PM Kamboja Sebut Demokrasi AS Berdarah dan Brutal

PHNOM PENH - Ketegangan politik antara Phnom Penh dan Washington meningkat. Pemicunya adalah Kamboja memerintahkan sebuah organisasi yang didukung oleh USAID untuk menghentikan aktivitasnya di negara itu.

Kamboja beralasan bahwa pihaknya mempertahankan kedaulatannya, sedangkan Washington mempertanyakan demokrasi Kamboja. Dalam perkembangannya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menuduh Washington telah campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

"Kami ingin menyampaikan pesan yang jelas lagi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) bahwa kami mempertahankan kedaulatan nasional kami," kata pemerintah Kamboja dalam sebuah surat terbuka.

"Orang-orang Kamboja sangat menyadari apa arti proses demokrasi. Anda tidak perlu memberi tahu kami apa adanya," surat tersebut menambahkan, sambil juga menggambarkan demokrasi AS sebagai demokrasi yang berdarah dan brutal, seperti disitat dari Russia Today, Jumat (25/8/2017).

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengumumkan telah menutup Institut Demokrasi Nasional yang didanai oleh AS setelah serangkaian publikasi di media lokal menunjukkan bahwa organisasi nirlaba tersebut berusaha untuk melawan pemerintah. Phnom Penh mengatakan bahwa LSM tersebut telah melanggar peraturan registrasi nasional.

Meskipun dalam pernyataan misinya LSM tersebut mengklaim bahwa ia bekerja dengan semua kekuatan politik, beberapa materi yang bocor secara online diduga menunjukkan bias politik dan langkahnya untuk membantu oposisi untuk menggulingkan pemerintah. LSM itu telah beroperasi di Kamboja sejak tahun 1992,

LSM lain yang beroperasi di Kamboja dan didanai oleh USAID juga telah diinterogasi oleh media, menunjukkan bahwa organisasi tersebut dapat menjadi alat Departemen Luar Negeri AS yang mempromosikan kebijakan luar negeri Washington.

"Ada LSM yang juga ingin menciptakan revolusi warna dan menggulingkan pemerintah seperti yang mereka lakukan dan berhasil di negara lain," salah satu publikasi Cambodia's Fresh News melaporkan.

Kedutaan Besar AS di Phnom Penh lantas mengkritik pemerintah Kamboja, mempertanyakan komitmennya terhadap demokrasi. Departemen Luar Negeri AS mengikutinya, dengan mengatakan bahwa sangat prihatin dengan memburuknya iklim demokratis Kamboja.

Setelah menyebut tindakan pemerintah Kamboja itu "meresahkan," Washington juga menuduh Phnom Penh menghambat kerja dengan beberapa blokade terhadap oposisi dan media independen di negara tersebut.

Awal tahun ini, pemerintah Kamboja mengeluarkan sebuah dokumen resmi, yang menyatakan bahwa AS mendanai kegiatan di luar negeri dengan tujuan untuk mengubah sebuah rezim yang tidak disukai pemerintah Washington.

Mengutip contoh Ukraina dan Honduras, pemerintah Kamboja mengatakan bahwa pihaknya telah menghadapi peningkatan kampanye yang dipimpin oleh beberapa pemerintah asing dan organisasi yang menginginkan sebuah perubahan rezim di Kamboja.

"Kampanye ini, didorong oleh distorsi fakta, kebohongan, penguatan masalah kecil, bertujuan untuk mendiskreditkan dan menyalahkan institusi yang ada dan yang sah," katanya

Laporan itu menambahkan bahwa lebih dari 6.200 asosiasi terdaftar dan LSM di negara tersebut telah terlibat secara mendalam dalam kegiatan politik yang didanai oleh institusi dan pemerintah asing.