PBB: Petisi yang Dirilis Kelompok Benny Wenda Adalah Propaganda
Jum'at, 29 September 2017 - 15:17 WIB
PBB: Petisi yang Dirilis Kelompok Benny Wenda Adalah Propaganda
A
A
A
NEW YORK - Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez menyatakan, petisi yang dirilis oleh kelompok pimpinan Benny Wenda adalah sebuah propaganda. Benny Wenda adalah ketua kelompok separatis Papua.
Pada tanggal 27 September 2017, koran Guardian dalam artikelnya menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Ramirez, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat (29/9).
Ketika disinggung apakah Rafael pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ditegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi, yang bersangkutan tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramírez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Lebih lanjut, pria yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk PBB itu menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota.
Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
“Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ungkapnya. Ia juga menegaskan Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Ini bukan pertama kali kelompok Benny Wenda mengklaim telah melakukan pertemuan, atau melakukan komunikasi dengan pejabat PBB mengenai Papua. "Tahun lalu, Benny Wenda pernah mengaku telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Triansyah Djani.
Pada tanggal 27 September 2017, koran Guardian dalam artikelnya menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Ramirez, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat (29/9).
Ketika disinggung apakah Rafael pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ditegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi, yang bersangkutan tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramírez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Lebih lanjut, pria yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk PBB itu menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota.
Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
“Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ungkapnya. Ia juga menegaskan Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Ini bukan pertama kali kelompok Benny Wenda mengklaim telah melakukan pertemuan, atau melakukan komunikasi dengan pejabat PBB mengenai Papua. "Tahun lalu, Benny Wenda pernah mengaku telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Triansyah Djani.
(ian)
