah pedesaan di negara miskin itu," menurut CICIG seperti dikutip dari Reuters, Kamis (5/4/2018).
Pengacara untuk para pengusaha itu tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar terkait putusan ini.
Para pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi yang berhasil terbongkar pada tahun lalu. Praktek kotor itu terbongkar berkat kerja sama kantor kejaksaan Guatemala dan Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (CICIG) yang didukung oleh PBB.
Aksi nakal ini terjadi pada masa pemerintahan mantan menteri infrastruktur Alejandro Sinibaldi, yang masih buron.
"Kesembilan pengusaha itu meminta proses hukum yang dipercepat dengan mengakui membayar suap," menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh CICIG. Mereka lantas diperintahkan oleh pengadilan Guatemala untuk membayar denda masing-masing setara dengan USD67.500.
"Selain itu, sebagai kelompok, mereka harus memperbaiki dan membangun setidaknya enam jalan dan membangun sekolah di daerah pedesaan di negara miskin itu," menurut CICIG seperti dikutip dari Reuters, Kamis (5/4/2018).
Pengacara untuk para pengusaha itu tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar terkait putusan ini.
(ian)
