Jerman Tidak Akui Deklarasi Kemerdekaan Catalonia
Rabu, 11 Oktober 2017 - 18:31 WIB
Jerman Tidak Akui Deklarasi Kemerdekaan Catalonia
A
A
A
BERLIN - Pemerintah Jerman secara tersirat menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia. Jerman menyebut adanya deklarasi tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel menuturkan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Catalonia adalah dengan dialog, dengan dasar konstitusi Spanyol.
"Sebuah deklarasi sepihak kemerdekaan Catalonian akan menjadi sesutau yang tidak bertanggung jawab. Sebuah solusi hanya dapat ditemukan melalui pembicaraan berdasarkan peraturan hukum, dan dalam kerangka konstitusi Spanyol," kata Gabriel, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
Seperti diketahui, Pemimpin Catalan, Carles Puigdemont dan politisi daerah lainnya menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Namun, tidak jelas apakah dokumen tersebut memiliki nilai legal atau tidak.
Pemerintah Spanyol sendiri telah menegaskan mereka menolak dan tidak mengenali deklarasi kemerdekaan Catalonia "Pemerintah (Spanyol) tidak dapat mengakui legitimasi hukum Catalan tentang referendum, yang dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah Catalan tidak dapat menerapkan hasil referendum 1 Oktober Ini adalah langkah ilegal," ungkap Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.
Santamaria menyatakan, bahwa mayoritas penduduk Catalan tidak ingin memiliki negara merdeka dalam bentuk republik. Dia menambahkan, pertemuan darurat Dewan Menteri Spanyol akan berlangsung pada hari ini, guna membahas langkah lanjutan terkait Catalonia.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel menuturkan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Catalonia adalah dengan dialog, dengan dasar konstitusi Spanyol.
"Sebuah deklarasi sepihak kemerdekaan Catalonian akan menjadi sesutau yang tidak bertanggung jawab. Sebuah solusi hanya dapat ditemukan melalui pembicaraan berdasarkan peraturan hukum, dan dalam kerangka konstitusi Spanyol," kata Gabriel, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
Seperti diketahui, Pemimpin Catalan, Carles Puigdemont dan politisi daerah lainnya menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Namun, tidak jelas apakah dokumen tersebut memiliki nilai legal atau tidak.
Pemerintah Spanyol sendiri telah menegaskan mereka menolak dan tidak mengenali deklarasi kemerdekaan Catalonia "Pemerintah (Spanyol) tidak dapat mengakui legitimasi hukum Catalan tentang referendum, yang dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah Catalan tidak dapat menerapkan hasil referendum 1 Oktober Ini adalah langkah ilegal," ungkap Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.
Santamaria menyatakan, bahwa mayoritas penduduk Catalan tidak ingin memiliki negara merdeka dalam bentuk republik. Dia menambahkan, pertemuan darurat Dewan Menteri Spanyol akan berlangsung pada hari ini, guna membahas langkah lanjutan terkait Catalonia.
(esn)
