Tutup Kantor PLO, Palestina Bersumpah Tunda Pembicaraan dengan AS
Minggu, 19 November 2017 - 10:52 WIB
Tutup Kantor PLO, Palestina Bersumpah Tunda Pembicaraan dengan AS
A
A
A
JERUSALEM - Palestina mengancam akan menunda semua komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) jika pemerintah Trump menutup kantor diplomatik mereka di Washington. Sebelumnya, AS mengancam akan menutup misi diplomatik Palestina jika menyeret warga Israel ke Pengadilan Pidana Internasional dan tidak mau melakukan pembicaraan damai.
Baca juga:
AS Ancam Tutup Kantor Perwakilan Palestina
Perunding senior Palestina Saeb Erekat mengatakan bahwa keputusan AS sangat disayangkan dan tidak dapat diterima. Ia pun menuduh Washington tunduk pada tekanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di saat pihaknya mencoba untuk bekerja sama mencapai kesepakatan akhir.
"Kami akan menunda semua komunikasi kita dengan pemerintah Amerika," kata Erekat seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (19/11/2017).
Sementara itu menteri luar negeri Palestina, Riad Maliki mengatakan bahwa dia diberitahu oleh orang Amerika bahwa tim hukum AS dan Departemen Luar Negeri akan bertemu Senin untuk memutuskan bagaimana situasi baru tersebut akan mempengaruhi kantor, fungsi diplomat dan kontak dengan orang-orang Palestina.
"Kami akan menunggu untuk mendengar kabar dari mereka," kata Malki. Setelah itu, Palestina akan memutuskan bagaimana bereaksi.
Sedangkan pejabat PLO, Hanan Ashrawi, mengatakan bahwa AS mendiskualifikasi dirinya sebagai broker perdamaian di wilayah itu dengan menolak memperpanjang pengabaian dari undang-undang tersebut.
"Mengkondisikan pembaruan pengabaian terhadap orang-orang Palestina yang melekat pada perundingan langsung dan bermakna dengan Israel sebenarnya tidak berguna karena perundingan tidak ada, dan pemerintah AS saat ini belum memberikan inisiatif perdamaian apapun," katanya dalam sebuah pernyataan.
Tidak ada reaksi segera dari pemerintahan Trump. Sedangkan kantor Netanyahu mengatakan penutupan tersebut merupakan masalah hukum AS.
"Kami menghormati keputusan tersebut dan berharap dapat terus bekerja sama dengan A.S. untuk memajukan perdamaian dan keamanan di wilayah ini," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Israel.
Baca juga:
AS Ancam Tutup Kantor Perwakilan Palestina
Perunding senior Palestina Saeb Erekat mengatakan bahwa keputusan AS sangat disayangkan dan tidak dapat diterima. Ia pun menuduh Washington tunduk pada tekanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di saat pihaknya mencoba untuk bekerja sama mencapai kesepakatan akhir.
"Kami akan menunda semua komunikasi kita dengan pemerintah Amerika," kata Erekat seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (19/11/2017).
Sementara itu menteri luar negeri Palestina, Riad Maliki mengatakan bahwa dia diberitahu oleh orang Amerika bahwa tim hukum AS dan Departemen Luar Negeri akan bertemu Senin untuk memutuskan bagaimana situasi baru tersebut akan mempengaruhi kantor, fungsi diplomat dan kontak dengan orang-orang Palestina.
"Kami akan menunggu untuk mendengar kabar dari mereka," kata Malki. Setelah itu, Palestina akan memutuskan bagaimana bereaksi.
Sedangkan pejabat PLO, Hanan Ashrawi, mengatakan bahwa AS mendiskualifikasi dirinya sebagai broker perdamaian di wilayah itu dengan menolak memperpanjang pengabaian dari undang-undang tersebut.
"Mengkondisikan pembaruan pengabaian terhadap orang-orang Palestina yang melekat pada perundingan langsung dan bermakna dengan Israel sebenarnya tidak berguna karena perundingan tidak ada, dan pemerintah AS saat ini belum memberikan inisiatif perdamaian apapun," katanya dalam sebuah pernyataan.
Tidak ada reaksi segera dari pemerintahan Trump. Sedangkan kantor Netanyahu mengatakan penutupan tersebut merupakan masalah hukum AS.
"Kami menghormati keputusan tersebut dan berharap dapat terus bekerja sama dengan A.S. untuk memajukan perdamaian dan keamanan di wilayah ini," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Israel.
(ian)
