Temui Menlu Retno, Muslim dan Buddha Rakhine akan Belajar pada Ambon
Temui Menlu Retno, Muslim dan Buddha Rakhine akan Belajar pada Ambon
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi telah melakukan pertemuan dengan perwakilan kelompok pro-rekonsiliasi dari Rakhine, Myanmar. Kelompok yang hadir itu termasuk warga Muslim dan Buddha.
Pertemuan itu disampaikan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Denny Abdi, Kamis (22/2/2018).
”Grup ini pro-rekonsiliasi dari Rakhine State. Ada Muslim dan Buddha. Mereka datang ke sini difasilitasi salah satu LSM, untuk melihat Indonesia. Indonesia berpengalaman, Indonesia multietnik, multi-religion. Ada kesamaan kita di masa lalu, yaitu di Ambon, nah itulah makanya LSM bawa (mereka) ke sini untuk lihat bagaimana Indonesia pascakonflik,” kata Denny.
"Mereka persiapkan diri sekarang, kalau pengungsi sudah pulang semua, tidak ada jaminan gesekan itu tidak akan terjadi lagi. Untuk mengatasinya, mereka ingin belajar, negara mana yang sudah pernah atasi ini? yang mereka lihat Indonesia,” ujarnya, merujuk pada pengungsi Rohingya.
Dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat Rakhine, Menlu Retno menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan kondisi di Rakhine dan sangat ingin melihat situasinya menjadi lebih baik.
” Menlu sampaikan bahwa Indonesia betul-betul ingin lihat perbaikan kondisi di Myanmar, khususnya di Rakhine. Kita akan bagi pengalaman yang kita punya. Jadi, kita bagi pengalaman yang tentu kalau mereka mau belajar dari pihak yang terlibat konflik, makanya mereka ke lapangan. Di Ambon nanti mereka ketemu sama pemimpin komunitas di sana, ketemu pemerintah daerah, LSM yang memang bergerak di bidang ini, rekonsiliasi pascakonflik,” ujarnya.
”Yang kita sampaikan bagaimana Indonesia jaga harmoni saat ini. Rahasia kita cuma satu, Pancasila. Bagaimana kita bertahan, zaman dulu saat Pancasila diperkenalkan, Bung Karno pada bulan Juni 1945 belum jadi presiden, ketika diperkenalkan ada ide Indonesia sebaiknya negara Islam, tapi bagaimana dengan kelompok masyarakat non-Islam?, akhirnya sampailah kita sepakat punya dasar lima sila itu. Itu yang kita bagi dengan mereka,” papar Denny.
Menurut Denny, LSM yang membawa kelompok masyarakat Rakhine adalah organisasi internasional yang berbasis di Jenewa. LSM itu bernama Center for Humanitarian Dialogue.
”Mungkin mereka melihat ada kesamaan, multietnik, multiagama dan kita cukup terbuka membagi hal-hal seperti itu, dan yang lainnya. Mereka merasa pemerintah Indonesia peduli untuk membantu, sebagai negara anggota ASEAN kita pengin Myanmar keluar dari kemelut ini,” imbuh dia ketika ditanya mengapa Indonesia jadi rujukan pembelajaran soal krisis di Rakhine.
Pertemuan itu disampaikan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Denny Abdi, Kamis (22/2/2018).
”Grup ini pro-rekonsiliasi dari Rakhine State. Ada Muslim dan Buddha. Mereka datang ke sini difasilitasi salah satu LSM, untuk melihat Indonesia. Indonesia berpengalaman, Indonesia multietnik, multi-religion. Ada kesamaan kita di masa lalu, yaitu di Ambon, nah itulah makanya LSM bawa (mereka) ke sini untuk lihat bagaimana Indonesia pascakonflik,” kata Denny.
"Mereka persiapkan diri sekarang, kalau pengungsi sudah pulang semua, tidak ada jaminan gesekan itu tidak akan terjadi lagi. Untuk mengatasinya, mereka ingin belajar, negara mana yang sudah pernah atasi ini? yang mereka lihat Indonesia,” ujarnya, merujuk pada pengungsi Rohingya.
Dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat Rakhine, Menlu Retno menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan kondisi di Rakhine dan sangat ingin melihat situasinya menjadi lebih baik.
” Menlu sampaikan bahwa Indonesia betul-betul ingin lihat perbaikan kondisi di Myanmar, khususnya di Rakhine. Kita akan bagi pengalaman yang kita punya. Jadi, kita bagi pengalaman yang tentu kalau mereka mau belajar dari pihak yang terlibat konflik, makanya mereka ke lapangan. Di Ambon nanti mereka ketemu sama pemimpin komunitas di sana, ketemu pemerintah daerah, LSM yang memang bergerak di bidang ini, rekonsiliasi pascakonflik,” ujarnya.
”Yang kita sampaikan bagaimana Indonesia jaga harmoni saat ini. Rahasia kita cuma satu, Pancasila. Bagaimana kita bertahan, zaman dulu saat Pancasila diperkenalkan, Bung Karno pada bulan Juni 1945 belum jadi presiden, ketika diperkenalkan ada ide Indonesia sebaiknya negara Islam, tapi bagaimana dengan kelompok masyarakat non-Islam?, akhirnya sampailah kita sepakat punya dasar lima sila itu. Itu yang kita bagi dengan mereka,” papar Denny.
Menurut Denny, LSM yang membawa kelompok masyarakat Rakhine adalah organisasi internasional yang berbasis di Jenewa. LSM itu bernama Center for Humanitarian Dialogue.
”Mungkin mereka melihat ada kesamaan, multietnik, multiagama dan kita cukup terbuka membagi hal-hal seperti itu, dan yang lainnya. Mereka merasa pemerintah Indonesia peduli untuk membantu, sebagai negara anggota ASEAN kita pengin Myanmar keluar dari kemelut ini,” imbuh dia ketika ditanya mengapa Indonesia jadi rujukan pembelajaran soal krisis di Rakhine.
(mas)
Explore More