Duterte: Tidak Ada Negara Lain yang Bisa Mendikte Kami
Sabtu, 30 September 2017 - 20:25 WIB
Duterte: Tidak Ada Negara Lain yang Bisa Mendikte Kami
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan, dirinya tidak akan membiarkan negara lain mendikte negaranya. Hal itu disampaikan Duterte di hadapan 39 negara anggota Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan.
Juru Bicara Presiden Filipina, Ernesto Abella menuturkan, dalam pertemuan itu Duterte mengatakan, ia menyadari kekhawatiran negara lain mengenai operasi anti-narkoba yang berlangsung di Filipina. Namun, ia memastikan Filpina sedang berusaha memperbaiki catatan mengenai HAM. Meski demikian, ia mengaku tidak akan membiarkan lagi pihak luar mengatur apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh Filipina.
"Meskipun benar bahwa 39 negara telah menyatakan keprihatinannya atas pembunuhan terkait narkoba, faktanya tetap bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), badan pengawas tertinggi di dunia, telah menerima dan memuji dengan suara bulat laporan Filipina," ucap Abella, seperti dilansir Anadolu Agency pada Sabtu (30/9).
"Sayangnya, masih terlihat beberapa pihak menolak untuk memahami aspek-aspek tertentu dari usaha HAM kita. Jadi, mari kita perjelas, bahwa tidak ada budaya impunitas di Filipina. Negara sedang menyelidiki semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel oleh semua agennya dan akan terus melakukannya, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang kita, dan sesuai dengan semangat tradisi nasional kebebasan dan demokrasi kita," sambungnya.
Menyuarakan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano awal pekan ini, Abella mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan polisi.
"Sebenarnya, sistem peradilan kita tidak mentolerir pembunuhan di luar hukum yang disponsori negara. Semua tuduhan terhadap polisi dan menghindari prosedur kepolisian harus dibuktikan di pengadilan yang kompeten. Dan, jika ditemukan berjasa, harus menghasilkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Gagal membuktikan hal ini, maka berarti itu hanyalah kabar angin belaka," ungkapnya.
"Yakinlah bahwa kita akan teguh dalam menjalankan tugas kita untuk melindungi rakyat kita dari momok narkoba, korupsi dan kriminalitas, sehingga dengan perkembangan dan keadilan sosial yang inklusif, mereka dapat mencapai kehidupan bermartabat di negara yang makmur. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan dengan senang hati menerima bantuan teman asing kami. Tapi kita tidak akan pernah menerima sikap mendikte tentang bagaimana kita mengelola proses internal dalam negeri kita sendiri," tambahnya.
Juru Bicara Presiden Filipina, Ernesto Abella menuturkan, dalam pertemuan itu Duterte mengatakan, ia menyadari kekhawatiran negara lain mengenai operasi anti-narkoba yang berlangsung di Filipina. Namun, ia memastikan Filpina sedang berusaha memperbaiki catatan mengenai HAM. Meski demikian, ia mengaku tidak akan membiarkan lagi pihak luar mengatur apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh Filipina.
"Meskipun benar bahwa 39 negara telah menyatakan keprihatinannya atas pembunuhan terkait narkoba, faktanya tetap bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), badan pengawas tertinggi di dunia, telah menerima dan memuji dengan suara bulat laporan Filipina," ucap Abella, seperti dilansir Anadolu Agency pada Sabtu (30/9).
"Sayangnya, masih terlihat beberapa pihak menolak untuk memahami aspek-aspek tertentu dari usaha HAM kita. Jadi, mari kita perjelas, bahwa tidak ada budaya impunitas di Filipina. Negara sedang menyelidiki semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel oleh semua agennya dan akan terus melakukannya, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang kita, dan sesuai dengan semangat tradisi nasional kebebasan dan demokrasi kita," sambungnya.
Menyuarakan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano awal pekan ini, Abella mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan polisi.
"Sebenarnya, sistem peradilan kita tidak mentolerir pembunuhan di luar hukum yang disponsori negara. Semua tuduhan terhadap polisi dan menghindari prosedur kepolisian harus dibuktikan di pengadilan yang kompeten. Dan, jika ditemukan berjasa, harus menghasilkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku. Gagal membuktikan hal ini, maka berarti itu hanyalah kabar angin belaka," ungkapnya.
"Yakinlah bahwa kita akan teguh dalam menjalankan tugas kita untuk melindungi rakyat kita dari momok narkoba, korupsi dan kriminalitas, sehingga dengan perkembangan dan keadilan sosial yang inklusif, mereka dapat mencapai kehidupan bermartabat di negara yang makmur. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan dengan senang hati menerima bantuan teman asing kami. Tapi kita tidak akan pernah menerima sikap mendikte tentang bagaimana kita mengelola proses internal dalam negeri kita sendiri," tambahnya.
(esn)
