Spanyol: Catalonia Tidak Berhak Paksakan Dialog dengan Madrid
A
A
A
MADRID - Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria menyatakan, pemimpin Catalan Carles Puigdemont tidak berhak mendesak dialog dengan pemerintah Spanyol. Dia lalu menyebut, jika Puigdemont ingin dialog, maka dia harus kembali ke jalur hukum yang benar.
"Baik Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim untuk memaksakan mediasi. Setiap dialog antara kaum demokrat harus dilakukan di dalam kerangka hukum," kata Saenz de Santamaria, setelah Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
Saenz de Santamaria kemudian mengatakan, pemerintah Spanyol akan melakukan pertemuan pada hari ini untuk memutuskan tanggapannya terhadap deklarasi kemerdekaan Catalonia.
Seperti diketahui, Puigdemont dan politisi daerah lainnya menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, meski tidak jelas apakah dokumen tersebut memiliki nilai legal.
Mengenai realisasi dokumen kemerdekaan itu, Puigdemont menuturkan, untuk sementara waktu dia akan menunda realisasi dokumen itu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dialog dengan pemerintah Spanyol.
"Saya berasumsi bahwa Catalonia harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik. Saya mengusulkan untuk menunda efek deklarasi kemerdekaan untuk melakukan pembicaraan guna mencapai solusi yang telah disepakati," ungkapnya.
"Baik Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim untuk memaksakan mediasi. Setiap dialog antara kaum demokrat harus dilakukan di dalam kerangka hukum," kata Saenz de Santamaria, setelah Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
Saenz de Santamaria kemudian mengatakan, pemerintah Spanyol akan melakukan pertemuan pada hari ini untuk memutuskan tanggapannya terhadap deklarasi kemerdekaan Catalonia.
Seperti diketahui, Puigdemont dan politisi daerah lainnya menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, meski tidak jelas apakah dokumen tersebut memiliki nilai legal.
Mengenai realisasi dokumen kemerdekaan itu, Puigdemont menuturkan, untuk sementara waktu dia akan menunda realisasi dokumen itu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dialog dengan pemerintah Spanyol.
"Saya berasumsi bahwa Catalonia harus menjadi negara merdeka dalam bentuk republik. Saya mengusulkan untuk menunda efek deklarasi kemerdekaan untuk melakukan pembicaraan guna mencapai solusi yang telah disepakati," ungkapnya.
(esn)