Kapal Terbalik, Puluhan Pengungsi Rohingya Hilang Ditelan Lautan
Jum'at, 29 September 2017 - 15:50 WIB
Kapal Terbalik, Puluhan Pengungsi Rohingya Hilang Ditelan Lautan
A
A
A
DHAKA - Kepolisian Bangladesh menyatakan, sebuah kapal yang ditumpangi oleh pengungsi Rohingya terbalik di wilayah perairan mereka. Setidaknya 20 orang tewas dan puluhan pengungsi lainnya hilang dalam insiden ini.
"Sedikitnya 50 pengungsi Rohingya dari Myanmar hilang setelah kapal mereka terbalik dan 20 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut," kata polisi Bangladesh, seperti dilansir Reuters pada Jumat (29/9).
Insiden ini terjadi ditengah semakin besarnya tekanan internasional yang datang terhadap Myanmar. Tekanan terbaru terhadap pemerintah Myanmar datang dari Amerika Serikat (AS).
Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.
"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," kata Haley.
"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan. Dan, setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," imbuhnya.
"Sedikitnya 50 pengungsi Rohingya dari Myanmar hilang setelah kapal mereka terbalik dan 20 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut," kata polisi Bangladesh, seperti dilansir Reuters pada Jumat (29/9).
Insiden ini terjadi ditengah semakin besarnya tekanan internasional yang datang terhadap Myanmar. Tekanan terbaru terhadap pemerintah Myanmar datang dari Amerika Serikat (AS).
Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.
"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," kata Haley.
"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan. Dan, setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," imbuhnya.
(esn)
