Madrid Ambil Alih Barcelona, Pemimpin Catalonia Siap Melawan
Minggu, 22 Oktober 2017 - 08:43 WIB
Madrid Ambil Alih Barcelona, Pemimpin Catalonia Siap Melawan
A
A
A
BARCELONA - Para pemimpin Catalonia mengatakan mereka tidak akan menerima peraturan langsung yang diberlakukan di wilayah tersebut oleh pemerintah Spanyol. Krisis politik telah mengguncang ekonomi Spanyol dan menimbulkan kekhawatiran akan kerusuhan yang berkepanjangan.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mengambil alih pemerintahan otonomi Catalonia yang beribu kota di Barcelona. Menanggapi hal itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont menyebut gerakan Rajoy sebagai serangan terburuk terhadap orang-orang Catalonia sejak kediktatoran militer Spanyol.
Dalam sebuah demonstrasi damai, Puigdemont menyatakan penolakannya atas langkah Madrid. Namun ia berhenti mengatakan akan terus maju dengan tawaran kemerdekaan sebelum peraturan langsung mulai berlaku.
"Saya meminta parlemen Catalan untuk bertemu dalam sebuah sidang pleno dimana kita, wakil-wakil kedaulatan rakyat, akan dapat memutuskan untuk melikuidasi pemerintah dan demokrasi kita, serta bertindak sesuai konsekuensinya," kata Puigdemont dalam pidato di televisi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (22/10/2017).
Pemimpin parlemen daerah, Carme Forcadell, mengatakan bahwa dia tidak akan menerima langkah Madrid dan menuduh Rajoy melakukan "kudeta".
"Perdana Menteri Rajoy ingin parlemen Catalonia berhenti menjadi parlemen yang demokratis, dan kami tidak akan mengizinkan hal ini terjadi," kata Forcadell dalam pidato di televisi.
Baca juga:
Ambil Alih Barcelona, Spanyol Dicap Lakukan 'Kudeta' di Catalonia
Majelis tersebut diperkirakan akan memutuskan apakah akan mengadakan sidang untuk secara resmi mengumumkan republik Catalonia pada Senin esok.
Media Catalan mengatakan Puigdemont bisa membubarkan parlemen daerah dan melakukan pemilihan pada Jumat depan. Menurut hukum Catalan, pemilihan tersebut akan berlangsung dalam waktu dua bulan.
Itu akan memungkinkan Puigdemont untuk melakukan pemungutan suara lebih awal dari yang diperhitungkan oleh Rajoy, yang berbicara mengenai jadwal pemilu enam bulan mendatang, dan untuk mengeksploitasi sentimen anti-Madrid yang tinggi di wilayah tersebut.
Sebelumnya kelompok pro-kemerdekaan telah mengumpulkan lebih dari 1 juta orang ke jalan-jalan untuk memprotes penolakan Madrid menegosiasikan sebuah solusi.
Otoritas Catalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih yang berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang kemerdekaan memilih untuk tinggal di rumah.
Dorongan kemerdekaan telah bertemu dengan oposisi yang kuat di seluruh Spanyol dan membagi Catalonia itu sendiri. Ini juga telah mendorong ratusan perusahaan untuk memindahkan markas mereka keluar dari wilayah tersebut. Rajoy pada hari Sabtu mendesak mereka untuk tinggal.
Partai kanan pemerintah (PP) telah menegaskan bahwa Puigdemont telah melanggar undang-undang tersebut beberapa kali dalam mendorong kemerdekaan. Ini mendapat dukungan tegas dari oposisi, Partai Sosialis.
"Perbedaan dengan PP tentang kesatuan teritorial kita? Tidak ada!" kata pemimpin sosialis Pedro Sanchez.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mengambil alih pemerintahan otonomi Catalonia yang beribu kota di Barcelona. Menanggapi hal itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont menyebut gerakan Rajoy sebagai serangan terburuk terhadap orang-orang Catalonia sejak kediktatoran militer Spanyol.
Dalam sebuah demonstrasi damai, Puigdemont menyatakan penolakannya atas langkah Madrid. Namun ia berhenti mengatakan akan terus maju dengan tawaran kemerdekaan sebelum peraturan langsung mulai berlaku.
"Saya meminta parlemen Catalan untuk bertemu dalam sebuah sidang pleno dimana kita, wakil-wakil kedaulatan rakyat, akan dapat memutuskan untuk melikuidasi pemerintah dan demokrasi kita, serta bertindak sesuai konsekuensinya," kata Puigdemont dalam pidato di televisi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (22/10/2017).
Pemimpin parlemen daerah, Carme Forcadell, mengatakan bahwa dia tidak akan menerima langkah Madrid dan menuduh Rajoy melakukan "kudeta".
"Perdana Menteri Rajoy ingin parlemen Catalonia berhenti menjadi parlemen yang demokratis, dan kami tidak akan mengizinkan hal ini terjadi," kata Forcadell dalam pidato di televisi.
Baca juga:
Ambil Alih Barcelona, Spanyol Dicap Lakukan 'Kudeta' di Catalonia
Majelis tersebut diperkirakan akan memutuskan apakah akan mengadakan sidang untuk secara resmi mengumumkan republik Catalonia pada Senin esok.
Media Catalan mengatakan Puigdemont bisa membubarkan parlemen daerah dan melakukan pemilihan pada Jumat depan. Menurut hukum Catalan, pemilihan tersebut akan berlangsung dalam waktu dua bulan.
Itu akan memungkinkan Puigdemont untuk melakukan pemungutan suara lebih awal dari yang diperhitungkan oleh Rajoy, yang berbicara mengenai jadwal pemilu enam bulan mendatang, dan untuk mengeksploitasi sentimen anti-Madrid yang tinggi di wilayah tersebut.
Sebelumnya kelompok pro-kemerdekaan telah mengumpulkan lebih dari 1 juta orang ke jalan-jalan untuk memprotes penolakan Madrid menegosiasikan sebuah solusi.
Otoritas Catalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih yang berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang kemerdekaan memilih untuk tinggal di rumah.
Dorongan kemerdekaan telah bertemu dengan oposisi yang kuat di seluruh Spanyol dan membagi Catalonia itu sendiri. Ini juga telah mendorong ratusan perusahaan untuk memindahkan markas mereka keluar dari wilayah tersebut. Rajoy pada hari Sabtu mendesak mereka untuk tinggal.
Partai kanan pemerintah (PP) telah menegaskan bahwa Puigdemont telah melanggar undang-undang tersebut beberapa kali dalam mendorong kemerdekaan. Ini mendapat dukungan tegas dari oposisi, Partai Sosialis.
"Perbedaan dengan PP tentang kesatuan teritorial kita? Tidak ada!" kata pemimpin sosialis Pedro Sanchez.
(ian)
