Pemerintah Suriah Absen Dalam Pembicaraan Damai
Selasa, 28 November 2017 - 16:43 WIB
Pemerintah Suriah Absen Dalam Pembicaraan Damai
A
A
A
DAMASKUS - Pemerintah Suriah tidak mengirim perwakilan dalam pembicaraan damai yang dilakukan di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan oleh pihak oposisi Suriah, dan juga PBB, selaku mediator pembicaraan.
Kepala delegasi oposisi Suriah, Nasr al-Hariri menyatakan, sampai saat ini belum terlihat adanya perwakilan dari pemerintah Suriah yang hadir di Jenewa untuk menghadiri pembicaraan damai ke delapan.
Nasr, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (28/11), menuturkan, pihaknya menginginkan agar Damaskus berpartisipasi dalam perundingan mengenai transisi politik, sebuah konstitusi, dan pemilihan baru.
Hal senada disampaikan oleh utusan khusus PBB Staffan de Mistura. Dia menyerukan agar pemerintah Suriah segera mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.
"Tadi malam, kami menerima pesan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perjalanan ke Jenewa hari ini. Delegasi tersebut ditugaskan untuk bernegosiasi di Jenewa tanpa prasyarat apapun, untuk membahas semua masalah dalam agenda dan pelaksanaan resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya rujukan untuk negosiasi," ucap De Mistura
Kepala delegasi oposisi Suriah, Nasr al-Hariri menyatakan, sampai saat ini belum terlihat adanya perwakilan dari pemerintah Suriah yang hadir di Jenewa untuk menghadiri pembicaraan damai ke delapan.
Nasr, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (28/11), menuturkan, pihaknya menginginkan agar Damaskus berpartisipasi dalam perundingan mengenai transisi politik, sebuah konstitusi, dan pemilihan baru.
Hal senada disampaikan oleh utusan khusus PBB Staffan de Mistura. Dia menyerukan agar pemerintah Suriah segera mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.
"Tadi malam, kami menerima pesan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perjalanan ke Jenewa hari ini. Delegasi tersebut ditugaskan untuk bernegosiasi di Jenewa tanpa prasyarat apapun, untuk membahas semua masalah dalam agenda dan pelaksanaan resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya rujukan untuk negosiasi," ucap De Mistura
(esn)
