1.000 Warga Palestina Ditangkap Israel Sejak Deklarasi Trump
1.000 Warga Palestina Ditangkap Israel Sejak Deklarasi Trump
A
A
A
YERUSALEM - Israel telah menahan 1.000 warga Palestina sejak Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara sepihak mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada awal Desember. Demikian pengumumkan yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok hak asasi manusia.
Direktur Komisi Urusan Tahanan Palestina, Issa Qaraqa mengatakan, penangkapan di Yerusalem telah meningkat sejak keputusan Trump yang diumumkan pada 6 Desember.
"Seolah-olah Israel mengambil lampu hijau untuk meningkatkan kebrutalan dan agresi di kota Yerusalem secara geografis dan demografis," katanya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (1/2/2018).
Ia menunjukkan bahwa pihak berwenang pendudukan melakukan penangkapan massal yang telah menjadi fenomena hukuman sehari-hari dan kolektif. Qarqaa mengatakan bahwa banyak tahanan adalah pria muda dan anak di bawah umur serta mendapat perlakuan merendahkan, penyiksaan dan penganiayaan oleh Polisi Israel dan interogator saat ditangkap.
"Serangan ke Yerusalem sangat serius dan ada agresi Israel yang meluas serta tirani yang menargetkan orang-orang Yerusalem dan status historis serta agamanya dan memberikan tekanan untuk mencapai pengusiran diam-diam dari populasi," tutur Qarqaa.
Dia menunjukkan bahwa pengadilan Israel mengeluarkan putusan "pencegahan dan sengaja" terhadap orang-orang Yerusalem, disertai denda berat dan memberlakukan tindakan ketat terhadap keluarga narapidana dan martir.
Aksi demonstrasi pecah di Palestina tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tidak hanya itu, Trump juga berencana memindahkan kedutaan besar AS yang saat ini berada di Tel Aviv ke Yerusalem.
Dunia internasional juga menentang pengakuan sepihak AS. Sebanyak 128 negara menolak pengakuan tersebut dalam Majelis Umum PBB, berbanding 9 negara yang mendukungnya dan 35 negara lain memilih abstain.
Direktur Komisi Urusan Tahanan Palestina, Issa Qaraqa mengatakan, penangkapan di Yerusalem telah meningkat sejak keputusan Trump yang diumumkan pada 6 Desember.
"Seolah-olah Israel mengambil lampu hijau untuk meningkatkan kebrutalan dan agresi di kota Yerusalem secara geografis dan demografis," katanya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (1/2/2018).
Ia menunjukkan bahwa pihak berwenang pendudukan melakukan penangkapan massal yang telah menjadi fenomena hukuman sehari-hari dan kolektif. Qarqaa mengatakan bahwa banyak tahanan adalah pria muda dan anak di bawah umur serta mendapat perlakuan merendahkan, penyiksaan dan penganiayaan oleh Polisi Israel dan interogator saat ditangkap.
"Serangan ke Yerusalem sangat serius dan ada agresi Israel yang meluas serta tirani yang menargetkan orang-orang Yerusalem dan status historis serta agamanya dan memberikan tekanan untuk mencapai pengusiran diam-diam dari populasi," tutur Qarqaa.
Dia menunjukkan bahwa pengadilan Israel mengeluarkan putusan "pencegahan dan sengaja" terhadap orang-orang Yerusalem, disertai denda berat dan memberlakukan tindakan ketat terhadap keluarga narapidana dan martir.
Aksi demonstrasi pecah di Palestina tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tidak hanya itu, Trump juga berencana memindahkan kedutaan besar AS yang saat ini berada di Tel Aviv ke Yerusalem.
Dunia internasional juga menentang pengakuan sepihak AS. Sebanyak 128 negara menolak pengakuan tersebut dalam Majelis Umum PBB, berbanding 9 negara yang mendukungnya dan 35 negara lain memilih abstain.
(ian)
Explore More