Spanyol Siap Ambil Alih Catalonia
Spanyol Siap Ambil Alih Catalonia
A
A
A
MADRID - Pemerintah Spanyol akan mengambil alih Catalonia jika pemimpin regional Carles Puigdemont menjawab dengan ambigu atas pertanyaan Madrid mengenai apakah dia telah mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol. Demikian penegasan Menteri Dalam Negeri Spanyol.
Puigdemont membuat deklarasi kemerdekaan simbolis pada Selasa malam. Namun beberapa detik kemudian menangguhkannya dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberikannya waktu sampai Senin untuk mengklarifikasi posisinya. Rajoy juga memberikan waktu hingga hari Kamis untuk mengubah pikirannya jika dia bersikeras untuk berpisah, mengancam untuk mencabut otonomi Catalonia jika dia memilih kemerdekaan.
"Jawabannya pasti tanpa ambiguitas. Dia harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'," tegas Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.
"Jika dia menjawab dengan ambigu, itu berarti dia tidak ingin dialog dan dengan demikian pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan," sambungnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/10/2017).
Puigdemont, yang mengadakan konsultasi dengan pihak lokal untuk mempersiapkan jawabannya, menghadapi dilema yang sulit.
Jika dia mengatakan bahwa dia memproklamirkan kemerdekaan, pemerintah pusat akan masuk. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengumumkannya, maka partai kiri jauh Catalan CUP mungkin akan menarik dukungannya untuk pemerintah minoritasnya.
CUP pada hari Jumat meminta Puigdemont untuk membuat pernyataan independen mengenai kemerdekaan yang bertentangan dengan tenggat waktu pemerintah Madrid.
Posisi garis keras semacam itu juga didukung oleh kelompok sipil pro-kemerdekaan yang berpengaruh, Asamblea Nacional Catalana (Majelis Nasional Katalan).
Baca Juga: Pemimpin Catalan Didesak untuk Proklamirkan Kemerdekaan Penuh
Mereka bergabung pada hari Sabtu bersama anggota kunci lain dari koalisi Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya, yang pemimpinnya Oriol Junqueras mengatakan bahwa mereka harus terus maju untuk berpisah dari Spanyol setelah sebuah pemungutan suara independen.
Pemerintah Catalan mengatakan 90 persen warga Catalan telah memilih untuk memisahkan diri dalam sebuah referendum 1 Oktober. Otoritas pusat di Madrid menyatakan referendum tersebut ilegal dan kelompok penentang kemerdekaan memboikotnya, mengurangi jumlah pemilih hingga sekitar 43 persen.
"Kami memiliki komitmen tegas dan mutlak untuk memenuhi mandat demokratis sejak 1 Oktober," kata Junqueras.
Menurut Pasal 155 konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid dapat mencabut otonomi politik suatu wilayah jika melanggar undang-undang tersebut.
Pasal ini, yang memungkinkan Rajoy memecat pemerintah Catalan dan mengadakan pemilihan daerah, tidak pernah diaktifkan sejak konstitusi diadopsi pada tahun 1978 setelah kematian diktator Francisco Franco.
Puigdemont membuat deklarasi kemerdekaan simbolis pada Selasa malam. Namun beberapa detik kemudian menangguhkannya dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberikannya waktu sampai Senin untuk mengklarifikasi posisinya. Rajoy juga memberikan waktu hingga hari Kamis untuk mengubah pikirannya jika dia bersikeras untuk berpisah, mengancam untuk mencabut otonomi Catalonia jika dia memilih kemerdekaan.
"Jawabannya pasti tanpa ambiguitas. Dia harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'," tegas Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido.
"Jika dia menjawab dengan ambigu, itu berarti dia tidak ingin dialog dan dengan demikian pemerintah Spanyol harus mengambil tindakan," sambungnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/10/2017).
Puigdemont, yang mengadakan konsultasi dengan pihak lokal untuk mempersiapkan jawabannya, menghadapi dilema yang sulit.
Jika dia mengatakan bahwa dia memproklamirkan kemerdekaan, pemerintah pusat akan masuk. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengumumkannya, maka partai kiri jauh Catalan CUP mungkin akan menarik dukungannya untuk pemerintah minoritasnya.
CUP pada hari Jumat meminta Puigdemont untuk membuat pernyataan independen mengenai kemerdekaan yang bertentangan dengan tenggat waktu pemerintah Madrid.
Posisi garis keras semacam itu juga didukung oleh kelompok sipil pro-kemerdekaan yang berpengaruh, Asamblea Nacional Catalana (Majelis Nasional Katalan).
Baca Juga: Pemimpin Catalan Didesak untuk Proklamirkan Kemerdekaan Penuh
Mereka bergabung pada hari Sabtu bersama anggota kunci lain dari koalisi Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya, yang pemimpinnya Oriol Junqueras mengatakan bahwa mereka harus terus maju untuk berpisah dari Spanyol setelah sebuah pemungutan suara independen.
Pemerintah Catalan mengatakan 90 persen warga Catalan telah memilih untuk memisahkan diri dalam sebuah referendum 1 Oktober. Otoritas pusat di Madrid menyatakan referendum tersebut ilegal dan kelompok penentang kemerdekaan memboikotnya, mengurangi jumlah pemilih hingga sekitar 43 persen.
"Kami memiliki komitmen tegas dan mutlak untuk memenuhi mandat demokratis sejak 1 Oktober," kata Junqueras.
Menurut Pasal 155 konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid dapat mencabut otonomi politik suatu wilayah jika melanggar undang-undang tersebut.
Pasal ini, yang memungkinkan Rajoy memecat pemerintah Catalan dan mengadakan pemilihan daerah, tidak pernah diaktifkan sejak konstitusi diadopsi pada tahun 1978 setelah kematian diktator Francisco Franco.
(ian)
Explore More