Abadi: Irak Bukan Tempat 'Pertempuran' AS-Iran

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mengatakan, ia tidak akan membiarkan negaranya menjadi arena "pertempuran" Amerika Serikat (AS) dan Iran. Hal itu dikatakan Abadi setelah pasukan Irak merebut kembali wilayah terakhir yang dikuasai ISIS.

"Kami ingin bekerja sama dengan Anda, kalian berdua. Tapi tolong jangan membawa masalah Anda di Irak. Anda bisa melakukannya di tempat lain," kata Abadi tentang AS dan Iran sebagaimana disitat dari Washington Post, Kamis (26/10/2017).

Perdana menteri mengatakan AS telah mulai menarik kehadiran militernya di negara ini dari total 5.200 tentara sejak pertempuran melawan ISIS dimulai. Dia mengatakan bahwa kekuatan udara AS tidak akan dibutuhkan setelah ISIS dikalahkan di sebuah wilayah di Irak barat di sepanjang perbatasan Suriah.

Tahap kerja sama berikutnya antara kedua negara akan berpusat pada pembagian intelijen dan pelatihan pasukan Irak untuk memastikan bahwa kelompok militan lain tidak muncul dan ISIS yang lemah tidak melakukan serangan yang menghancurkan di luar kantongnya yang menyusut di Irak.

"Mereka akan menimbulkan masalah di tempat lain. Itu bukan kepentingan kita, atau kepentingan negara-negara lain di kawasan ini agar para teroris berkumpul kembali," kata Abadi tentang kelompok militan tersebut.

Abadi mengatakan bahwa dia membayangkan Irak menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang penting bagi sekutu regionalnya. Perjuangan lebih dari tiga tahun untuk mengusir ISIS telah menghancurkan kota-kota besar, mengungsikan jutaan orang dan berkontribusi terhadap krisis keuangan.

"Membentuk institusi negara yang kuat dan berurusan dengan negara-negara tetangga dari posisi yang menjadi kepentingan bersama adalah kunci untuk membangun kembali negara tersebut," katanya.

Untuk itu, Abadi telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Mesir dan Turki dalam beberapa hari ini untuk menyampaikan pesan bahwa Irak terbuka untuk bisnis. Dia diperkirakan akan mengunjungi Iran akhir pekan ini.

"Irak semakin kuat, bersatu. Saya pikir orang lain, atau campur tangan orang lain dalam urusan Irak akan menjadi semakin berkurang. Ini adalah kepercayaan baru yang dibangun di kalangan rakyat Irak, perasaan nasional Irak, yang tujuan kami adalah untuk meningkatkan - keterikatan orang-orang dengan negara mereka sendiri," kata Abadi pada wawancara akhir hari Selasa, yang berlangsung di Zona Hijau yang diperkaya kota.

Sebuah visi baru lahirnya nasionalisme Irak telah mendorong dukungan bagi tanggapan militer Abadi yang berat terhadap tawaran Kurdi bulan lalu untuk kemerdekaan. Para pendukungnya dan bahkan beberapa kritikusnya telah memuji keputusannya untuk merebut kembali wilayah yang diklaim oleh pemerintahnya dan orang Kurdi.

Namun, orang Kurdi dan beberapa pejabat AS telah mempertanyakan peran milisi Syiah yang didukung Iran dalam operasi Irak, dengan tuduhan bahwa Iran menguasai keputusan untuk pindah ke pasukan.

Abadi menolak gagasan itu. Dia mengatakan bahwa dia bersimpati kepada aspirasi Kurdi untuk merdeka. Namun langkah "sepihak" mereka menuju otonomi penuh merupakan ancaman bagi keamanan regional. Abadi mengatakan dia memperingatkan Presiden Kurdi Masoud Barzani menjelang referendum bahwa dia mempertaruhkan "sisi yang salah dalam sejarah."

"Sejujurnya, saya pikir aspirasi ini telah didorong mundur bertahun-tahun sekarang," kata Abadi, menambahkan bahwa kemerdekaan Kurdi memerlukan konsensus nasional.

Itu tidak mungkin terjadi. Milisi Syiah yang kuat, beberapa yang mendapat dukungan kuat dari Iran, dengan lantang menentang kemerdekaan Kurdi dan telah berpartisipasi dalam kampanye militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak.

Sementara AS telah mendukung gerakan Abadi di Kirkuk, ia telah menyatakan keprihatinannya tentang kehadiran milisi Syiah di daerah yang disengketakan. Abadi telah membela milisi, yang beroperasi di bawah payung kekuatan yang diberi sanksi pemerintah yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer. Meski begitu, Abadi mengatakan bahwa mereka harus melepaskan identitas politik sektarian mereka jika mereka ingin tetap menjadi bagian dari pasukan keamanan negara tersebut.

Beberapa anggota kelompok paling kuat, termasuk Organisasi Badr, memegang jabatan menteri dan kursi di parlemen. Analis mengatakan bahwa sebuah proses untuk memisahkan sayap bersenjata dan politik kelompok jauh dari kemajuan.

Abadi, yang secara hukum memerintahkan Pasukan Mobilisasi Populer, hanya memiliki kontrol nominal atas kelompok bersenjata yang paling berpengaruh. Organisasi seperti Badr lebih dekat ke Teheran daripada Baghdad namun masih terwakili dengan baik di institusi politik dan keamanan Irak. Abadi mengatakan kelompok semacam itu harus melucuti senjata jika mereka ingin berpartisipasi dalam politik.

"Mereka yang menolak akan menjadi penjahat. Ini sangat jelas," tegas Abadi.