Pemimpin Kurdi Tolak Batalkan Referendum Kemerdekaan
Minggu, 15 Oktober 2017 - 23:15 WIB
Pemimpin Kurdi Tolak Batalkan Referendum Kemerdekaan
A
A
A
BAGHDAD - Pemimpin Kurdi Irak menolak permintaan Baghdad untuk membatalkan hasil referendum kemerdekaan. Permintaan itu dilayangkan pemerintah Irak sebagai prasyarat untuk perundingan guna menyelesaikan perselisihan tersebut.
Pemimpin Kurdi yang bertemu untuk membahas krisis di kota Douk memperbarui tawaran mereka untuk menyelesaikan dengan damai krisis dengan Baghdad.
"Pihak Kurdi siap untuk melakukan pembicaraan antara Erbil dan Baghdad," kata mereka dalam sebuah pernyataan, merujuk masing-masing ke kursi Pemerintah Daerah semi otonim Kurdistan (KRG) di Irak utara dan ibu kota federal Irak.
"Perundingan antara Erbil dan Baghdad harus berada di bawah pengawasan pihak internasional," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (15/10/2017).
Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden KRG Masoud Barzani, Presiden Irak Fuad Masum, seorang Kurdi yang memegang jabatan seremonial di negara bagian federal, dan Hero Talabani, janda Jalal Talabani, seorang pemimpin Kurdi yang meninggal awal bulan ini.
Mereka menolak apa yang mereka gambarkan sebagai "ancaman militer" dari pasukan Irak terhadap pejuang Peshmerga Kurdi, dan berjanji untuk mempertahankan wilayah yang dikuasai Kurdi jika terjadi serangan.
KRG dan pemerintah pusat yang dipimpin Syiah di Baghdad telah berselisih sejak referendum pada tanggal 25 September dan seruan kerasnya untuk kemerdekaan Kurdi.
Ketegangan antara dua pihak telah berkobar di sekitar kota minyak multi etnis Kirkuk, yang diambil pasukan Peshmerga pada tahun 2014 ketika pasukan keamanan Irak ambruk dalam menghadapi serangan ISIS. Penyebaran Peshmerga mencegah ladang minyak Kirkuk jatuh ke tangan militan.
Pemimpin Kurdi yang bertemu untuk membahas krisis di kota Douk memperbarui tawaran mereka untuk menyelesaikan dengan damai krisis dengan Baghdad.
"Pihak Kurdi siap untuk melakukan pembicaraan antara Erbil dan Baghdad," kata mereka dalam sebuah pernyataan, merujuk masing-masing ke kursi Pemerintah Daerah semi otonim Kurdistan (KRG) di Irak utara dan ibu kota federal Irak.
"Perundingan antara Erbil dan Baghdad harus berada di bawah pengawasan pihak internasional," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (15/10/2017).
Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden KRG Masoud Barzani, Presiden Irak Fuad Masum, seorang Kurdi yang memegang jabatan seremonial di negara bagian federal, dan Hero Talabani, janda Jalal Talabani, seorang pemimpin Kurdi yang meninggal awal bulan ini.
Mereka menolak apa yang mereka gambarkan sebagai "ancaman militer" dari pasukan Irak terhadap pejuang Peshmerga Kurdi, dan berjanji untuk mempertahankan wilayah yang dikuasai Kurdi jika terjadi serangan.
KRG dan pemerintah pusat yang dipimpin Syiah di Baghdad telah berselisih sejak referendum pada tanggal 25 September dan seruan kerasnya untuk kemerdekaan Kurdi.
Ketegangan antara dua pihak telah berkobar di sekitar kota minyak multi etnis Kirkuk, yang diambil pasukan Peshmerga pada tahun 2014 ketika pasukan keamanan Irak ambruk dalam menghadapi serangan ISIS. Penyebaran Peshmerga mencegah ladang minyak Kirkuk jatuh ke tangan militan.
(ian)
