Parlemen Arab Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Muslim Rohingnya
A
A
A
RIYADH - Parlemen Uni Arab melemparkan kecaman keras atas kekerasan dan pelanggaran terbaru di negara bagian Rakhine. Parlemen Arab menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan "pembantaian" Muslim Rohingya, dengan memperbaiki standar hidup mereka dan mengungkap kesulitan mereka.
Parlemen Arab, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (7/9) kemudian meminta PBB, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengambil tindakan segera.
Mereka juga mendesak pelaku tindakan kekerasan untuk dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional, karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan secara sistematis melakukan pembersihan atas dasar etnis dan agama.
Secara terpisah, Uni Arab mengeluarkan sebuah pernyataan, mendesak pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab dengan menyelidiki pelanggaran dan meminta pelaku dibawa ke pengadilan atas tindakan mereka terhadap Muslim Rohingya.
Sementara itu, Walid Abdul Karim El Khereiji, Duta Besar Saudi untuk Ankara, mengatakan, negaranya sedang berusaha untuk menghentikan pelanggaran hak terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dia mengatakan, Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk memindahkan pelanggaran ke platform internasional dan PBB membuat keputusan penghukuman yang mendesak sebagai hasil kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB.
Dia menekankan, Arab Saudi telah secara aktif mendesak negara-negara Dewan Keamanan (DK) PBB untuk untuk membahas masalah Rohingnya dalam setiap pertemuan mereka.
"Kerajaan Arab Saudi, sebagai pemimpin dunia Islam, akan melanjutkan usaha dan kontaknya untuk menemukan solusi terhadap krisis di tingkat internasional," kata Walid dalam sebuah pernyataan.
Parlemen Arab, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (7/9) kemudian meminta PBB, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengambil tindakan segera.
Mereka juga mendesak pelaku tindakan kekerasan untuk dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional, karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan secara sistematis melakukan pembersihan atas dasar etnis dan agama.
Secara terpisah, Uni Arab mengeluarkan sebuah pernyataan, mendesak pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab dengan menyelidiki pelanggaran dan meminta pelaku dibawa ke pengadilan atas tindakan mereka terhadap Muslim Rohingya.
Sementara itu, Walid Abdul Karim El Khereiji, Duta Besar Saudi untuk Ankara, mengatakan, negaranya sedang berusaha untuk menghentikan pelanggaran hak terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dia mengatakan, Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk memindahkan pelanggaran ke platform internasional dan PBB membuat keputusan penghukuman yang mendesak sebagai hasil kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB.
Dia menekankan, Arab Saudi telah secara aktif mendesak negara-negara Dewan Keamanan (DK) PBB untuk untuk membahas masalah Rohingnya dalam setiap pertemuan mereka.
"Kerajaan Arab Saudi, sebagai pemimpin dunia Islam, akan melanjutkan usaha dan kontaknya untuk menemukan solusi terhadap krisis di tingkat internasional," kata Walid dalam sebuah pernyataan.
(esn)