AS Bangun Sistem Radar Baru di Pasifik
A
A
A
WASHINGTON - Pentagon dan Palau sepakat memasang sistem radar untuk membantu Amerika Serikat (AS) memantau wilayah udara lokal. Palau adalah sebuah negara yang memiliki lebih dari 500 pulau di Oceania.
Pada hari Kamis, Departemen Pertahanan dan Kantor Presiden Palau, Tommy Remengesau, mengatakan bahwa mereka sedang menyelesaikan rencana bersama untuk memasang sistem radar yang tidak ditentukan di rantai pulau tersebut. Sementara para pihak sepakat pada prinsipnya untuk melangkah maju dengan rencananya, penempatan geografis radar belum ditetapkan.
Menurut sebuah Compact of Free Association yang ditandatangani oleh mantan Presiden Bill Clinton pada tanggal 1 Oktober 1994, Palau tidak mempertahankan sebuah militer dan bergantung pada Washington untuk kebutuhan pertahanannya. Negara kepulauan tersebut berjarak sekitar 1.300 kilometer barat daya Guam, sebuah wilayah AS yang oleh Korea Utara (Korut) baru-baru ini diancam diserang dengan rudal balistik antar benua.
"Pemasangan sistem radar akan sangat meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan Palau dalam Kelestarian Laut Nasional Palau," bunyi pernyataan dari kantor Remengesau seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/8/2017).
"Proyek ini berjanji untuk membawa peluang ekonomi bagi warga Palauan untuk membangun dan mengoperasikan situs serta pelatihan bagi pejabat Palauan untuk menafsirkan dan memanfaatkan data maritim yang dikumpulkan," sambung pernyataan tersebut.
Perundingan untuk proposal tersebut dimulai pada 18 Juli untuk penerimaan satu menara Air Domain Awareness (ADA) dan satu Maritime Domain Awareness (MDA), sebuah pengumuman Departemen Pertahanan AS mengatakan.
Pejabat pertahanan AS tiba di Palau 16 Agustus lalu untuk membahas rencana tersebut dengan pemangku kepentingan setempat. Keesokan harinya, tim teknis dari kedua belah pihak berkumpul untuk membahas rincian rencana tersebut.
"Palau dan AS sepakat untuk mempersempit ruang lingkup rincian yang tersisa, yang, karena sifat sensitif mereka tidak dapat diungkapkan saat ini," menurut Sekretaris Perekonomian Palau Olkeriil Kazuo.
"Proyek ini sangat penting bagi kesejahteraan wilayah udara dan maritim Republik Palau, serta kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pertahanannya terhadap Republik Palau. Situs yang disediakan, yang belum selesai, telah dipilih dengan memperhatikan meminimalkan dampak lingkungan," kata pengumuman tersebut.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Palau adalah Wilayah Laut Kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua dan dikelola oleh AS sampai Washington mengakui Palau sebagai negara merdeka pada tahun 1994.
Pada hari Kamis, Departemen Pertahanan dan Kantor Presiden Palau, Tommy Remengesau, mengatakan bahwa mereka sedang menyelesaikan rencana bersama untuk memasang sistem radar yang tidak ditentukan di rantai pulau tersebut. Sementara para pihak sepakat pada prinsipnya untuk melangkah maju dengan rencananya, penempatan geografis radar belum ditetapkan.
Menurut sebuah Compact of Free Association yang ditandatangani oleh mantan Presiden Bill Clinton pada tanggal 1 Oktober 1994, Palau tidak mempertahankan sebuah militer dan bergantung pada Washington untuk kebutuhan pertahanannya. Negara kepulauan tersebut berjarak sekitar 1.300 kilometer barat daya Guam, sebuah wilayah AS yang oleh Korea Utara (Korut) baru-baru ini diancam diserang dengan rudal balistik antar benua.
"Pemasangan sistem radar akan sangat meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan Palau dalam Kelestarian Laut Nasional Palau," bunyi pernyataan dari kantor Remengesau seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/8/2017).
"Proyek ini berjanji untuk membawa peluang ekonomi bagi warga Palauan untuk membangun dan mengoperasikan situs serta pelatihan bagi pejabat Palauan untuk menafsirkan dan memanfaatkan data maritim yang dikumpulkan," sambung pernyataan tersebut.
Perundingan untuk proposal tersebut dimulai pada 18 Juli untuk penerimaan satu menara Air Domain Awareness (ADA) dan satu Maritime Domain Awareness (MDA), sebuah pengumuman Departemen Pertahanan AS mengatakan.
Pejabat pertahanan AS tiba di Palau 16 Agustus lalu untuk membahas rencana tersebut dengan pemangku kepentingan setempat. Keesokan harinya, tim teknis dari kedua belah pihak berkumpul untuk membahas rincian rencana tersebut.
"Palau dan AS sepakat untuk mempersempit ruang lingkup rincian yang tersisa, yang, karena sifat sensitif mereka tidak dapat diungkapkan saat ini," menurut Sekretaris Perekonomian Palau Olkeriil Kazuo.
"Proyek ini sangat penting bagi kesejahteraan wilayah udara dan maritim Republik Palau, serta kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pertahanannya terhadap Republik Palau. Situs yang disediakan, yang belum selesai, telah dipilih dengan memperhatikan meminimalkan dampak lingkungan," kata pengumuman tersebut.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Palau adalah Wilayah Laut Kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua dan dikelola oleh AS sampai Washington mengakui Palau sebagai negara merdeka pada tahun 1994.
(ian)