Tim Panel Korsel: Dana Program Senjata Korut Bukan dari Kaesong

SEOUL - Tidak ada bukti Korea Utara (Korut) mengalihkan upah pekerjanya yang bekerja di pusat industri Kaesong untuk mendanai program senjata. Hal itu diungkapkan oleh sebuah panel ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel).

Pusat industri Kaesong dijalankan bersama Korut dan Korsel. Pusat industri tersebut berada di wilayah perbatasan di mana Korut menjadikan warganya sebagai pekerja, sementara Korsel mendirikan pabrik industri. Pusat industri itu kini ditutup seiring ketegangan di Semenanjung Korea.

Penyelidikan oleh panel tersebut seolah membalikkan tuduhan pemerintah Korsel sebelumnya bahwa sebagian besar uang tunai yang mengalir ke kompleks Kaesong dialihkan ke program nuklir dan rudal Korea Utara.

Korsel melontarkan tuduhan itu saat keluar dari usaha patungan itu menanggapi peluncura rudal jarak jauh Korut tahun lalu. Namun pada bulan Juli, dua bulan setelah presiden liberal Moon Jae-in terpilih, seorang pejabat pemerintah Korsel mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat untuk mendukung pernyataan tersebut.

Sekitar 120 perusahaan Korsel membayar sekitar dua kali upah minimum USD70 per bulan kepada Korut untuk masing-masing dari 55.000 pekerja yang dipekerjakan di Kaesong.

Proyek ini menghasilkan pertemuan puncak antar-Korea pertama pada tahun 2000, ketika para pemimpin dari kedua Korea bersumpah untuk melakukan rekonsiliasi dan kerja sama.

Sampai penutupan tahun lalu, itu merupakan simbol terakhir dari pendekatan silang antar Korea di tengah ikatan lintas batas yang membeku.

Panel tersebut mengatakan keputusan untuk menghentikan proyek Kaesong secara sepihak dan verbal dibuat oleh pemerintah Korsel terdahulu satu hari setelah uji coba rudal. Keputusan tersebut diambil tanpa ada diskusi formal di dalam pemerintahan.

"Kantor kepresidenan memasukkan argumen pengalihan upah sebagai alasan utama, namun tanpa informasi konkret, bukti dan konsultasi yang cukup dengan instansi terkait, terutama mengutip kesaksian pembelot yang tidak memiliki objektivitas dan kredibilitas," tutur Kim Jong-soo, seorang pendeta yang mengepalai tim panel.

"Ini mengganggu legitimasi keputusan dan dapat menghambat pendirian kami untuk memulai kembali kompleks di masa depan, sekaligus menghambat hak perusahaan untuk melindungi aset mereka karena proses penarikan yang terburu-buru," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (28/12/2017).

Presiden Korsel, Moon Jae-in, telah berjanji untuk membuka kembali kawasan industri itu jika ada kemajuan dalam denuklirisasi Korut. Namun ketegangan politik dan sikap masa bodoh Pyongyang telah "mengikat tangan" Presiden Moon.