Netanyahu kepada Presiden Guatemala: Tuhan Memberkati Anda
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Guatemala dengan kata-kata 'Tuhan memberkati Anda.' Hal ini terkait dengan keputusan Presiden Guatemala untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Keputusan ini dikecam oleh Palestina dengan mengatakan bahwa negara Amerika Tengah itu berada di sisi yang salah dalam sejarah.
Dalam sebuah postingan resmi di Facebook pada hari Minggu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengatakan bahwa dia telah memilih untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv setelah berbicara dengan Netanyahu. Langkah ini menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika Serikat (AS) dalam perselisihan mengenai status Yerusalem.
"Tuhan memberkati Anda, teman saya, Presiden Jimmy Morales, Tuhan memberkati kedua negara kita, Israel dan Guatemala," kata Netanyahu, beralih ke bahasa Inggris, dalam sebuah pernyataan saat pertemuan mingguan fraksi partai Likud di parlemen seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/12/2017).
Guatemala dan negara tetangga Honduras adalah dua dari segelintir negara yang bergabung dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memberikan suara menentang resolusi PBB. AS sendiri telah berjanji untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.
Langkah kontroversial Moraes mendapat tanggapan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki. Maliki mengatakan bahwa Morales telah menyeret negaranya ke sisi yang salah dari sejarah dengan melakukan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional seperti dikutip kantor berita resmi Palestina WAFA.
Baca Juga: Palestina Kecam Putusan Guatemala Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 6 Desember lalu. Keputusannya ini membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade dan membuat dunia Arab serta sekutu-sekutu Barat marah.
Pada hari Kamis, 128 negara menegur Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengikat yang meminta AS untuk mencabut pengakuannya terhadap Yerusalem.
Status Yerusalem adalah salah satu hambatan paling kuat dalam kesepakatan damai Israel-Palestina. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota sebuah negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki dan di Jalur Gaza.
Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota, tempat tinggal suci umat Islam, Yahudi dan Kristen.
Sebelum tahun 1980, Guatemala bersama Bolivia, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Haiti, Belanda, Panama, Venezuela dan Uruguay mempertahankan sebuah kedutaan di Yerusalem.
Kutipan sebuah undang-undang Israel pada bulan Juni 1980 menyatakan bahwa Yerusalem ibukota tak terpisahkan dan abadi menyebabkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara tersebut untuk memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, yang meminta perpindahan mereka.
Duta Besar Israel untuk Guatemala, Matty Cohen, mengatakan di Radio Angkatan Darat bahwa tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk tindakan kedutaan tersebut, tapi itu akan terjadi setelah AS memindahkan kedutaannya sendiri ke Yerusalem. Pejabat AS mengatakan bahwa langkah tersebut dapat memakan waktu setidaknya dua tahun.
Dalam sebuah postingan resmi di Facebook pada hari Minggu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengatakan bahwa dia telah memilih untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv setelah berbicara dengan Netanyahu. Langkah ini menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika Serikat (AS) dalam perselisihan mengenai status Yerusalem.
"Tuhan memberkati Anda, teman saya, Presiden Jimmy Morales, Tuhan memberkati kedua negara kita, Israel dan Guatemala," kata Netanyahu, beralih ke bahasa Inggris, dalam sebuah pernyataan saat pertemuan mingguan fraksi partai Likud di parlemen seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/12/2017).
Guatemala dan negara tetangga Honduras adalah dua dari segelintir negara yang bergabung dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memberikan suara menentang resolusi PBB. AS sendiri telah berjanji untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.
Langkah kontroversial Moraes mendapat tanggapan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki. Maliki mengatakan bahwa Morales telah menyeret negaranya ke sisi yang salah dari sejarah dengan melakukan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional seperti dikutip kantor berita resmi Palestina WAFA.
Baca Juga: Palestina Kecam Putusan Guatemala Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 6 Desember lalu. Keputusannya ini membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade dan membuat dunia Arab serta sekutu-sekutu Barat marah.
Pada hari Kamis, 128 negara menegur Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengikat yang meminta AS untuk mencabut pengakuannya terhadap Yerusalem.
Status Yerusalem adalah salah satu hambatan paling kuat dalam kesepakatan damai Israel-Palestina. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota sebuah negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki dan di Jalur Gaza.
Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota, tempat tinggal suci umat Islam, Yahudi dan Kristen.
Sebelum tahun 1980, Guatemala bersama Bolivia, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Haiti, Belanda, Panama, Venezuela dan Uruguay mempertahankan sebuah kedutaan di Yerusalem.
Kutipan sebuah undang-undang Israel pada bulan Juni 1980 menyatakan bahwa Yerusalem ibukota tak terpisahkan dan abadi menyebabkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara tersebut untuk memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, yang meminta perpindahan mereka.
Duta Besar Israel untuk Guatemala, Matty Cohen, mengatakan di Radio Angkatan Darat bahwa tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk tindakan kedutaan tersebut, tapi itu akan terjadi setelah AS memindahkan kedutaannya sendiri ke Yerusalem. Pejabat AS mengatakan bahwa langkah tersebut dapat memakan waktu setidaknya dua tahun.
(ian)