Perusahaan Enggan Bangun CLC, KBRI Persulit Izin TKI
Sabtu, 17 Maret 2018 - 00:26 WIB
Perusahaan Enggan Bangun CLC, KBRI Persulit Izin TKI
A
A
A
KUALA LUMPUR - Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia mengungkap sejumlah kesulitan untuk bisa mewujudkan adanya Community Learning Center (CLC) atau pusat belajar di perkebunan sawit di Malaysia. Salah satunya adalah keenganan perusahaann untuk membangun fasilitas itu.
"Kendala paling besar untuk CLC adalah meyakinkan perusahaan ladang bahwa pendidikan penting kemudian layanan pendidikan ini bila ladang telah memberikan berarti harusnya memberi semangat kepada para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi," ucap Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, Jumat (16/3/2018).
"Ini yang kita terus yakinkan kepada perusahaan ladang sehingga akhirnya mereka secara penuh kesadaran lakukan yang terbaik. Karena kalau dibangun orang tuanya pun tenang. Dubes kita begitu kuat kepada perusahaan," sambungnya.
Dia lalu menuturkan bila ada perusahaan yang tidak mendukung program KBRI, maka pihaknya akan persulit tenaga kerjanya. Karena, lanjut Ari, setiap pekerja yang bekerja di perusahaa-perusahaan itu harus mendapatkan apresiasi, dalam hal ini menyediakan tempat belajar untuk anak-anak pekerja mereka.
"Bahkan beberapa perusahaan ladang mereka mempekerjakan pekerja ilegal. Sudah ilegal tapi tidak perhatikan nasib anak-anaknya, ini kan perbuatan luar biasa. Duta Besar bilang kalau mereka baik dengan kami maka kami akan membantu memberi kemudahan paspor, melegalisasi mereka," ungkapnya.
"Tapi bila tidak maka kami akan mempersulit atau perlu kami laporkan ke kepolisian atau kita laporkan ke pengadilan internasional supaya produk sawit mereka diblok," tukasnya.
"Kendala paling besar untuk CLC adalah meyakinkan perusahaan ladang bahwa pendidikan penting kemudian layanan pendidikan ini bila ladang telah memberikan berarti harusnya memberi semangat kepada para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi," ucap Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, Jumat (16/3/2018).
"Ini yang kita terus yakinkan kepada perusahaan ladang sehingga akhirnya mereka secara penuh kesadaran lakukan yang terbaik. Karena kalau dibangun orang tuanya pun tenang. Dubes kita begitu kuat kepada perusahaan," sambungnya.
Dia lalu menuturkan bila ada perusahaan yang tidak mendukung program KBRI, maka pihaknya akan persulit tenaga kerjanya. Karena, lanjut Ari, setiap pekerja yang bekerja di perusahaa-perusahaan itu harus mendapatkan apresiasi, dalam hal ini menyediakan tempat belajar untuk anak-anak pekerja mereka.
"Bahkan beberapa perusahaan ladang mereka mempekerjakan pekerja ilegal. Sudah ilegal tapi tidak perhatikan nasib anak-anaknya, ini kan perbuatan luar biasa. Duta Besar bilang kalau mereka baik dengan kami maka kami akan membantu memberi kemudahan paspor, melegalisasi mereka," ungkapnya.
"Tapi bila tidak maka kami akan mempersulit atau perlu kami laporkan ke kepolisian atau kita laporkan ke pengadilan internasional supaya produk sawit mereka diblok," tukasnya.
(ian)
