Pasca Gelombang Demonstrasi, Tunisia Umumkan Reformasi Sosial

TUNIS - Pemerintah Tunisia mengumumkan gelombang reformasi sosial. Pengumuman ini dikeluarkan setelah dihantam aksi demonstrasi selama beberapa hari oleh demonstran anti penghematan.

Aksi demonstrasi pecah menjelang peringatan ketujuh lengsernya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali. Pemerintah Tunisia pun mengadakan pertemuan darurat sebagai tanggapan atas demonstrasi yang telah terjadi dan lebih dari 800 orang telah ditangkap.

Pejabat negara mengatakan rencana telah diajukan ke parlemen untuk mereformasi perawatan medis, perumahan dan meningkatkan bantuan untuk orang miskin.

Mohammed Trabelsi, menteri urusan sosial, mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan pembayaran kesejahteraan yang meningkat kepada mereka yang membutuhkan dana sebesar USD 70 juta.

"Ini akan mempengaruhi sekitar 250.000 keluarga. Ini akan membantu orang miskin dan kelas menengah," katanya seperti dilansir dari BBC, Minggu (14/1/2018).

Dia juga menyinggung rencana untuk menjamin perawatan medis dan reformasi perumahan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Demonstrasi dimulai awal bulan ini setelah pemerintah mengumumkan pajak tahun baru dan kenaikan harga dalam anggaran 2018.

Sebelumnya, pada bulan Desember Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan kepada Tunisia bahwa pihaknya perlu mengambil "tindakan mendesak" untuk mengurangi defisit anggarannya.

Pemerintah yang secara berurutan telah gagal menyelesaikan pengangguran nasional dan kemiskinan, serta industri pariwisata vital negara tersebut telah berjuang untuk membangun kembali setelah serangan teror yang ditargetkan warga negara asing pada tahun 2015, menewaskan puluhan orang.

Warga Tunisia telah turun ke jalan melawan langkah-langkah anggaran, meskipun Perdana Menteri Yousef Chahed mencoba meyakinkan warga Tunisia bahwa 2018 akan menjadi tahun "sulit" terakhir di negara itu.

Juru bicara kementerian dalam negeri Khlifa Chibani mengatakan pada hari Sabtu bahwa 803 orang telah ditangkap sepanjang minggu karena dicurigai melakukan kekerasan, pencurian dan penjarahan selama demonstrasi.

Ia mengatakan 97 anggota pasukan keamanan telah terluka dalam kerusuhan tersebut, namun tidak mengatakan berapa banyak pemrotes yang telah terluka.

Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan keprihatinannya pada hari Jumat karena sejumlah besar demonstran ditahan.

Tapi Presiden Beji Caid Essebsi menuduh pers asing "memperkuat" kerusuhan dan merusak citra negara tersebut dengan liputannya.

Ia pun menjadi tuan rumah perundingan untuk mengatasi krisis selama dua jam. Perundingan itu dihadiri perwakilan partai politik, serikat pekerja, dan pengusaha pada Sabtu kemarin.