Ini Usulan Indonesia untuk Selesaikan Krisis Rakhine
Senin, 04 September 2017 - 19:22 WIB
Ini Usulan Indonesia untuk Selesaikan Krisis Rakhine
A
A
A
YANGON - Indonesia menyampaikan setidaknya lima poin, yang disebut dengan Formula 4+1 kepada Myanmar untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Daw.
Empat elemen ini adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, lalu menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, ketiga perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan keempat pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno dalam pertemuan itu, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (4/9).
Retno menuturkan, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Dia lalu mengatakan, kehadiran dirinya di Myanmar adalah untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia, dan dunia internasional yang berharap krisis kemanusiaan di Rakhine segera berakhir.
“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Retno menyampaikan, bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017. AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar dua juta dolar.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tukasnya.
Empat elemen ini adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, lalu menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, ketiga perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan keempat pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno dalam pertemuan itu, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (4/9).
Retno menuturkan, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Dia lalu mengatakan, kehadiran dirinya di Myanmar adalah untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia, dan dunia internasional yang berharap krisis kemanusiaan di Rakhine segera berakhir.
“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Retno menyampaikan, bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017. AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar dua juta dolar.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tukasnya.
(esn)
